Gerai Bukan Tujuan Akhir
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini mulai hadir dalam wajah yang mudah dikenali: gerai rapi, rak tersusun, dan produk kebutuhan harian seperti minimarket. Tidak ada yang keliru dari upaya menghadirkan layanan ritel yang lebih tertata ke desa. Warga desa juga berhak mendapatkan akses belanja yang dekat, barang yang lengkap, dan harga yang wajar.
Namun, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah Kopdes bisa menyerupai minimarket. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang diuntungkan dari gerai itu? Apakah petani, peternak, nelayan, dan UMKM desa ikut naik kelas, atau Kopdes hanya menjadi kanal distribusi baru bagi produk pabrikan?
Kegelisahan itu belakangan terasa di ruang publik. Di media sosial, sejumlah gerai Kopdes disorot karena tampil seperti minimarket modern. Ada pula perbincangan mengenai asal pasokan barang dan cara distribusinya. Sejauh belum ada klarifikasi resmi, hal itu tidak perlu dijadikan vonis. Tetapi ia cukup menjadi alarm awal bahwa masyarakat menaruh harapan besar: Kopdes bukan sekadar toko baru di desa.
Ruang bagi Produk Desa
Dalam jangka pendek, kerja sama dengan distributor besar mungkin sulit dihindari. Tidak semua kebutuhan harian dapat langsung dipasok oleh UMKM lokal. Sabun, pasta gigi, minyak goreng kemasan, gula, atau produk pabrikan lain membutuhkan rantai pasok yang sudah mapan. Maka, kolaborasi dengan ritel modern atau distributor nasional dapat dipahami sebagai jalan cepat agar gerai segera berjalan.
Masalah muncul bila jalan cepat itu berubah menjadi pola permanen. Jika rak Kopdes lebih banyak diisi produk industri besar, sementara telur lokal, beras desa, sayuran, ikan, madu, kopi, keripik, tepung, olahan singkong, atau produk anggota koperasi hanya menjadi pelengkap, maka koperasi kehilangan ruhnya. Gedungnya bisa berada di desa, namanya bisa memakai koperasi, tetapi arus nilai tambah tetap lebih banyak mengalir keluar desa.
Karena itu, ukuran keberhasilan Kopdes tidak cukup dilihat dari ramai tidaknya transaksi. Ukurannya juga harus mencakup berapa banyak produk lokal yang masuk ke rak, berapa banyak petani dan UMKM yang menjadi pemasok, serta berapa besar margin usaha yang kembali kepada anggota dan masyarakat sekitar. Tanpa ukuran semacam ini, Kopdes berisiko menjadi minimarket berbaju koperasi.
Baca Juga: Kekhawatiran Potensi Tumpang Tindih Kewenangan antara BUM Desa dan Koperasi Merah Putih
Rantai Pasok dan Tata Kelola Logistik
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menempatkan Kopdes Merah Putih bukan hanya sebagai gerai sembako atau unit simpan pinjam. Di dalamnya juga ada mandat untuk mengembangkan fungsi pergudangan, cold storage, dan logistik sesuai potensi desa. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 kemudian menegaskan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapannya.
Artinya, desain awal Kopdes sebenarnya lebih luas daripada toko. Ia dibayangkan sebagai simpul ekonomi desa. Di sana pasokan dikumpulkan, disimpan, dipilah, diolah, lalu disalurkan ke pasar yang lebih pasti. Inilah perbedaan mendasar antara koperasi dan minimarket. Minimarket terutama bekerja sebagai titik jual. Koperasi semestinya bekerja dari hulu sampai hilir.
Perbincangan mengenai distribusi barang menggunakan kendaraan terbuka juga perlu dibaca dari sudut tata kelola, bukan sekadar bahan sindiran. Untuk produk pabrikan kering, standar logistiknya tentu berbeda dengan pangan segar. Tetapi jika Kopdes kelak mengelola sayur, buah, daging, ayam, telur, ikan, susu, atau produk olahan yang sensitif, maka kualitas pengangkutan dan penyimpanan menjadi perkara serius. Pangan tidak cukup sampai; pangan harus sampai dalam kondisi aman dan layak.
Dari Rak Toko ke Agregator Agribisnis
Di sinilah agenda agribisnis menjadi penting. Kopdes Merah Putih semestinya tidak berhenti menjual barang, tetapi mulai mengorganisasi produksi desa. Petani kecil sering menghadapi masalah yang berulang: skala produksi kecil, harga input mahal, akses pasar lemah, dan posisi tawar rendah. Koperasi dapat menjawab persoalan itu bila bekerja sebagai agregator, bukan sekadar pengecer.
Sebagai agregator, Kopdes dapat mencatat siapa menanam apa, kapan panen, berapa volume yang tersedia, dan ke mana produk harus disalurkan. Untuk desa sentra telur, koperasi dapat mengonsolidasikan pasokan telur. Untuk desa hortikultura, koperasi dapat mengatur sortasi, pengemasan, dan jadwal pengiriman. Untuk desa penghasil beras, singkong, kopi, kelapa, atau ikan, koperasi dapat membantu pembelian bersama, penyimpanan, pengolahan awal, hingga pencarian pasar.
Peluang ini makin penting ketika program-program pemerintah membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar. Makan Bergizi Gratis, misalnya, akan menyerap bahan pangan dari banyak daerah. Bila Kopdes hanya menjadi toko sembako, desa akan menjadi penonton. Tetapi bila Kopdes mampu mengumpulkan produk petani, peternak, nelayan, dan UMKM, desa dapat masuk ke rantai pasok yang lebih besar.
Peta Jalan yang Terukur
Agar tidak terseret menjadi minimarket biasa, Kopdes membutuhkan peta jalan yang sederhana tetapi tegas. Pertama, harus ada target komposisi produk lokal di rak. Tidak harus langsung dominan sejak hari pertama, tetapi harus meningkat secara bertahap. Misalnya, tahun pertama fokus pada produk yang paling siap: beras lokal, telur, sayur, makanan olahan, dan kebutuhan rumah tangga buatan UMKM sekitar.
Kedua, harus ada standar kurasi. Produk lokal tidak boleh hanya dibela karena lokal. Ia juga harus layak jual, aman, bersih, memiliki kemasan memadai, dan konsisten pasokannya. Tugas koperasi adalah membantu anggota mencapai standar itu, bukan sekadar menolak produk karena belum rapi. Di titik ini, kampus, dinas koperasi, penyuluh pertanian, dan pendamping UMKM dapat masuk memberi pelatihan sederhana: pencatatan biaya, pengemasan, izin edar, label halal, dan manajemen mutu.
Ketiga, digitalisasi Kopdes perlu diarahkan untuk membaca produksi desa, bukan hanya mencatat transaksi toko. Data penjualan memang penting, tetapi data pasokan jauh lebih strategis. Jika koperasi mengetahui potensi panen, kebutuhan pupuk, permintaan pasar, dan jadwal distribusi, maka keputusan usaha tidak lagi bergantung pada perkiraan. Simkopdes dan sistem pendukung lainnya sebaiknya dikembangkan ke arah itu.
Baca Juga: Kenapa Korporasi Cepat Kaya, Petani Tetap Sengsara? Apakah Koperasi Merah Putih Jadi Solusinya?
Menjaga Ruh Koperasi
Kritik terhadap Kopdes yang tampak seperti minimarket sebaiknya tidak dibaca sebagai penolakan terhadap program. Justru kritik itu menunjukkan harapan publik yang besar. Masyarakat ingin Kopdes menjadi alat ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama baru di depan toko.
Kopdes Merah Putih boleh belajar dari ritel modern: rak yang rapi, stok yang terukur, harga yang jelas, dan pelayanan yang disiplin. Tetapi ia tidak boleh meniru ritel modern sampai lupa pada mandat sosialnya. Koperasi lahir dari anggota dan untuk anggota. Karena itu, setiap gerai Kopdes harus bertanya: produk siapa yang sedang kita jual, nilai tambahnya lari ke mana, dan apakah warga desa benar-benar ikut memiliki manfaatnya?
Bila pertanyaan itu dijawab dengan jujur, Kopdes Merah Putih dapat menjadi lebih dari sekadar gerai sembako. Ia dapat menjadi pintu masuk bagi produk desa ke pasar yang lebih luas. Tetapi bila pertanyaan itu diabaikan, Kopdes hanya akan menjadi minimarket berbaju koperasi: terlihat baru, tetapi tidak banyak mengubah nasib ekonomi desa.
Penulis:
1. Amru Mulya Pratama (Mahasiswa Magister Sains Agribisnis FEM IPB University)
2. Akmal Widya Yudhistiro (Mahasiswa Magister Sains Agribisnis FEM IPB University)
3. Kezya Putri Haziki (Mahasiswa Magister Sains Agribisnis FEM IPB University)
4. Wilhelmina Da Inja Kerans (Mahasiswa Magister Sains Agribisnis FEM IPB University)
5. Dr. Burhanuddin (Ketua Departemen Agribisnis dan Dosen Magister Sains Agribisnis FEM IPB University)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
