Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.
Oleh sebab itu, untuk mengatur semua warga negara agar tertata dengan baik diperlukan sistem administrasi publik yang baik.
Untuk mencapai sistem administrasi publik yang responsif, pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan masyarakat, antar lembaga negara dan organisasi internasional.
Namun, fakta dilapangan menunjukkan sistem administrasi publik di Indonesia masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan.
Masalah pertama adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit. Administrasi publik yang terbelit-belit dapat menyebabkan proses administrasi publik jadi terhambat.
Hal tersebut bisa terjadi karena adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat menyebabkan pelayanan terhadap masyarat jadi terganggu.
Masalah kedua adalah sistem administrasi publik yang kurang terbuka. Transparansi sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Masyarakat harus mendapatkan informasi yang memadai dan jelas tentang kegiatan pemerintah dan kebijakan pemerintah.
Masalah ketiga adalah tidak adanya keterlibatan publik dalam proses administrasi publik. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting.
Pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
Pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi sistem administrasi publik untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi.
Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan pejabat publik ketika menerapkan reformasi sistem administrasi publik. Pemerintah harus memastikan bahwa para pegawai dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan sistem administrasi publik yang efisien.
Perubahan tersebut harus mencakup tiga hal penting, antara lain: Pertama, sistem administrasi publik perlu disederhanakan oleh pemerintah. Pemerintah harus menyederhanakan sistem administrasi publik dan mempercepat prosedur pelayanan administrasi publik.
Hal tersebut dapat dicapai dengan mengotomatisasi prosedur administrasi publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Kedua, pemerintah perlu membuat sistem administrasi publik menjadi lebih transparan. Pemerintah harus memperbaiki aturan dan prosedur transparansi, termasuk meningkatkan akses publik terhadap data pemerintah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan publik.
Ketiga, pemerintah perlu memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam administrasi publik.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan menerima masukan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Hal tersebut dapat terjadi jika pemerintah menyediakan ruang untuk masyarakat seperti menyediakan Forum konsultasi publik dan pemilihan umum yang bebas dan transparan yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Pada akhirnya, dibutuhkan upaya yang luas dan kooperatif dari berbagai pihak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif melalui sistem administrasi publik di Indonesia.
Untuk itu peran dari masyarakat, antar lembaga negara dan organisasi internasional harus dilibatkan dalam mereformasi sistem administrasi publik.
Pemerintah Indonesia dapat menerapkan beberapa program internasional yang telah efektif dalam meningkatkan daya tanggap sistem administrasi publik.
Prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) adalah salah satu prinsip dari organisasi internasional yang dapat diterapkan pada sistem administrasi publik yang berada di Indonesia.
Tujuh prinsip dasar ini mencakup peningkatan akses publik terhadap informasi pemerintah, peningkatan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan dan peningkatan sistem akuntabilitas pemerintah.
Sejak bergabung dengan OGP pada tahun 2011, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik.
Peluncuran portal data publik yang memungkinkan akses publik secara online terhadap data pemerintah merupakan salah satu upaya terbaru untuk menerapkan cita-cita pemerintahan terbuka yang efektif.
Pemerintah juga dapat menerapkan prinsip tambahan seperti Open Contracting Partnership (OCP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam administrasi publik melalui penggunaan data dan teknologi terbuka, OCP merupakan aliansi global yang berupaya mempromosikan keterbukaan dan keterlibatan dalam pengadaan publik.
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang responsif melalui sistem administrasi publik yang efektif dan efisien, pada akhirnya, merupakan tugas yang menantang namun krusial bagi Indonesia.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah harus meningkatkan komitmen dan upaya untuk menciptakan sistem administrasi publik yang responsif dan akuntabel dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan keterampilan pegawai negeri, memanfaatkan teknologi dan data terbuka, serta bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional.
Penulis: Naura Salsabila Neisya Azzahra
Mahasiswi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
