Pemerintah sebagai aktor yang menjalankan sistem pemerintahan yang berperan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efiesien, transparan, infrastruktur serta sarana dan prasarana yang baik kepada masyarakat atau publik.
Masyarakat sebagai konsumen, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah.
Upaya untuk mengelola tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan pelayanan publik (public service), disertai dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah melalui berbagai langkah kebijakan.
Tetapi kenyataannya berbeda. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh apatur pelayanan publik, seperti pelayanan yang memakan waktu yang lama, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan sebagainya.
Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini, serta merespon keluhan dari masyarakat, pemerintah mengadakan program e-government, yang mana penyelenggaraannya melalui jaringan sistem informasi online untuk mengakses seluruh data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Dengan kata lain, e-government ini memfasilitasi serta mempermudah masyarakat dalam hal menerima pelayanan publik, yang mana masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan publik, cukup dengan mengaksesnya lewat telepon genggam sesuai dengan kebutuhan.
Apalagi seperti yang kita tahu, masyarakat tidak pernah lepas oleh telepon genggam. Sehingga dengan adanya program e-government ini diharapkan menjadi keputusan yang solutif terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat.
Tetapi kenyataannya, program e-goverment ini belum dapat dikatakan berhasil.
Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa seperti pengurusan dokumen kependudukan saat ini sudah bisa dilakukan melalui sistem online, sehingga tidak sedikit pula masyarakat yang masih melakukan pengurusan dengan cara lama yaitu datang langsung ke kantor.
Selain itu masih banyak masyakat yang belum mampu atau kurang memiliki pengetahuan terhadap cara penggunaan website yang disediakan, sehingga mempersulit masyarakat.
Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya persiapan SDM atau aparatur yang menjalakan, sehingga menyebabkan adanya pandangan bahwa penerapan e-goverment ini dikembangkan sekadar hanya mengindikasi pemenuhan kebijakan saja tanpa disertai dengan peningkatan kualitasnya.
Pemerintah seharusnya melakukan identifikasi awal mengenai kesiapan pemanfaatkan teknologi dengan baik agar memudahkan pemerintah nantinya untuk memberikan edukasi dini mengenai manfaat penggunaan e-goverment kepada masyarakat.
Oleh karena itu, upaya pemerintah perlu dimaksimalkan dengan salah satunya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat daerah dengan sasaran daerah yang memiliki pengetahuan yang masih minim mengenai adanya program e-goverment ini serta cara penggunaan sistem pada e-goverment ini.
Tingkat pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan e-goverment, sehingga nantinya kemampuan masyarakat menjadi lebih adaptif terhadap pemanfaatan e-goverment.
Karena keefektifan pelaksanaan e-goverment tergantung pada tingkat adopsi penggunaan e-goverment.
Kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal merupakan kunci keberhasilan pemerintah sebagai aktor yang menjalankan sistem pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik.
Penulis: Septia Riska Maharani
Mahasiswi Ilmu Politik, Universitas Andalas
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
