Kantong plastik memang sudah menjadi media pengangkut yang efektif dan mudah didapat. Namun, dampak yang terus muncul dan bahkan mengancam kesehatan manusia sendiri tentu tidak dapat dihindari atau dipandang sebelah mata lagi.
Aksi diet plastik saat ini menjadi trend bagi milenial. Plastik yang telah mengotori jalan dan laut mulai berkurang dengan gencarnya gerakan diet plastik ini. Pemerintah juga mengeluarkan aturan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) untuk mendukung aksi diet plastik ini pada 1 Maret 2019. Namun, plastik masih banyak digunakan oleh pasar lokal maupun untuk membungkus produk yang dibuat oleh para produsen. Apakah aksi diet plastik benar-benar efektif?
Dampak dari Plastik Sendiri itu apa?
Plastik sudah menjadi kantong harian masyarakat karena baik ritel besar sampai warung kecil-kecilan menyediakan plastik untuk pelanggannya. Bahkan untuk membeli sesiung bawang saja perlu didampingi oleh plastik. Plastik memang membantu kita dalam hal membawa barang belanja dan bahkan menjadi penampungan sampah di rumah. Tapi, dengan banyaknya penelitian, bahkan dampak yang sudah nampak di mata, keberadaan plastik semakin dipertanyakan. Sudah banyak kasus yang muncul seperti paus atau penyu yang mati dengan perut terisi sampah plastik. Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sampah plastik yang mencemari lautan Indonesia mencapai 1,29 juta metrik ton (M/T) per 2019 silam. Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia menyandang nama Negara Maritime namun kemaritiman Indonesia sedang tercemari sampah plastik. Selain masalah plastik terhadap hewan-hewan yang ada di laut, sampah plastik juga mengancam kehidupan kita. Hal ini disebabkan oleh uraian plastik, Microplastic.
Microplastic adalah plastik-plastik yang sudah terurai setelah ratusan tahun dan menjadi partikel kecil. Microplastic yang terurai dapat dimakan oleh ikan-ikan laut yang mungkin sampai saat ini terjala oleh nelayan dan dijual dipasaran. Microplastic jelas sangat membahayakan kesehatan kita karena hal ini berarti kita juga mengkonsumsi plastik secara tidak langsung. Hal ini juga sangat disayangkan karena ikan adalah sumber Omega yang baik untuk perkembangan otak namun malah menjadi ancaman tersendiri bagi kita.
Kebijakan Plastik di Indonesia
Pemerintah sudah melakukan pencegahan sejak tahun 2016 mengenai kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Kebijakan ini juga sempat berjalan sekitar 3 bulan namun terhenti. Hal ini disebabkan karena gerakan tersebut tidak kunjung dibuatkan payung hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sempat terjadi kebingungan antara peritel dengan pemerintahan. Hal ini terjadi seiring keluarnya Surat Edaran (SE) kedua dari KLHK yang menyatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah. Namun, karena peritel merasa tidak didukung oleh pemda, maka peritel mengambil keputusan untuk kembali menggratiskan kantong plastik. Penggratisan kantong plastik dilakukan demi kelangsungan bisnis ritel mereka.
Sekarang, kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis sudah diberlakukan kembali sejak 1 Maret 2019. Kebijakan ini telah diterapkan di ritel-ritel besar di Indonesia. Namun, menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, kebijakan KPTG itu kurang efektif karena angka yang tidak signifikan. Selain karena harga yang tidak signifikan, masyarakat lokal pun tidak menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar ini. Hal ini tentu akan mempersulit pencapaian visi pemerintahan, Indonesia pada tahun 2025 dapat mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik.
Kendala Plastik di Pasar Tradisional
Walau pemerintah sudah melakukan pencegahan penggunaan kantong plastik, masih ada dua kendala lain mengenai plastik yaitu produsen yang masih menjual dengan pembungkus plastik dan masyarakat lokal yang masih memberikan plastik pada produk mereka ke konsumen di pasar. Produsen lokal yang tidak merasa terpengaruh akan efek plastik dan bahkan tutup indera terhadap dampak sekitar akan sulit untuk diajak bekerja sama dalam kebijakan kantong plastik tersebut. Belum lagi dengan adanya produsen yang memprioritaskan konsumen tentu akan terus menggunakan plastik karena lebih mudah digunakan dan didapatkan.
Disaat seperti ini, sangatlah dibutuhkan penyuluhan baik dari pemerintah maupun masyarakat yang peduli akan lingkungan. Selain penyuluhan, diperlukan juga kebijakan yang lebih signifikan dan tegas dari pemerintah. Sebagai contoh, penghapusan penuh kantong plastik dan diganti dengan kantong yang dapat terurai (terbuat dari serat tanaman) atau pemerintahan memberikan sebuah kantong berbarcode atau berchip (seperti pada mata uang) dan memberikannya pada masyarakat, dan masyarakat hanya dapat berbelanja dengan kantong tersebut. Pemberian kantong bisa didata melalui kartu identitas masyarakat sendiri.
Bila Indonesia dapat mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan, akan sangat menguntungkan lagi bila produksi Indonesia, baik perusahaan hingga lokal, dapat mengurangi produksi dengan plastik sebagai pembungkusnya utamanya dan menyelamatkan kemaritiman Indonesia dari sampah plastik.
Sandra
Mahasiswa Universitas Sampoerna
