Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam hal ini, APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yakni terhitung sejak 1 Januari-31 Desember. Fungsi dari APBN sendiri antara lain: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Dalam konteks hukum, pengaturan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang landasan hukum dibuatnya APBN terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Oleh karena APBN merupakan keuangan negara untuk keperluan pemerintahan, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan faktor penting untuk mewujudkan good and clean government sehingga mencapai perkembangan yang lebih baik.
Berkaca pada APBN Tahun 2023, APBN telah termanfaatkan dengan baik dengan berdasar pad perencanaan APBN yang telah dibentuk. Hal yang menjadi poin penting dari penggunaan APBN adalah dapat memberikan hasil positif dari pemanfaatan APBN yang tersedia.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kinerja APBN masih terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2023.
Lebih dari pada itu, terhitung hingga Desember 2023, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.553,2 triliun atau 103,66 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.463 triliun.
Pemerintah bekerja sama dengan DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembahasan/ pengambilan keputusan Tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.
Pemerintah dan Dewan sepakat bahwa APBN harus tetap menjadi alat andalan yang mampu menahan berbagai gejolak yang dihadapi pada tahun anggaran 2023, agar masyarakat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan.
Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pemerintah pada tahun 2020, 2021 dan 2022 akan meningkatkan pelayanan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, pemberian dukungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, perekonomian akan dilaksanakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Melalui rangsangan, Indonesia telah diakui secara global sebagai negara yang berhasil mengatasi dampak pandemi Covid-19.
“Kita menyadari bersama DPR bahwa kita harus tetap waspada. Oleh karena itu, di dalam menetapkan target pendapatan negara yang mencapai Rp2.463 triliun ini sedikit lebih naik dari yang diusulkan awal, namun di situ kita sudah meletakkan kehati-hatian. Yaitu, apabila ekonomi dunia mengalami perlemahan dan kemungkinan terjadinya koreksi terhadap harga-harga komoditas,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR RI.
Keberhasilan dalam mengelola dampak pandemi Covid-19 akan menjadi elemen kunci dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh kuat sebesar 5,44% pada triwulan II tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan negara lain yang inflasinya masih terkendali, jauh lebih rendah.
Tantangan pandemi Covid-19 masih jauh dari selesai, dan negara-negara di seluruh dunia kini menghadapi munculnya risiko-risiko baru dan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik antar negara telah menyebabkan perang dan gangguan rantai pasokan, yang menyebabkan melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk.
Hal ini menyebabkan tingkat inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang merupakan inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Guncangan hebat ini juga mengancam daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi Indonesia.
Tantangan gejolak perekonomian global sangat jelas terlihat dan dirasakan dalam pembahasan RAPBN tahun 2023. Seluruh indikator perekonomian telah menjadi dasar sejak bulan Mei ketika pemerintah bersama-sama membahas kerangka makroekonomi dan prinsip-prinsip kebijakan moneter dengan DPR, hingga pengambilan keputusan hari ini. Persiapan RAPBN tahun anggaran 2023 sangat dinamis bahkan rentan terhadap volatilitas dan instabilitas.
“Hal ini saya sampaikan kepada Sekretaris Badan Anggaran yang terus memimpin proses persiapan hingga ditetapkannya APBN tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan masyarakat dan DPR. Terima kasih banyak,” pungkas Menkeu.
APBN 2023 memang diharapkan bisa menjadi alat yang efektif untuk menopang perekonomian, namun jelas akan terus diuji oleh gejolak perekonomian yang tidak mudah dan belum mereda. Tantangan yang akan kita hadapi bersama pada tahun ini dan tahun depan harus diantisipasi dan dikelola secara cermat dan hati-hati.
Berkaitan dengan APBN tahun 2024, Presiden Indonesia, Joko Widodo menetapkan APBN 2024 dengan angka Rp3.325 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp264 triliun dari APBN 2023 lalu.
Peningkatan jumlah APBN menjadi sebuah langkah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, serta guna menciptakan instrument yang dapat diandalkan dalam berbagai gejolak yang dimungkinkan terjadi di negara, seperti pandemi maupun kenaikan harga pangan. Lebih dari pada itu, APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi Masyarakat.
Mengutip dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, disebutkan juga bahwa selama satu semester, indikator ekonomi makro Indonesia serta realisasi APBN 2023 tercatat cukup baik. Hal tersebut menjadi suatu hal positif yang sepatutnya menjadi tolok ukur penggunaan APBN yang tepat setiap tahun anggarannya.
APBN memiliki erat kaitannya dengan pendapatan negara, karena APBN bersumber dari keuangan negara yang didapatkan dari berbagai pendapatan atau penerimaan. Dalam hal ini, pendapatan negara tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun.
Angka tersebut direncakan bersumber dari beberapa hal, seperti: bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun.
Pemanfaatan APBN 2024 sepatutnya memiliki strategi tersendiri agar APBN dapat dimanfaatkan dengan baik. Dilansir dari Kementerian Keuangan Indonesia, hal yang menjadi poin penting pemanfaatan APBN meliputi: 1) Penguatan Kualitas SDM; 2) Pmbangunan Infrastruktur; 3) Peningkatan Nilai Tambah SDA; dan 4)Penguatan Deregulasi dan Institusi.
Aspek Penguatan Kualitas SDM dimaksud dalam hal ini adalah anggaran pendidikan yang direncanakan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN, serta anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.
Angka tersebut memiliki tujuan transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Sementara itu, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.
Perencanaan APBN 2024 sudah sepatutnya ditetapkan dengan terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang matang serta mengkaji lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan negara dan masyarakat.
Hal ini dimaksudkan agar APBN dapat dimanfaatkan dnegan tujuan yang baik dan tidak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan perkembangan negara yang baik.
Penulis: Ninda Kirani
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
