“Jika saya terpilih menjadi presiden, saya akan meningkatkan ketahanan pangan, memberantas korupsi, pendidikan gratis, membangun ekonomi kerakyatan, sembako murah, sampai kontrak politik”.
Begitu kurang lebih janji-janji yang dipasarkan oleh partai politik (parpol) pada musim kampanye beberapa waktu lalu. Coba kita cermati, tak satu pun kata-kata di atas yang menyebut isu-isu lingkungan dalam program kerjanya ke depan. Ini memperlihatkan betapa mereka (parpol) tidak memberikan perhatian terhadap isu lingkungan.
Memang harus diakui, sampai saat ini, di Indonesia, masalah lingkungan belum menjadi isu yang “seksi”. Umumnya, masyarakat hanya berkisar di masalah ekonomi, pendidikan, dan hal lain seperti yang dikampanyekan oleh partai di atas. Karena partai politik butuh suara dari masyarakat, maka janji yang dijual pun mengikuti alur itu (apa yang mampu manarik perhatian massa). Di Eropa, partai gerakan lingkungan justru mampu meraih banyak suara dalam pemilu. Ini karena masyarakatnya memang punya kesadaran lingkungan yang tinggi.
Ironis memang, padahal berbicara masalah lingkungan maka sejatinya kita sedang berbicara tentang keseluruhan sistem tempat kita hidup. Meusak lingkungan berarti merusak tempat kita hidup. kenapa kita tidak belajar dari bencana yang datang silih-berganti. Lumpur panas lapindo telah menyebabkan ribuan orang harus mengungsi karena tempat tinggalnya terendam lumpur, banjir tahunan yang wajib mampir di Jakarta dan sekitarnya, jebolnya tanggul Situ Gintung, dan masih banyak lagi.
Kita boleh mengatakan bahwa semua itu adalah bencana alam. Di satu sisi mungkin benar, tapi di lain sisi, ini tidak terlepas dari kesalahan manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya. kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah masih banyak yang mengabaikan kapasitas lingkungan.
Pemerintah membuka jalan yang seluas-luasnya bagi para pemilik modal (kapitalis) untuk melancarkan aksi serakahnya. Lihatlah pembangunan mall, apartemen, perumahan, restoran, dan sarana khas metropolis lain, telah merajai hampir di setiap sudut jalan kota. Alhasil, yang seharusnya dijadikan ruang hijau, tempat penyerapan air semakin berkurang bahkan nyaris tidak ada lagi.
Jika kebijakan yang seperti ini terus yang dikedepankan, bisa dibayangkan bagaimana keadaan Indonesia dua puluh tahun ke depan. Isu bahwa pulau jawa akan tenggelam dua puluh tahun ke depan, tidak mustahil terjadi.
Menjadikan Isu Lingkungan Sebagai Isu Capres
Tentu kita tidak ingin membiarkan masalah lingkungan terus terjadi. Lalu langkah apa yang harus dilakukan? tak pelak lagi, isu lingkungan harus dimasukkkan sebagai program kerja oleh para pengambil kebijakan (pemerintah).
Indonesia harus merubah paradigma berfikirnya terhadap alam. Seperti yang dikatakan Pritjof Capra (2000) bahwa pandangan mekanistik-reduksionis (eksploitatif) terhadap alam harus dirubah dengan melihat alam sebagai bagian dari manusia itu sendiri, yang berarti manusia pun bergantung kepadanya.
Kita bisa belajar dari pemerintahan Soeharto yang mejadikan pertumbuhan sebagai ukuran keberhasilannya, tapi mengabaikan keselamatan lingkungan. Pergantian pemerintahan pun ternyata tidak membuat isu lingkungan menjadi perhatiannya. Presiden BJ. Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY terlihat tidak sensitif terhadap isu lingkungan.
Namun harapan harus selalu ada. Sekarang adalah moment yang tepat untuk melancarkan itu. Kita berharap para capres dan cawapres yang tengah sibuk mencari dukungan masyarakat, tidak hanya berkonsentrasi pada apa yang dijanjikan di kampanye yang lalu. Tapi juga menjadikan isu lingkungan sebagai perhatiannya untuk kemudian merumuskan peraturan atau pun kebijakan yang peduli terhadap penyelamatan lingkungan.
MILASTRI MUZAKKAR
