Sebagaimana pada berita BBC News Indonesia (2024) mengatakan bahwa peningkatan harga beras dalam empat bulan terakhir mencapai titik “tertinggi dalam sejarah”, menyentuh Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Seperti yang dilaporkan oleh BBC News Indonesia, kenaikan harga beras pada empat bulan terakhir ini mencapai titik “tertinggi dalam sejarah”.
Hal ini menyangkut kesejahteraan sosial, khususnya di lapisan masyarakat bawah. Kenaikan harga beras akan mempengaruhi daya beli konsumen, mengurangi akses konsumen terhadap bahan pangan pokok, dan dapat menimbulkan dilema sosial ekonomi yang lebih luas.
Pernyataan ini didukung oleh artikel tirto.id (2024) yang mengatakan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, antara lain inflasi dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
Berdasarkan Tirto.id harga beras mengalami kenaikan di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dampak El Niño yang mengganggu produksi padi dan musim hujan yang tidak merata .
Meskipun pendistribusian bansos dapat meningkatkan permintaan dan mendorong terjadinya kenaikan harga beras, ini bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh pada kenaikan harga beras. Inflasi umum dan inflasi pangan khususnya pun berperan penting dalam kenaikan harga beras.
Selain itu, produksi yang menurun drastis juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, dan dinamika permintaan menjelang pemilu. Maka itu, pemerintah harus segera melakukan tindakan yang komperhensif guna menjawab kenaikan harga beras, yang mencakup mengendalikan inflasi, penyesuaian distribusi bansos, dan peningkatan produksi hingga distribusi beras.
Pemerintah harus bisa menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan perubahan pasar beras. Hal ini termasuk dapat merespons dengan cepat perubahan harga dan permintaan.
Baca juga: Respon Cepat Pemerintah Soal Harga Beras yang Melejit
Sebagaimana tertera di artikel Kompas.com (2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa untuk memastikan kecukupan stok beras di gudang Perum Bulog yang saat ini sudah mencapai 1,6 juta ton dan pemerintah sedang mengambil 400.000 ton beras tambahan. Hal ini merupakan strategi utama yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol kenaikan harga beras.
Untuk memastikan kecukupan stok beras Bulog dan melakukan pengadaan tambahan stok beras merupakan langkah yang sudah cukup tepat yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga beras dan juga dapat mengendalikan inflasi pangan. Namun, untuk mencapai keberhasilan strategi ini tergantung dengan pelaksanaan yang efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.
Meskipun negara kita memiliki banyak stok beras, maka perlu memerhatikan dan menjaga kualitas beras yang disimpan dan didistribusikan. Beras yang disimpan dalam waktu lama bisasanya mengalami penurunan kualitas, sehingga sangat penting untuk melakukan rotasi stok yang baik dan memantau kualitasnya secara bertahap.
Pernyataan lain mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras ini yakni salah satu berita di liputan 6 (2023), yang juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan dalam dua tahap selama triwulan, dimulai dari bulan September hingga November, dan bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga beras.
Langkah tersebut bertujuan untuk dapat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang paling terkena dampak dari inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Sebagaimana yang dicatat oleh Riky Dwi, website Kompasiana (2024), peningkatan harga beras saat ini berdampak lebih besar pada masyarakat kelas bawah daripada masyarakat kelas menengah atas.
Program bansos ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi inflasi pangan di negara ini, hal ini dikarenakan program ini dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga kelas bawah yang pengeluarannya sebagian besar dialokasikan untuk membeli makanan.
Hal ini sangat membantu terutama di masa krisis ketika harga bahan pokok naik signifikan. Namun pastinya dalam melaksanakan program pemerintah pastinya ada beberapa permasalahan. Salah satu masalah utama dengan program bansos adalah memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Dalam distribusi, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah kesalahan dan memastikan bahwa bantuan sampai ke orang-orang yang paling membutuhkannya.
Banyak beberapa kasus yang tercatat dalam berita tirto.id (2024), bahwa bansos biasanya tidak diberikan kepada masyarakat kelas bawah yang benar-benar membutuhkan, tetapi justru mala diterima oleh mereka yang tidak termasuk dalam kategori kelas bawah atau yang membutuhkan.
Banyak juga terjadi kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab atas distribusi bansos. Hal ini sering terjadi dikarenakan pengawasan dan akuntabilitas yang lemah selama proses distribusi.
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam distribusi bansos merupakan masalah yang cukup besar. Masalah ini dapat merusak kepercayaan publik, menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efisien, dan menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan teknologi untuk transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Penglibatan pihak ketiga yang independen dalam proses pengawasan dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau distribusi bansos secara real time dapat membantu mengurangi praktik korupsi.
Penulis: Nadia Aura Febrianti
Mahasiswa Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
