Kemiskinan merupakan salah satu kondisi di mana semua negara berkembang pasti bisa mengalaminya. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengatur hidupnya sampai suatu tingkat yang dianggap manusiawi.
Keadaan ini bisa menyebabkan menurunnya mutu sumber daya manusia yang sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi suatu negara. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani makan dapat mempersulit keadaan perkembangan ekonomi suatu negara tersebut.
Keberlangsungan ekonomi suatu negara tentunya didorong dengan adanya perkembangan ekonomi suatu daerah. Jika kondisi perkembangan ekonomi suatu daerah mengalami penurunan hal itu tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara.
Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya juga mengalami sebuah kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022.
Presentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 408.522,- (74,21%) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp. 141.936,- (25,79%).
Kemiskinan tidak hanya terjadi dalam sebuah negara tetapi juga pada sebuah daerah. Kemiskinan yang terjadi di daerah tidak merupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena berdasarkan konstitusi negara diberikan kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, sehingga segala bentuk penanggulangan perlu untuk dilakukan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Jadi data kemiskinan di Indonesia itu di kuatkan dan di buktikan dengan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang. Secara umum, pada tahun 2013 – 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami perubahan harga dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase.
Kenaikan terjadi pada tahun 2015, 2020, dan 2021, sementara kondisi di periode lainnya selalu mencatat penurunan. Selama periode 2013 – 2023, garis kemiskinan meningkat sekitar Rp. 175 699,- per kapita per bulan.
Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Magelang sebesar Rp. 411 129,-, meningkat sebesar Rp. 33 632,- atau naik 8,91 persen dibanding tahun 2022, yang sebesar Rp. 377 497,- per kapita bulan. Kondisi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga barang yang dikonsumsi dan berakibat pada naiknya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat pada daerah tersebut.
Dalam kondisi kemiskinan seperti ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Apabila kondisi kemiskinan terus meningkat maka akan sangat akan berpengaruh pada perkembangan suatu negara.
Kondisi seperti ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti kenaikan inflasi, perkembangan ekonomi yang menurun, dan banyak anak di negara Indonesia tidak bisa sekolah karena tidak mampu untuk membiayai sekolah. Kemiskinan bisa saja disebabkan karena banyaknya pengangguran.
Pengangguran dan kemiskinan ini juga saling berkaitan satu sama lain. Seorang pengangguran tentunya sulit mendapatkan sebuah penghasilan yang bisa ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Kemiskinan juga disebabkan karena tingginya laju pertumbuhan. Pada kondisi ini jika angka kelahiran semakin meningkat maka bisa berakibat pada laju pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan masyarakat semakin meningkat hal itu membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit.
Selain itu kemiskinan juga disebabkan karena tingginya angka kematian. Apabila masyarakat yang mengalami kemiskinan dan dia mempunyai sebuah penyakit tentunya akan sulit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada kondisi tersebut kemungkinan para masyarakat tidak akan tertolong dan mengalami kematian.
Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sangat serius dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam menghadapi masalah ini pemerintah perlu bekerja sama antar beberapa sektor. Pemerintah mempunyai dua strategi dalam mengurangi angka kemiskinan yang sudah ada.
Pertama, melalui program perlindungan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran anggota kemiskinan. Kedua, meningkatkan jumlah ekonomi dengan cara melakukan pemberdayaan pengembangan daya produksi pada kelompok miskin.
Perencanaan beragam rencana dan usaha merujuk pada beberapa analisis empirik berdasar fakta. Sifat kemiskinan yang multi dimensional berarti bahwa kemiskinan sangat berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi lain seperti taraf dan mutu pendidikan, kondisi kesehatan, dan jenis pekerjaan.
Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas ekspor dan impor. Yang dapat didasari dengan penggunaan teknologi yang sudah canggih dan peningkatan sumber daya manusia.
Di samping itu peran faktor produktivitas juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan dalam upaya mengurangi kemiskinan, sebagaimana disampaikan oleh Treichel (2005). Selain itu membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran juga dapat mengurangi angka pengangguran.
Apabila lapangan pekerjaan tersedia banyak makan para pengangguran tersebut dapat bekerja dan mempunyai penghasilan. Sebenarnya seorang pengangguran tidak harus menunggu sebuah lapangan pekerjaan dibuka. Akan tetapi mereka bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan usaha kecil-kecilan dengan modal yang mereka punya.
Apabila tidak mempunyai sebuah modal mereka bisa meminjam sedikit uang di bank untuk memulai sebuah usaha. Sehingga dengan begitu angka pengangguran akan berkurang dan mereka mempunyai sebuah pekerjaan.
Penulis: Rachma Iftitakhul Janah
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Tidar
Editor: I. Chairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
