Kebijakan yang menjadi sangat penting di Indonesia adalah otonomi daerah yang di mana demokratisasi diciptakan sebuah sistem untuk kekuasaan yang memiliki level pemerintahan guna mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dari setiap pemerintah daerah.
Sehingga salah satunya dapat dilihat dari sistem informasi keuangan pemerintah daerah harus dikelola dengan tanggung jawab. Di mana laporan keuangan harus dicatat secara lengkap, cermat dan akurat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat dievaluasi kembali dalam rangka pengambilan keputusan, dan transparan.
Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan menyediakan tempat di mana masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, karena pada dasarnya laporan keuangan pemerintah juga merupakan dokumen publik.
Mudahnya laporan keuangan diakses akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan daerah sekaligus menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas retribusi dan pajak yang ditangguhkan kepada masyarakat.
Good governance merupakan sebuah instrumen yang mengukur kinerja dengan ada atau tidaknya transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, profesionalitas dalam melakukan kinerja.
Kota Metro merupakan daerah yang berada di Provinsi Lampung, terletak sekitar 52 km dari Kota Bandar Lampung, dan menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro mendapat julukan sebagai kota pendidikan di Lampung.
Nama Metro sendiri berasal dari bahasa Belanda “meterm” yang artinya “pusat” karna berada di tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan berada di pusat Provinsi Lampung.
Kota Metro sebagai kota pendidikan kini sedang giat dalam memajukan daerahnya, dengan melakukan 9 pembangunan kota dengan memperbaiki sektor pendidikan, kebersihan, keamanan, dan peningkatan fasilitas publik.
Dengan predikat sebagai salah satu kota terbesar di Lampung dan merupakan tempat strategis untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Pemerintah Kota Metro yang terkenal sebagai kota pendidikan di Lampung memiliki keunggulan dalam pelayanan publik, minimnya tindak kecurangan atau pungli yang ada dalam pelayanan publik seperti pada pembuatan KTP, KK, SIM, atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh warganya.
Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu daerah dengan pelayanan publik terbaik yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan pelayanan publik oleh Kemenpan RB pada tahun 2019. Dalam penyajian informasi keuangan Pemerintah Kota Metro melaksanakan tugasnya dengan cukup baik.
Dengan menyampaikan informasi keuangan daerahnya kepada BPK dan memperoleh penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 13 kali berturut-turut dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kota Metro telah menyampaikan dan mengomunikasikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat.
Dengan adanya penghargaan WTP ini Pemerintah Kota Metro membuktikan bahwa laporan keuangan yang tersaji telah memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kota Metro kepada pemerintah pusat meliputi: 1. Laporan neraca daerah Kota Metro; 2. Laporan arus kas daerah Kota Metro; 3. APBD Kota Metro; 4. Laporan perusahaan daerah Kota Metro; 5. Catatan atas laporan keuangan daerah Kota Metro; 6. Dana dekonsentrasi dan tugas bantuan; 7. Kebutuhan fiskal berupa data pemerintah daerah Kota Metro Sistem Informasi Keuangan (SIKD) Kota Metro cukup mudah diakses.
SIKD dimaksudkan membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah, laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan serta membantu kepala daerah beserta instansinya dalam evaluasi kinerja. Selain berguna untuk pemerintahan SIKD juga berguna dalam kebutuhan statistika keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan 10 daerah kepada masyarakat secara terbuka.
SIKD menjadi solusi dalam mewujudkan transparansi keterbukaan dan pertanggungjawaban aktivitas keuangan daerah. Berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) laporan keuangan memuat informasi yang disajikan dengan maksud memenuhi kebutuhan stakeholders.
Di era di mana masyarakat mampu menyuarakan pendapatnya secara bebas, masyarakat mulai kritis dan menyorot pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena banyaknya kasus korupsi yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah yang ada.
BPK baru-baru ini mengemukakan 105 dari 467 laporan keuangan pemerintah daerah tidak atau belum diperiksa, karena dinilai belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Metro bukan menjadi salah satu dari 105 daerah.
Pemerintah Kota Metro dinilai telah mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Hal ini menunjukkan sistem akuntansi Pemerintah Kota Metro berjalan dengan semestinya.
Dengan informasi yang tersaji dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Metro telah menjalankan komitmen dalam membangun daerahnya yang menandakan Pemerintah Kota Metro telah berjalan cukup baik dan telah menerapkan prinsip-prinsip good governance meskipun belum berjalan secara merata atau menyeluruh.
Seperti berita yang baru-baru ini beredar terkait indikasi dugaan korupsi anggaran rutin oleh OPD yang sedang diperiksa oleh Kejati dan masih banyaknya kegiatan nepotisme di Kota Metro.
Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meminimalkan kerugian negara oleh orang dengan kepentingan pribadi dan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyajikan secara komprehensif laporan keuangan pemerintah daerah.
Kesimpulanya ialah Good Governance dalam penerapan prinsip-prinsipnya Kota Metro telah diterapkan dan cukup berdampak pada kinerja Pemerintah Kota Metro. Selain pada sistem informasi laporan keuangan, laporan keuangan yang memperoleh penghargaan WTP, pemerintah Kota Metro juga mampu dalam pembangunan kota.
Hal ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai kota terbaik Provinsi Lampung Pemerintah Kota Metro, dinilai mampu dalam perencanaan dan pembangunan daerahnya. Pemerintah yang baik masih menjadi tugas besar yang perlu diterapkan, baik di Kota Metro, Provinsi Lampung bahkan seluruh Indonesia.
Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik sangat diperlukan bukan hanya untuk rakyat tapi juga untuk pembangunan bangsa.
Saran yang bisa kami berikan sebagai mahasiswa ialah perlunya penggunaan lebih banyak sumber-sumber dalam mencari informasi laporan keuangan dan penerapan prinsip Good Governance sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi.
Penulis: Diaz Anjas Swara
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
