Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya memuat rencana keuangan yang disusun dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian penyelenggaraan pelayanan publik pada satu tahun anggaran. Proses perencanaan itu penting, begitu pula proses pengendalian untuk menentukan pelaksanaan rencana.
Di sisi lain, proses anggaran mewakili hubungan penting diantara kedua proses tersebut. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dengan mengevaluasi pelaksanaan APBD. Alasan utama dibuatnya anggaran tahunan adalah kebutuhan untuk menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran (belanja).
Dalam pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan Undang-undang, Pemerintah Kota Bengkulu melakukan evaluasi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bengkulu.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Bengkulu sebesar Rp1,27 triliun. Pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp97,04 miliar atau 30,49 persen. Realisasi tersebut berasal dari pajak daerah Rp69,38 miliar, retribusi daerah Rp4,29 miliar. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1,30 miliar dan pajak lain-lainnya yaitu Rp22,07 miliar.
Laporan realisasi anggaran harus tercatat dengan jelas terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan dalam satu periode berjalan untuk dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya.
Proses penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja anggaran dan realisasi keuangan sebelumnya, struktur anggaran, dan realisasi keuangan, serta grafik realisasi keuangan bulanan setiap programnya.
Pada pelaksanaan APBD Kota Bengkulu tahun 2023 ditargetkan pengalokasiannya untuk berbagai keperluan diantaranya seperti pengembangan infrastruktur, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, penguatan ketahanan dan transformasi ekonomi, inovasi dan tata kelola pemerintahan, pengembangan yang integratif dan kompetitif serta ekonomi kreatif.
Melalui evaluasi ini Pemerintah Kota Bengkulu berharap untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD Kota Bengkulu tahun 2023 telah digunakan secara tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi APBD Kota Bengkulu tahun 2023 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu tantangannya adalah dalam hal perubahan kebijakan dan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi perencanaan dan penganggaran.
Hal ini memerlukan kesiapan dalam menyesuaikan rencana dan anggaran sesuai dengan dinamika eksternal yang terjadi, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan kebijakan nasional.
Tantangan lainnya adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya dan prioritas pembangunan. Dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kota Bengkulu perlu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Hal ini memerlukan evaluasi yang cermat untuk menentukan alokasi anggaran yang mendukung pembangunan secara berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.
Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Evaluasi APBD Kota Bengkulu tahun 2023 harus mampu memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran ditingkatkan, sehingga setiap pengeluaran dan capaian program dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada publik.
Pengelolaan risiko dan pengendalian internal juga menjadi fokus dalam evaluasi APBD. Tantangan dalam hal ini adalah memastikan bahwa mekanisme pengendalian internal telah diterapkan secara efektif untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan anggaran. Hal ini meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, dan langkah-langkah mitigasi yang perlu diimplementasikan.
Terakhir, keterlibatan pihak terkait dan komunikasi efektif menjadi tantangan penting dalam evaluasi APBD. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara komprehensif dan mendapatkan masukan dari berbagai perspektif.
Dengan melakukan evaluasi yang baik dan mengatasi tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kota Bengkulu dapat memastikan bahwa pengelolaan APBD Kota Bengkulu tahun 2023 telah digunakan secara tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi APBD Kota Bengkulu tahun 2023 juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun APBD tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bengkulu.
Penulis : Tarissa Putri Alfadinda
tarissaalfadinda09@gmail.com
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Anita Said
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
