Pembangunan di Indonesia selama pemerintahan Jokowi ini mengalami perkembangan yang cukup baik, salah satu contohnya pembangunan jalan tol Trans Papua yang hampir jadi. Pembangunan tersebut membuktikan keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata. Dalam pembangunan tersebut mengunakan dana APBN yang cukup banyak bahkan pemerintah juga harus utang ke luar negeri untuk menutup kekurangan dana dalam pembangunan.
Selain pembangunan di Papua masih ada pembangunan di Kalimantan, Jawa dan daerah lainya. Pembangunan itu juga memiliki berbagai masalah yang menghambat kelancaran pembangunan, diantaranya yaitu kecelakaaan kerja yang memakan korban jiwa dan menambah biaya anggaran, pembebasan lahan yang masih kontroversi, bentrok dengan masyarakat setempat tentang sengketa lahan dan perizinan pembangunan, perusakan lingkungan sekitar dimana lahan pertanian dan hutan menjadi rusak karena ditebang dan alih fungi lahan untuk pembangunan tersebut.
Selain permasalahan tersebut masih ada permasalah lainya seperti korupsi dana anggaran APBN untuk pembangunan di daerah oleh kepala daerah tersebut. Permasalahan tersebut membuat pembangunan infrastruktur menjadi terkendala sehingga pemerintah tercoreng namanya dan akan mucul persepsi negatif di masyarakat. Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya dengan berberapa cara yang efektif dan efisian salah satunya melakukan pengawasan dalam penganggaran dan pembangunan insfrastruktur.
Dampak positif dari pembangunan di antaranya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar proyek, dapat memperlancar transportasi yang menghubungkan antar daerah, dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat dan lainya.
Pembangunan infrastruktur memang sangat penting agar daerah menjadi maju dan perekonomian berjalan lancar. Tetapi pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan lainya karena jika pemerintah hanya berfokus pada pembangunan insfrastruktur saja maka kondisi perekonomian, politik, pengelolahan SDA, pajak, sosial dan lainya akan memburuk.
Dalam membangun insfrastruktur kondisi ekonomi harus di perhatikan karena ketika perekonomian sedang buruk maka insvestor semakin tidak minat berinvestasi di Indonesia sehingga pembangunan menjadi terkendala tanpa bantuan investor. Modal dari pembangunan rata-rata dari insvestor asing maupun dalam negeri. Kondisi politik juga harus diperhatikan untuk menjamin keamanan dalam pembangunan di daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam ini juga penting diperhatikan karena dari pengelolaan tersebut pemerintah mendapatkan dana untuk membangun insfrastruktur. Dalam pengelolaan pajak juga harus diperhatikan karena jika pajak bermasalah bisa saja dana APBN juga bermasalah dan menghambat pembangunan. Kondisi sosial sangat berperan penting terutama masyarakat sekitar yang mendukung pembangunan tersebut.
Dana Pembangunan Insfrastruktur
Dalam Draf Nota Keuangan RAPBN 2018 yang diperoleh CNNIndonesia.com, disebutkan besaran anggaran insfrastruktur diperkirakan mencapai Rp. 409 triliun yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp. 395,1 triliun, infrastruktur sosial Rp. 9 triliun dan dukungan infrastruktur Rp. 4,9 triliun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah lebih fokus membangun infrastruktur ekonomi anggaran dananya sebesar Rp. 395,1 triliun. Inftrastruktur ekonomi ini di antaranya dengan pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi seperti bandara dan dermaga ini agar transportasi berjalan dengan lancar dan perekonomian tersebar merata.
Mengapa pemerintah lebih fokus ke pembangunan infrastruktur ekonomi karena dengan pembangunan di infrastruktur ekonomi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan baiknya pertumbuhan ekonomi maka pendapatan negara naik dan memancing investor untuk berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur sosial yaitu berupa pembangunan sumber daya manusia (SDM), fasilitas pelayanan masyarakat seperti pasokan listrik, pasokan air bersih, jaringan komunikasi dan lainya. Pemerintah lebih fokus ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari 3 sektor yaitu kesehatan, jaminan sosial dan pendidikan. Di sektor kesehatan pemerintah mengeluarkan program Indonesia sehat dengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Di sektor jaminan sosial pemerintah bekerjasama dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara di sektor pendidikan pemerintah membuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan peningkatan kesejahteraan guru yang mengajar di derah terpencil. Sementara dukungan infrastruktur sebesar Rp. 4,9 untuk pembangunan lainya.
Sumber dana dalam pembangunan infrastruktur yaitu ada tiga sumber yaitu pemerintah, sumber dana dari pemerintah diambil dari APBN yang cukup besar. Dalam pendanaan APBN yang dianggarkan cukup besar membuktikan bahwa pemerintah cukup serius dan berfokus dalam pembangunan infrastruktur. Kedua dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat membantu dalam proses pembangunan infrastruktur ini. Ketiga dana dari swasta yang memiliki resiko karena ada perjanjian antara pemerintah dan swasta tersebut.
Pencapaian Pembangunan Jokowi
Dalam pembangunan infrastruktur era Jokowi sudah ada beberapa pencapaian yang menjadi simbol keberhasilan pembangunan pemerintahan jokowi yaitu pembangunan jalan baru, dalam tiga tahun terakhir pemerintahan jokowi berhasil membangun jalan baru yang mengubungkan antar daerah dengan dibangunya jalan baru ini di harapkan transportasi antar daerah menjadi lancar, pembangunan jalan ini kebanyakan di papua, kalimantan hingga NTT. Pembangunan jalan tol, pemerintah berhasil membangun beberapa jalan tol salah satunya jalan tol yang menghubungkan semarang-solo. Bendungan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 bendungan sampai 2019 yang sudah jadi baru 9 dan 30 masih proses. Bendungan ini berfungsi sebagai sumber irigasi pengairan. Moda transportasi baru, pemerintah dapat membangun transportasi baru yaitu kereta cepat, LRT dan MRT. Dengan adanya transportasi baru ini di harapkan dapat mengatasi kemacetan. Hasil dari keberhasilan Jokowi masih banyak lagi .
Tetapi dibalik keberhasilan pembangunan Jokowi tersebut masih ada kendala permasahan yang menghambat pembangunan infrastruktur. Selain itu ada juga kegagalan dalam membangun infrastruktur secara baik. Sengketa lahan yang masih terjadi dalam proses pembangunan salah satunya dalam pembangunan jalan tol Trans Papua yang sempat bentrok dengan masyarakat sekitar karena banyak menebang hutan dan perusakan lingkungan. Dalam pembangunan tol Trans Papua sampai sekarang masih belum selesai di antaranya masih ada jalan yang belum di aspal. Dalam proyek pembangunan bendungan pembebasan lahan pun masih terkendala sehingga ada masyarakat yang tidak setuju dibangunnya bandungan tersebut. Pemerintahpun dalam membangun bendungan selama 3 tahun hanya 9 bendungan yang sudah jadi dan 30 masih dalam proses. Pembangunan jalan tol pun juga sempat terjadi masalah di pembebasan lahan dan masalah lingkungan karena penebangan hutan. Selain sengketa lain yang menghambat proses pembangunan infrastruktur yaitu kecelakaan kerja yang menyebabkan pembengkakan anggaran dan lambatnya proses pembangunan. Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tenaga kerja yang kurang ahli atau berpengalaman sehingga ceroboh dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya bahan yang digunakan tidak standar dan berkualitas sehingga dapat rusak. Selanjutnya yaitu faktor alam karena terkena bencana alam sehingga pembangunan terhambat bahkan rusak.
Solusi
Dalam pembangunan infrastruktur di era Jokowi banyak sekali permasalahan yang melanda. Tetapi banyak juga proyek pembangunan infrastruktur yang sudah jadi secara fisik. Masyarakatpun ada yang puas dengan pembangunan tersebut tetapi juga ada yang belum puas terhadap pembangunan tersebut. Pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat lebih mendalam agar tau apa yang dibutuhkan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia perlu merencanakan penganggaran APBN secara baik agar pembangunan bisa lancar dan merata di daerah yang tertinggal. Pemerintah juga harus meninjau langsung proyek pembangunan baik dari bahan dan SDM agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Dalam segi perekonomian pembangunan juga harus berdampak positif, sebagai contohnya daerah yang dibangun yang masih tertinggal diharapkan menjadi maju dan perekonomian akan berputar dengan baik di daerah terebut. Dalam proyek pembangunan infrastruktur juga diharapankan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Diharapkan di masa yang mendatang pembangunan di Indonesia bisa semakin baik dan menguntungkan masyarakat sekitar.
Aldi Pressanggeni
Jurusan Pendidikan Ekonomi (koperasi) Universitas Negeri Semarang
