Dalam dunia dan sistem internasionalnya yang bersifat anarki, negara kerap membangun serta meningkatkan kekuatan militer untuk tujuan-tujuan keamanan dan pertahanannya.
Atas dasar sistem internasional yang anarki, maka setiap negara perlu menstabilisasi power dan melindungi negaranya dengan cara memperkuat kekuatan militer.
Security Dilemma berkaitan erat dengan kekuatan militer dalam suatu negara. Salah satu fungsi utama dari kekuatan militer dalam suatu negara yaitu untuk berperan dalam keamanan dan pertahanan.
Dengan letak geografis yang berada di tengah dua samudera dan dua benua, Indonesia merupakan negara yang rentan akan ancaman.
Selain itu, dengan berbagai latar belakang geopolitik yang memiliki konflik sejarah keamanan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga harus memiliki keamanan serta pertahanan yang kuat.
Meskipun kondisi keamanan di kawasan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi damai dan tidak ada konflik yang signifikan, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perang di masa depan.
Solusi untuk menstabilisasikan kondisi saat ini, yaitu melakukan peningkatan kemampuan militer dan pertahanan negara melalui kenaikan anggaran pertahananan di setiap tahunnya.
Apa itu Security Dilemma dan Konsep Keamanan?
Dapat didefinisikan bahwa Security Dilemma atau dilema keamanan merupakan salah satu konsep yang muncul akibat adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya, namun di sisi lain juga menimbulkan reaksi dari negara lain.
Hal ini terjadi karena suatu negara merasa terancam terhadap kekuatan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga berusaha untuk meningkatkan persenjataan dan pertahanannya yang berakhir dengan banyaknya negara yang berlomba-lomba untuk memproduksi senjata.
Security Dilemma rentan terjadi di setiap kawasan, baik kawasan yang rawan terhadap konflik maupun kawasan yang relatif damai.
Sebagai contoh, China yang melakukan modernisasi militernya, justru membuat negara-negara sekitarnya merasa terancam.
Ancaman tersebut kemudian mendorong negara-negara tersebut untuk ikut mengambil upaya dalam peningkatan pertahanan dan keamanannya.
Atau ketika Iran memproduksi nuklir dengan alasan ingin menggantikan minyak sebagai sumber tenaga utama, Israel dan beberapa negara di kawasan tersebut merasa terancam sehingga ikut mengambil langkah yang sama guna mengimbangi Iran.
Begitu juga halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ketika Singapura secara massive meningkatkan anggaran militer serta membeli persenjataan militer secara besar-besaran, maka negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia juga melakukan hal yang sama.
Security Dilemma pada dasarnya merupakan refleksi atas kesulitan pemerintah dalam suatu negara dalam menentukan kebijakan keamanannya.
Karena jika suatu negara mengurangi usaha memperkuat keamanannya dengan tujuan untuk menciptakan hubungan damai dengan negara lain, maka konsekuensinya adalah negara tersebut menjadi rawan untuk diserang oleh negara lain (Vulnerable).
Tetapi jika konsep Security Dilemma dilakukan, tentu akan menimbulkan reaksi dari negara lain yang merasa terancam.
Security Dilemma berkaitan erat dengan konsep keamanan, konsep keamanan sendiri adalah kekuatan militer dalam suatu negara.
Keamanan dan kekuatan militer yang semakin kuat akan menjamin suatu negara tidak akan di intervensi oleh negara lainnya, meskipun kehadirannya menjadi hal yang cukup sensitif bagi negara-negara sekitar. Peningkatan kekuatan militer suatu negara biasanya terdapat sebuah faktor penggerak.
Dalam konteks negara-negara Asia, faktor tersebut berupa ketegangan regional, sengketa perbatasan, perebutan sumber daya alam, dan pergeseran aktivitas militer AS ke Asia.
Adanya kekuatan militer yang kuat juga memerlukan anggaran pertahanan yang besar. Maka dari itu, Indonesia mengalami kenaikan anggaran pertahanan sebagai bentuk dari security dilemma. Hal ini juga merupakan respon atas kenaikan anggaran Singapura dan negara-negara kawasan setempat.
Kondisi Pasca Perang Dingin
Pada era perang dingin, keamanan di kawasan Asia dijamin oleh 2 negara great power, yaitu AS dan Uni Soviet.
Ketika perang dingin berakhir dan tidak ada lagi jaminan keamanan dari dua negara tersebut, maka negara-negara di kawasan harus meningkatkan pertahannya masing-masing.
Pasca perang dingin, negara-negara Eropa juga berkomitmen untuk menurunkan anggaran militernya, sedangkan negara-negara Asia Pasifik mulai meningkatkan anggaran militer dan kekuatan pertahanan mereka.
Selain itu, negara-negara kawasan juga mulai meningkatkan kerjasama pertahanan, pelatihan kembali militan, penambahan dan pembaruan alat-alat tempur, serta meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri masing-masing.
Semua ini dilakukan karena keamanan negara-negara kawasan tidak lagi terjamin, sehingga negara-negara kawasan harus menyadari potensi konflik di masa depan.
Kenaikan anggaran militer dan pertahanan di negara-negara Asia Pasifik, merupakan suatu bukti nyata atas terjadinya Security Dilemma.
Terkhusus Indonesia sebagai negara yang cukup besar penduduknya, tentu saja memiliki tanggung jawab yang lebih rumit dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Oleh karena itu, penguatan kemampuan militer dan pertahanan harus dilakukan, dan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan tersebut adalah dengan meningkatkan anggaran belanja militer atau anggaran pertahanan negara.
Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia
Pada dasarnya, anggaran merupakan suatu bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam satuan angka dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.
Dalam nota atau catatan keuangan terdapat uraian terkait anggaran militer, yang dapat disebut juga sebagai anggaran pertahanan.
Anggaran pertahanan adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh suatu negara/entitas untuk meningkatkan dan mempertahankan militernya, yang dapat dituangkan dalam bentuk pengeluaran belanja militer.
Berdasarkan data, Kementerian Pertahanan Indonesia mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dengan kenaikan anggaran pertahunnya yang cukup pesat.
Terhitung pada tahun 2007, anggaran militer sebesar Rp. 32 Triliun. Meningkat pesat pada tahun 2017 sebesar Rp. 108 Triliun, pada tahun 2020 menjadi Rp. 127,35 Triliun, dan pada tahun 2022 mencapai Rp. 137 Triliun.
Kenaikan anggaran militer Indonesia disertai dengan persentase 41,6% untuk belanja pegawai, 32,9% untuk belanja barang, dan 25,4% untuk belanja modal.
Kementerian Pertahanan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk anggaran TNI AD, dengan rata-rata persentase 44% dari total anggaran.
Sedangkan 56% lainnya terbagi kedalam masing-masing instansi yang berada dalam lingkup Kementerian Pertahanan, dengan persentase untuk Kementerian Pertahanan (18%), markas besar TNI (8%), TNI AL (16%), dan TNI AU (13%).
Selain itu, Kementrian Pertahanan juga mengalokasikan kepada program modernisasi Alutsista. Terhitung pada tahun 2020, alokasi anggarannnya sebesar Rp. 10,86 Triliun.
Yang terdiri dari Rp. 4,59 Triliun untuk TNI AD, Rp. 4,16 Triliun untuk TNI AL, dan Rp. 2,11 Triliun untuk TNI AU.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan anggaran militer dan pertahanan ini sebagai bukti nyata atas terjadinya Security Dilemma, mengingat banyaknya potensi ancaman yang mungkin saja terjadi dan menghantam kedaulatan Indonesia.
Seperti situasi Security Dilemma yang sedang terjadi di kawasan Asia Pasifik, juga merupakan sebuah ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia.
Penulis: Fildzah Hamidah
Mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
