Pariwisata merupakan suatu keseluruhan rangkaian kebutuhan manusia yang terwujud dalam keterkaitan kegiatan yang dilakukan wisatawan dengan fasilitas dan pelayanan dari masyarakat, pemerintah, dan swasta.
Parawisata merupakan sektor penggerak perekonomian yang harus diperhatikan agar berkembang dengan baik. Keterkaitan kegiatan ini yang menjadikan pariwisata membutuhkan suatu ruang dalam pengembangannya.
Desa adalah kesatuan geografi, perniagaan, kebudayaan, politik, serta kemasyarakatan yang terdapat dalam relasi dan efeknya berkaitan dengan wilayah lain. Desa wisata menjadi salah satu bentuk kegiatan pariwisata yang menempati ruang wilayah pedesaan.
Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan berbagai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya desa serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen pariwisata. Desa wisata sebagai salah satu bentuk pembangunan pariwisata yang menempati ruang terkait dengan berbagai aspek.
Di luar aspek tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.
Berkaitan dengan kepariwisataan, sektor ekonomi dapat menjadi indikator perkembangan suatu daerah yang menjadi destinasi wisata dan memiliki daya tarik wisata.
Peningkatan pendapatan daerah, pendapatan per kapita penduduk, perkembangan sektor perdagangan, perkembangan sektor jasa, dapat menjadi tolak ukur yang dapat dikaji dan dapat dijadikan tolak ukur peranan sektor kepariwisataan di dalamnya.
Perkembangan kegiatan pariwisata tidak hanya dapat diukur sebagai perkembangan ekonomi saja yang dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Sugandhy (1989) dalam Yusran (2006), yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud-maksud pembangunan secara optimal dan efisien.
Sedangkan perubahan penggunaan lahan menurut Martin (1993) dalam As-Syakur (2011) merupakan bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda.
Dengan adanya desa wisata akan mempengarungi perekonomian dalam hal perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Perluasan kesempatan kerja dilihat dari terciptanya kesempatan kerja pokok dan sampingan.
Berkembangnya desa wisata menarik wisatawan untuk datang berkunjung, hal ini yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di mana masyarakat berinteraksi dengan wisatawan yang datang. Perubahan terjadi pada sikap perilaku masyarakat dan tingkat keterampilan masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswa UGM Berikan Edukasi Penggunaan Aplikasi Canva di Desa Wisata Ngoro-oro
Faktor-faktor pendukung pengembangan kawasan desa wisata salah satunya untuk mengembangkan kawasan desa dan wisata tersebut. Terdapat dua konsep yaitu secara spasial dan non spasial. Berikut konsep spasial antara lain:
- Menyediakan rute perjalanan mengelilingi desa wisata tersebut;
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk menuju objek wisata tersebut;
- Menyediakan fasilitas dan pelayanan pendukung seperti fasilitas kesehatan;
- Penyedian rumah makan yang memberikan suasana perdesaan tersebut;
- Penyediaan tempat rekreasional yang memanfaatkan keindahan desa wisata tersebut.
Sedangkan konsep pengembangan secara non spasial antara lain:
- Membuat peraturan kepada wisatawan yang berkunjung;
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan khusus;
- Membuat media promosi untuk mempromosikan desa wisata tersebut;
- Mengembangkan kawasan desa wisata berbasis agrosiwasata.
Pengaruh keberadaan desa wisata terhadap perubahan ekonomi, sosial masyarakat, dan juga perekonomian masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut. Keberadaan desa wisata berpengaruh terhadap pengembangan kawasan desa wisata baik pada lahan non terbangun menjadi terbangun maupun pada fungsi lahan.
Faktor pendukung pengembangan desa wisata terdapat dua yaitu konsep secara spasial dan non spasial. Dapat digarisbawahi konsep spasial lebih mengacu pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung dalam desa wisata di wilayah tertentu.
Sedangkan non spasial lebih mengarah kepada pembuatan peraturan kepada wisatawan dan juga media promosi untuk mempromosikan desa wisata tersebut.
Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata dengan tradisi yang memiliki nilai keunikan dan juga sumber daya serta budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan penggerak utama kegiatan desa wisata.
Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.
Baca Juga: Mahasiswa UGM Gelar Penyuluhan Penanganan Gigitan Ular di Desa Wisata Ngoro-oro Gunung Kidul
Sumber: Diadaptasi dari Wearing (2001).
Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah: (1) Partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan; dan (2) Berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata.
Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.
Masyarakat yang berada pada wilayah pengembangan yang jauh pada pusat kota masyarakat setempat tersebut harus berkembang menjadi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan untuk parawisata demi meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal.
Selain mengajak masyarakat lokal dalam pembangunan desa wisata, Timothy memandang pentingnya mengikutsertakan masyarakat untuk mengemban kepentingan bersama, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata.
Dengan hal ini perencanaan pembangunan mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata.
Penulis: Tubagus Mokhamad Noufal
Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Editor: Ika Ayuni Lestari
