Maraknya perjudian online di Indonesia dan potensi ancaman besarnya terhadap kehidupan sosial telah meningkatkan pentingnya undang-undang yang ketat untuk mengatur masalah ini.
Oleh karena itu, pada Minggu (17 September 2023), Kementerian Komunikasi dan Informatika lagi lagi memblokir sebanyak 9.000 situs judi online dan domain situs yang diduga melibatkan perjudian online.
Hal itu dibenarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aliye Setiadi,Pemblokiran tersebut berdasarkan Pasal 40, Ayat 2A dan 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selanjutnya, alamat Internet Protocol (IP) situs dan aplikasi game online juga diblokir sehingga tidak dapat diakses di Indonesia. Akan tetapi pemberantasan judi online di Indonesia berat, lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus.
Untuk selanjutnya terus melakukan evaluasi secara berkala di semua bentuk platform untuk mencegah kemunculan kembali konten bermuatan judi online atau slot judi.
Beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia bermain slot ini diantaranya , banyak dari mereka yang karena terdesak kebutuhan hidup ataupun terjebak gaya hidup dan sekarang sedang di tengah kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, lantas memilih jalan instan dengan bermain judi slot ini untuk mendapatkan harta yang melimpah.
Judi online yang dibalut sebagai permainan biasa dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga menggoda untuk mencobanya. Hanya dengan uang puluhan ribu rupiah memungkinkan mereka mendapat puluhan juta. Kemenangan di awal-awal bermain game inilah yang membuat masyarakat yang mencoba mengulangi aksinya, berharap bisa menang lagi dan mendapatkan jumlah yang lebih besar.
Begitulah cara pandang masyarakat yang di pengaruhi kapitalisme yang selalu mengedepankan hal-hal materi, Kesalahpahaman ini membentuk sikap orang-orang yang ingin cepat kaya dan meraih kesuksesan instan.
Judi online sangat merugikan masyarakat, utamanya masyarakat kecil yang menaruh pengharapan untuk bisa memperoleh uang banyak dengan cara mudah. Alangkah lebih baiknya jika uang yang dipergunakan untuk judi dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
Di Indonesia, perjudian dilarang oleh pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma agama. Aktivitas game online telah menyebabkan juga banyak kerugian bagi perusahaan.
Menurut situs game online, kerugian masyarakat setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 27 triliun. Faktanya, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi game online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.
Para penjudi online juga bisa mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana atau pinjaman judi, khususnya pinjaman ilegal, dengan mudah dan cepat. Hubungan antara perjudian online dan pinjaman online, terutama yang illegal dimana Judi online dapat memiskinkan pelakunya itu sendiri
Selain pencegahan, Kementerian Informasi dan Komunikasi juga melaporkan konten perjudian online di media sosial kepada aparat penegak hukum.
Di satu sisi dampak negatif dari slot online ini adalah terjebak dalam kecanduan dan beberapa diantaranya bahkan menyebabkan terjadinya tindak kriminal . Alasannya adalah para penjudi online mencari berbagai cara untuk menghasilkan uang secara instan, seperti perampokan, pencurian, dan bahkan penjualan narkoba.
Contohnya kasus kriminal yang melibatkan pemuda di Situbondo mencuri sapi milik orangtuanya karena terlilit utang akibat judi online.
Di negara-negara maju seperti Eropa, pemerintah daerah memberikan dukungan psikologis kepada orang-orang yang kecanduan judi dan game online.
Itu sebabnya upaya menutup situs web dan memblokir aplikasi perjudian online tidak akan berhasil,ketika peran individu atau keluarga sudah tidak ada lagi. Dapat dipahami juga bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap pelaku dan promotor perjudian online dan mendidik masyarakat tentang dampak negatif mesin slot dan perjudian online.
Menurut Menkominfo, Pemerintah akan menggunakan strategi memberantas judi online lewat kerja sama dengan operator seluler untuk membatasi sarana promosi.
Menkominfo juga menegaskan, pihaknya mendorong seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta, untuk bertanggung jawab atas data pribadi konsumen yang dikumpulkannya.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi data pribadi warga negara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-undang ini mengatur hak masyarakat atas data pribadinya, termasuk hak mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menerbitkan peraturan lain mengenai perlindungan data pribadi, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.
Peraturan ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna. Perlu juga dilakukan upaya preventif dan proaktif untuk memberantas berbagai jenis konten perjudian dan slot online yang menyusup ke website berbagai kementerian/lembaga/daerah.dan juga melakukan upaya untuk mengidentifikasi secara berkala semua nomor rekening dan nomor telepon seluler yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan judi online dan/atau judi slot serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan efektif untuk mengampanyekan anti judi online dan/atau judi slot ke seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam rangka melaksanakan upaya-upaya tersebut, melakukan terobosan kebijakan dan koordinasi yang intensif dengan seluruh penyelenggara sistem elektronik, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga/daerah, penyelenggara nama domain internet Indonesia, otoritas perbankan, penyelenggara jasa internet, Gerakan Nasional Literasi Digital dan pihak lainnya yang dapat menuntaskan permasalahan judi online dan/atau judi slot secara tuntas sampai ke akarnya.
Adapun kepada seluruh pejabat tinggi, ASN, serta pegawai pada unit dan satuan kerja di lingkungan Kemenkominfo, diinstruksikan untuk tidak berkomunikasi dengan pihak-pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online.
Dalam hal itu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam mendukung penegakkan hukum demi mencegah kasus perjudian online terus meningkat dan membantu pemerintah memberantas tindak pidana perjudian online.
Upaya memutus akses terhadap website atau konten lain terkait perjudian online akan memberikan dampak positif, juga khususnya bagi generasi muda yang kecanduan judi online.
Penulis: Nadira Albania Rizaldy
Mahasiswa Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: I. Chairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
