Akhir-akhir ini banyak beredar berita tentang berbagai keluhan masyarakat mengenai rusaknya sarana infrastruktur jalan di daerahnya.
Padahal, seperti yang kita ketahui, infrastruktur jalan merupakan sarana infrastruktur paling penting untuk menjaga vitalitas perekonomian.
Jalan menjadi akses terbukanya berbagai peluang keuntungan dari berbagai bidang, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik.
Akan tetapi, seringkali hal-hal seperti ini diabaikan oleh para pemangku kebijakan daerah, bahkan menganggapnya menjadi suatu permasalahan sekunder yang tidak diprioritaskan.
Sejauh ini, tidak banyak dari pemerintah daerah yang menindaklanjuti pengaduan tersebut, sebagian dari mereka memilih untuk mengabaikannya dan bersikap seolah tidak ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Kerusakan jalan menjadi kondisi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain karena penyebab kemacetan, hal ini pun juga dapat memicu terjadinya kecelakaan.
Apabila kasus tersebut terus terjadi tanpa adanya perbaikan, tentu yang pertama dipertanyakan adalah bagaimana peran dan kehadiran pemerintah yang berdalih ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
Bagaimana kemakmuran dapat dicapai jika keluhan masyarakat tentang perbaikan infrastruktur yang kritis saja tidak ditanggapi? Ini menjadi suatu permasalahan yang masih terus menjamur di negara kita.
Pemerintah daerah cenderung lambat dalam merespon dan memproses rencana pembangunan sebagai upaya perbaikan. Hal ini tentu menjadi hambatan terhadap kelancaran akses jalan yang digunakan oleh masyarakat setempat.
Lambatnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan daerah.
Mereka merasa jauh dari pantauan, sehingga memungkinkannya untuk lebih longgar dalam menjaga komitmen dan tanggung jawab mereka. Bahkan, seringkali para pemangku kebijakan daerah mengaku bahwa masalah utama dalam perencanaan pembangunan berasal dari segi pendanaan.
Padahal, seperti halnya kebijakan lain yang tersedia, setiap daerah mendapatkan anggaran dana pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat.
Negara kita, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yakni dengan memberikan kewenangan pemerintahan kepada para pengelola atau pemimpin daerah otonom.
Dalam prosesnya, pengelola daerah dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengatur, mengurus, dan mengelola jalannya pemerintahan.
Hakikatnya, pemberian wewenang kepada para unit atau pengelola daerah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan delegasi pengambil keputusan yang mandiri.
Oleh karena itu, dalam rangka mendukung berfungsinya sistem desentralisasi, pemerintah pusat akan turut serta berperan sebagai penyedia bantuan keuangan, pengawasan dan dukungan pembangunan.
Meskipun pendanaan telah disalurkan secara rutin pada pengelola daerah, seringkali terdengar kasus bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Hal ini selaras dengan pembahasan kita sebelumnya, terkait lambatnya tindak lanjut pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan. Sehingga akan timbul pertanyaan “Lalu, kemana uang tersebut dipergunakan?”.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya terdapat oknum dari orang-orang pemerintahan yang menjajakan anggaran dana daerah untuk keperluannya pribadi. Ini bukanlah permasalahan yang baru, tetapi permasalahan yang acap kali terjadi setiap tahunnya.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada sanksi tegas yang dapat melumpuhkan perilaku oknum-oknum yang bersangkutan.
Akibat tidak tersampaikannya anggaran pendanaan tersebut membuat terhambatnya perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Situasi ini menyengsarakan rakyat karena mereka harus melakukan perjalanan di jalan yang rusak setiap harinya dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan mengerikan yang dapat membahayakan perjalanan mereka.
Jika kondisi seperti ini dibiarkan dalam waktu yang lama, tidak hanya keselamatan masyarakat setempat yang akan terancam, tetapi juga dapat mengancam urat nadi perekonomian daerah.
Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bahwa infrastruktur jalan merupakan akses utama terbukanya peluang di berbagai sektor, sehingga jika akses jalannya saja terhambat, maka peluang-peluang lainnya pun akan semakin tertutup.
Maka dari itu, sebagai upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan dana pembangunan, sangat diperlukan peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap keberjalanan pembangunan.
Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengontrol segala prosedur penyaluran anggaran dana agar terhindar dari penyalahgunaan.
Atas pengawasan tersebut diharapkan anggaran keuangan infrastruktur dari pusat dapat tersampaikan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Selain pengawasan alur keuangan, pemerintah pusat pun bertanggung jawab dalam pemantauan proses pembangunan. Artinya, segala fasilitas atau sarana prasarana yang sudah tidak layak dapat terjamah secara merata dan segera mendapat tindak lanjut perbaikan.
Pembangunan juga tak lepas dari bahan material yang digunakan, SDM yang bekerja, dan sistem perencanaan, yang mana hal-hal tersebut sebaiknya tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat.
Hal ini menjadi penting karena untuk mencapai keberhasilan pembangunan dibutuhkan bahan material yang baik dan awet, SDM atau tenaga kerja yang berkualitas, serta sistem perencanaan yang matang.
Peran pemerintah di atas diharapkan dapat mendorong kelancaran pembangunan dalam rangka perbaikan infrastruktur daerah, terutama kerusakan jalan.
Peranan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan pembangunan menjadi penting karena dengan ini para pengelola dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah berada pada situasi yang mengharuskan mereka segera bergerak cepat dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat.
Pengawasan pemerintah pusat ini diharapkan tidak hanya sebagai upaya untuk ‘menakut-nakuti’ para tokoh pemerintah daerah, tetapi juga dapat benar-benar menyadarkan para pemangku kebijakan untuk memperhatikan perbaikan infrastruktur daerah sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Apabila pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan jujur dan tanggap, serta didukung dengan pengawasan dan pemantauan dari pemerintah pusat, maka terjalin suatu kesinambungan yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah.
Penulis: Tatsbita Hasna Luthfiana
Mahasiswi Sosiologi, Universitas Sebelas Maret
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
