Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Meskipun telah ada regulasi dan lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan menindak perilaku koruptif, budaya hukum dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum masih menghambat upaya pemberantasan tindak pidana KKN secara efektif.
Dalam tulisan ini, akan dikupas secara mendalam dilema budaya hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia serta penyelewengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai strategi pendidikan dan kampanye anti-KKN yang dapat diterapkan untuk membangun integritas bangsa.
Budaya Hukum Masyarakat dan Dilema Perilaku KKN
Dalam budaya hukum masyarakat Indonesia, terdapat paradoks antara penolakan terhadap KKN dengan dukungan terhadap perilaku tersebut.
Hal ini tercermin dari tindakan masyarakat yang di satu sisi membenci perilaku KKN, tetapi di sisi lain justru ikut serta melanggengkan perilaku KKN, seperti menyuap oknum kepolisian dan menerapkan pola hidup tidak jujur.
Masyarakat juga lebih memilih diam terhadap tindak pidana KKN karena rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kendati telah ada perlindungan bagi whistleblower, banyak yang masih enggan melapor karena alasan keamanan pribadi. Sikap pasif masyarakat dalam melawan KKN menjadi tantangan utama dalam memerangi kejahatan tersebut.
Penyelewengan dalam Aparat Penegak Hukum
Kasus-kasus KKN yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, menunjukkan betapa akar KKN telah merasuki struktur lembaga tersebut. Praktik suap, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme menjadi gejala yang merusak integritas sistem hukum di Indonesia.
Kasus-kasus tersebut telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya memperkuat sikap apatis masyarakat terhadap hukum.
Strategi Pendidikan dan Kampanye Anti-KKN
Dalam mengatasi tantangan ini, penguatan pendidikan dan kampanye anti-KKN menjadi penting. Dengan pendidikan anti-KKN yang disematkan dalam kurikulum, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, diharapkan dapat membentuk kesadaran akan bahaya KKN sejak dini.
Penanaman nilai-nilai kejujuran dan integritas melalui pendekatan yang kreatif dan komprehensif diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang bertanggung jawab dan tidak toleran terhadap KKN. Sementara itu, kampanye melalui media sosial dan pembangunan zona integritas di lembaga pemerintah dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat upaya pemberantasan KKN secara sistemik.
Kesimpulan
Upaya pencegahan KKN dan membangun budaya integritas bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung terciptanya masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dengan membangun fondasi moralitas dan integritas yang kuat melalui strategi pendidikan dan kampanye anti-KKN, diharapkan Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih jujur dan bersih.
Penulis:
Sutan Rafli Tanjung
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
