Bantuan luar negeri (foreign aid) dan kerja sama internasional tidak pernah lahir dari ruang hampa yang murni berakar pada kemanusiaan.
Di tengah konstelasi politik global yang kian dinamis, penyaluran bantuan—mulai dari hibah pembangunan, pinjaman lunak, hingga bantuan teknis—telah menjelma menjadi instrumen diplomasi yang sarat kepentingan strategis.
Bagi Indonesia, membedah motif di balik aliran bantuan ini menjadi krusial agar arah pembangunan nasional tidak terseret oleh agenda asing.
Antara Kepentingan Nasional dan Ketergantungan
Jika kita menengok kacamata Realisme Klasik yang dicetuskan oleh Morgenthau (1948), sebuah negara tidak akan mengucurkan bantuan tanpa memperhitungkan kalkulasi kekuasaan dan kepentingan nasional (national interest).
Morgenthau (1962) secara tegas menyebutkan bahwa bantuan luar negeri sejatinya adalah alat politik luar negeri yang berfungsi menjaga pengaruh politik, mengamankan pasokan sumber daya, hingga mempertahankan posisi geopolitik negara donor di wilayah strategis.
Di sisi lain, perspektif Institusionalisme Liberal (Keohane, 1984) melihat bantuan internasional sebagai sarana membangun institusi multilateral demi mengelola masalah bersama, seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan.
Namun, realitas di lapangan sering kali membuktikan bahwa batas antara niat baik kolaborasi dan pemaksaan kehendak sangatlah tipis.
Bagi negara penerima di kawasan Global South, aliran bantuan luar negeri kerap menyimpan ancaman laten yang dijelaskan oleh Teori Ketergantungan (Frank, 1966).
Bantuan yang dipaketkan dengan conditionalities atau syarat-syarat ketat—seperti deregulasi pasar atau kewajiban impor dari negara donor—berisiko mengikis ruang kebijakan domestik (policy space) serta memperkuat posisi subordinat negara berkembang.
Transisi Indonesia: Dari Penerima Menjadi Donor
Indonesia memiliki pengalaman panjang sebagai negara penerima bantuan, mulai dari masa konsorsium Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) hingga era pascareformasi.
Namun, lanskap ini perlahan bergeser.
Indonesia tidak lagi sekadar menengadahkan tangan, melainkan mulai memosisikan diri sebagai aktor penting dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).
Langkah konkret perubahan paradigma ini ditandai dengan dibentuknya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019.
Lewat pembentukan Indonesian AID, Indonesia menegaskan prinsip diplomasi “tangan di atas” dengan menyalurkan bantuan pembangunan ke berbagai negara mitra di Pasifik, Asia Tenggara, hingga Afrika.
Transisi ini bukan sekadar pencitraan, melainkan strategi untuk meningkatkan bargaining power serta memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
Mengamankan Kedaulatan Nasional
Agar bantuan luar negeri—baik yang diterima maupun yang disalurkan—benar-benar memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional, Indonesia perlu memegang tiga prinsip utama:
1. Kepemilikan Nasional (National Ownership)
Setiap bentuk kerja sama luar negeri wajib tunduk pada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Penggunaan dana bantuan tidak boleh didikte oleh agenda atau prioritas teknokratis lembaga donor internasional.
2. Diversifikasi Mitra dan Bebas-Aktif
Prinsip politik luar negeri bebas-aktif menuntut Indonesia untuk tidak bergantung pada satu kekuatan hegemoni tertentu.
Diversifikasi mitra—baik dari blok Barat, Asia Timur, maupun sesama negara berkembang—akan memberi fleksibilitas dan mencegah terjebak dalam arus rivalitas geopolitik.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola
Penyerapan bantuan harus dikelola secara akuntabel guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan inefisiensi proyek.
Pengawasan publik menjadi kunci agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
Penutup
Bantuan luar negeri dan kerja sama internasional pada dasarnya adalah pisau bermata dua.
Di tengah dinamika global yang makin tidak menentu, Indonesia dituntut untuk selalu rasional dan pragmatis.
Bantuan luar negeri tidak boleh dijadikan penopang utama pembangunan, melainkan hanya sebagai alat pelengkap untuk mempercepat kemandirian bangsa yang berdaulat secara politik dan ekonomi.
Penulis: Ali Ridho
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, UPN Veteran Jawa Timur
Dosen Pengampu: Walda Okvi Juliana Ningsih, S.IP., M.A.
Editor: Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
- Frank, A. G. (1966). The development of underdevelopment. Monthly Review, 18(4), 17–31. https://doi.org/10.14452/MR-018-04-1966-09_2
- Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.
- Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf.
- Morgenthau, H. J. (1962). A political theory of foreign aid. American Political Science Review, 56(2), 301–309. https://doi.org/10.2307/1952366
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. (2019). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152. https://peraturan.bpk.go.id/
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
