Pontianak, MMI – Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Kota (AMCI) Pontianak, Abdul Muis, menegaskan bahwa persoalan genangan dan banjir di Kota Pontianak sudah saatnya ditangani dengan serius dan terukur. Menurutnya, genangan dan banjir bukan lagi sekadar peristiwa rutin akibat hujan deras, melainkan masalah infrastruktur kota yang buruk sehingga merugikan masyarakat secara luas.
Abdul Muis menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang dinilainya memiliki komitmen dan visi jelas dalam pembangunan kota, termasuk dalam program pengendalian genangan dan banjir.
“Saya melihat Wali Kota Edi Rusdi Kamtono sudah bekerja dengan baik. Beliau punya komitmen dan program nyata untuk mengatasi genangan dan banjir. Visi beliau jelas, langkah-langkah strategis juga sudah disiapkan,” ujar Abdul Muis.
Namun, ia menilai semangat tersebut tidak berjalan maksimal di tingkat pelaksana teknis. Abdul Muis menyoroti kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak yang dianggap tidak mampu mengimplementasikan program wali kota.
“Masalahnya ada di bawah. Kepala Dinas PUPR lemah dalam implementasi, tidak mampu menerjemahkan program wali kota. Akibatnya, masyarakat tetap menjadi korban genangan dan banjir setiap kali hujan turun,” tegasnya.
Menurut Muis, penyebab genangan dan banjir di Pontianak dapat dipetakan dari sejumlah faktor yang sudah berlangsung lama.
“Drainase kita dangkal dan tersumbat, entah karena sedimentasi atau sampah, resapan air hilang, sementara curah hujan semakin tinggi tanpa diimbangi kapasitas saluran. Ditambah lagi pasang surut Sungai Kapuas yang membuat titik-titik rendah di kota ini cepat tergenang. Semua itu saling terkait dan jadi akar persoalan,” jelasnya.
Ia menegaskan dampak dari kondisi tersebut tidak bisa diremehkan.
“Karena genangan dan banjir ini aktivitas warga kita terganggu, jalan berubah jadi kolam, ekonomi kecil ikut lesu setiap kali banjir datang. Ini bukan hanya soal air menggenang, tapi soal bagaimana kota ini dikelola,” katanya.
Abdul Muis menekankan bahwa kritiknya bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar pemerintah kota bisa bergerak lebih cepat dan tepat sasaran. Ia mengajukan sejumlah langkah yang dianggap mendesak.
“Drainase dan parit perlu dinormalisasi secara berkala dengan pengerukan, bukan sekadar tambal- sulam. Kita butuh pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan pompanisasi di kawasan rawan banjir, serta pintu air di titik-titik tertentu. Pompanisasi idealnya diadakan minimal pada setiap kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Yaitu kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, dan Pontianak Tenggara,” paparnya.
Baca Juga: Banjir Pontianak Disebabkan Kurangnya Area Resapan?
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat juga tak kalah penting.
“Penegakan aturan kebersihan lingkungan harus melibatkan warga. Tanpa partisipasi masyarakat, semua program akan percuma,”ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Muis kembali menekankan pentingnya evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak.
“Yang paling mendesak adalah evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR. Kalau Kepala Dinas tidak progres dan sigap, bagaimana mungkin visi wali kota bisa berjalan? Wali Kota punya komitmen baik, tapi kalau kepala dinas terkait tidak kompeten, masyarakat tetap jadi korban genangan dan banjir,” paparnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa kritik yang dilontarkan harus dilihat dalam kerangka positif.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendorong perbaikan. Wali Kota punya komitmen baik, dan sudah saatnya program beliau didukung dengan pelaksanaan yang benar-benar efektif,” pungkas Abdul Muis.
Penulis: Dz
Redaktur Pelaksana Media Mahasiswa Indonesia
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
