Bonus Demografi Bisa Jadi Bumerang jika Pekerja Gig Dibiarkan Tanpa Perlindungan

Demografi Indonesia
Bonus Demografi (Sumber: MMI)

Bonus demografi sering dipandang sebagai salah satu peluang strategis untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Bappenas memperkirakan bahwa proporsi penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 64 persen dari keseluruhan populasi pada periode 2030–2040.

Meskipun demikian, besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak serta-merta menjamin tercapainya keuntungan ekonomi. Realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kualitas kesempatan kerja yang mampu disediakan.

Apabila tidak diimbangi dengan keterampilan yang relevan serta jaminan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, kondisi demografi tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pembangunan nasional.Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia memperlihatkan bahwa tantangan tersebut masih memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2026, sebanyak 57,93 persen dari total 147,99 juta penduduk yang bekerja pada Agustus 2026 terserap dalam sektor informal. Persentase ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 57,80 persen.

Bersamaan dengan perkembangan tersebut, aktivitas ekonomi berbasis gig juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Agusalim et al., (2026) mengungkapkan bahwa proporsi pekerja gig pada sektor jasa meningkat dari 6,14 persen pada 2018 menjadi 18,66 persen pada 2023. Sistem kerja yang menawarkan keleluasaan waktu dan pola kerja memang menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian pekerja. Namun, fleksibilitas tersebut belum diikuti dengan tingkat perlindungan sosial yang setara.

Penelitian yang sama menunjukkan bahwa cakupan jaminan kesehatan bagi pekerja gig daring hanya mencapai 0,71 persen, sedangkan pada pekerja formal angkanya sebesar 36,10 persen. Kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan perlindungan yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konsekuensi dari perbedaan preferensi dalam memilih pekerjaan.

Sejumlah langkah kebijakan sebenarnya telah ditempuh pemerintah untuk merespons perkembangan tersebut. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, yang antara lain menetapkan batas maksimal biaya layanan aplikasi sebesar 8 persen. Kendati demikian, regulasi tersebut masih mempertahankan kedudukan pengemudi sebagai mitra platform dan belum mengategorikannya sebagai pekerja.

LBH Jakarta bersama beberapa organisasi serikat pekerja berpandangan bahwa pemenuhan hak untuk berserikat, akses terhadap jaminan sosial, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja masih belum terlaksana secara komprehensif.

Sebaliknya, terdapat pula kelompok pengemudi yang memilih mempertahankan status kemitraan karena khawatir perubahan status menjadi pekerja akan membatasi fleksibilitas mereka. Kedua pandangan tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional dalam perumusan kebijakan. Perbedaan perspektif ini sekaligus memperlihatkan tantangan utama dalam pengaturan ekonomi berbasis platform, yakni merancang sistem perlindungan dasar yang tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas kerja.

Dalam konteks tersebut, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di DPR, yang turut mengakomodasi pekerja berbasis platform digital, dapat menjadi momentum penting untuk merumuskan penyelesaian atas persoalan tersebut.

Persoalan kerentanan dalam dunia kerja ternyata tidak terbatas pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Septiana & Utomo (2025) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda berpendidikan di wilayah perkotaan Pulau Jawa mencapai 22,37 persen pada 2024.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pengangguran laki-laki tercatat lebih tinggi, yakni 25,15 persen, dibandingkan perempuan yang mencapai 19,14 persen.

Pada saat yang sama, Putri & Prasetyo (2025) menemukan adanya peningkatan jumlah pekerja informal dari kalangan Generasi Z, yaitu dari 7,72 juta orang pada 2021 menjadi 10,34 juta orang pada 2023. Studi tersebut juga mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum provinsi yang tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja formal dapat berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan pekerja memasuki sektor informal.

Implikasi dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat diterapkan secara terpisah dari kebijakan ketenagakerjaan lainnya. Selain persoalan upah, kesenjangan kompetensi tenaga kerja juga masih menjadi tantangan penting. BPS mencatat bahwa 33,89 persen penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah, sementara proporsi pekerja dengan pendidikan diploma hingga perguruan tinggi hanya mencapai 13,37 persen.

Lalu, langkah apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut? Setidaknya terdapat tiga strategi utama yang perlu dijalankan secara terpadu dan saling mendukung.

Pertama, memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja. Mengacu pada rekomendasi Agusalim et al.,, pemerintah, BPJS, serta perusahaan penyedia platform digital perlu mengembangkan mekanisme pembiayaan iuran bersama yang terintegrasi dengan sistem BPJS.

Pelaksanaan skema tersebut perlu didukung oleh pembentukan basis data pekerja gig agar jumlah, karakteristik, dan kondisi ketenagakerjaan mereka dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Selain itu, diperlukan landasan hukum yang memberikan pengakuan terhadap pekerja platform digital sebagai kelompok pekerja dengan karakteristik khusus, sekaligus menjamin pemenuhan hak atas jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebebasan untuk berserikat. Upaya peningkatan literasi mengenai jaminan sosial juga penting dilakukan agar pekerja memahami hak-hak yang dimiliki dan dapat memanfaatkan fasilitas perlindungan tersebut secara optimal.

Kedua, memperkuat keterkaitan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Penyusunan kurikulum pendidikan perlu melibatkan dunia industri agar kompetensi yang diajarkan selaras dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Langkah ini juga perlu diikuti dengan pengembangan program pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi serta penyediaan kesempatan magang bagi generasi muda. Dengan demikian, lulusan pendidikan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga dibekali keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.

Peluang perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan mengikuti program pengembangan keterampilan juga perlu ditingkatkan. Langkah ini penting untuk mencegah kesenjangan gender dalam dunia kerja semakin melebar serta memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pekerjaan yang layak.

Ketiga, mendorong pemerataan penciptaan lapangan kerja formal. Penanaman modal dan pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah lainnya.

Di samping itu, kebijakan pengupahan, perlindungan jaminan sosial, dan regulasi ketenagakerjaan perlu dirancang secara terintegrasi. Sinkronisasi antarkebijakan tersebut diperlukan agar pelaksanaannya saling mendukung dan tidak justru menimbulkan kontradiksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Secara konstitusional, setiap warga negara telah dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Prinsip serupa juga tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja melalui pembayaran upah secara tepat waktu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis HR Ibnu Majah tentang anjuran membayarkan upah sebelum keringat pekerja mengering. Kedua landasan tersebut menegaskan bahwa keadilan dan penghormatan terhadap hak pekerja harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Bonus demografi merupakan momentum yang tidak dapat ditunda, sehingga kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting. Apabila ketimpangan dalam struktur pasar kerja terus berlangsung, sementara sebagian kelompok pekerja memperoleh kepastian dan perlindungan sedangkan kelompok lainnya harus menghadapi berbagai risiko tanpa jaminan memadai, peluang besar yang muncul dari bonus demografi berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, upaya memberikan perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja harus ditempatkan sebagai dua agenda yang saling melengkapi. Keduanya perlu dilaksanakan secara beriringan agar bonus demografi benar-benar menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.


Penulis:

  1. Anisa Zahra
  2. Afla Leswar Luzena
  3. Allysa Fauziah

Mahasiswa Manajemen, Universitas Pamulang


Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi


Referensi

Agusalim, L., Prasetyoputra, P., Nugroho, A., & Wibowo, D. H. (2026). The dynamics of social protection gaps in Indonesia’s transforming labor market: Gig workers and formal employees. Jurnal Ketenagakerjaan, 21(1). https://doi.org/10.47198/jnaker.v21i1.648

Putri, S., & Prasetyo, A. (2025). Variables affecting the percentage of informal workforce in Gen Z in Indonesia 2021–2023. Jurnal Ketenagakerjaan, 20(3). https://doi.org/10.47198/jnaker.v20i3.528

Septiana, R., & Utomo, A. P. (2025). Individual and contextual factors affecting the unemployment status of educated youth in urban areas of Java in 2024. Jurnal Ketenagakerjaan, 20(2). https://doi.org/10.47198/jnaker.v20i2.547

Kementerian PPN/Bappenas. (t.t.). Bonus demografi 2030–2040: Strategi Indonesia terkait ketenagakerjaan dan pendidikan [Siaran pers]. https://bappenas.go.id/files/6b5d7b3b-4896-4a9e-9bc3-8cc7721a4a39/download

Kontan.co.id. (2026, November). Pekerja informal masih mendominasi pasar kerja RI capai 57,93% [memuat data BPS Agustus 2026]. https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-informal-masih-mendominasi-pasar-kerja-ri-capai-5793

Antara. (2026, 5 November). BPS: Pekerja formal meningkat sepanjang Agustus 2025–Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5833507/bps-pekerja-formal-meningkat-sepanjang-agustus-2025-agustus-2026

Katadata. (2026, 21 Oktober). Status driver ojek online masih mitra, apa yang berubah di Perpres ojol? https://katadata.co.id/digital/startup/6ad86e8700363/status-driver-ojek-online-masih-mitra-apa-yang-berubah-di-perpres-ojol

Katadata. (2026, 24 September). Perpres ojol disiapkan, bakal soroti ketenagakerjaan dan status mitra? https://katadata.co.id/digital/startup/6ab4eeab6de94/perpres-ojol-disiapkan-bakal-soroti-ketenagakerjaan-dan-status-mitra

 

⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI Logo WhatsApp Channel

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *