Malang, MMI – Pada 30 Oktober 2026, mahasiswa Kelompok 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan sosialisasi hukum pertanahan kepada seorang warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) I di bawah koordinasi Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMM, dengan tema “Urgensi dan Prosedur Pendaftaran Tanah untuk Kepastian serta Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”.
Berawal dari Kasus Nyata
Sosialisasi ini berangkat dari kebutuhan hukum yang ditemukan pada sebuah keluarga. Orang tua dari narasumber, yang dalam artikel ini disebut F, membeli sebidang tanah yang dokumennya masih berupa petok D.
Jual beli dilakukan dengan perjanjian tertulis yang disaksikan dua orang saksi, tanpa akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Keluarga ingin mengurus Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama F, tetapi belum memahami persyaratan dan tahapannya.
Melalui pembelajaran yang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang mendapatkan kesempatan untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum pertanahan warga sekitar.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMM ini berada di bawah bimbingan Instruktur Cindy Monique, S.H., M.H.
Kelompok 2 yang beranggotakan Miranti Amalia P, Nazala Tuffahati, Febri Kurniawan Hidayatulloh, Miraatil Haayati Andini S, dan Tuvael Addouzi melaksanakan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari kegiatan PLKH I.
Kasus seperti ini tidak asing. Banyak warga masih memegang dokumen lama seperti petok D, girik, atau Letter C, dan melakukan jual beli secara tertulis di bawah tangan. Padahal, ketentuan hukumnya telah berubah.
Petok D adalah catatan penguasaan tanah dan pembayaran pajak. Dokumen ini bukan sertipikat dan bukan bukti kepemilikan hak yang kuat.
Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberi waktu lima tahun sejak peraturan berlaku (2 Februari 2021) untuk mendaftarkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat. Batas itu berakhir pada 2 Februari 2026.
Setelah itu, alat bukti tertulis tersebut hanya menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah.
Namun, warga tidak perlu panik. Ketentuan ini tidak otomatis menjadikan tanah sebagai tanah negara, dan pendaftaran tetap dapat ditempuh.
Pembuktian dapat didukung riwayat tanah dari desa, bukti pembayaran pajak, keterangan saksi, dan penguasaan fisik.
Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan iktikad baik, yang tidak dipermasalahkan pihak lain, dapat menjadi dasar pembuktian hak lama.
Perjanjian Dua Saksi Belum Sama dengan Akta Jual Beli
Perjanjian jual beli yang dibuat para pihak dan disaksikan dua orang tergolong akta di bawah tangan. Perjanjian itu tetap dapat mengikat para pihak jika memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.
Meski demikian, dua saksi tidak menjadikannya Akta Jual Beli (AJB).
Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak karena jual beli didaftarkan dengan akta yang dibuat PPAT.
Karena itu, untuk balik nama dan penerbitan sertipikat, jual beli sebaiknya dikuatkan dengan AJB di hadapan PPAT.
Para mahasiswa merumuskannya dalam satu kalimat: AJB membuktikan peralihan, SHM membuktikan hak.
Dalam kasus keluarga F, persoalan lain muncul karena tanah dibeli orang tua, tetapi SHM direncanakan atas nama F. Nama pemegang hak pada SHM harus sesuai dengan dasar perolehan haknya.
Pilihannya antara lain hibah dari orang tua kepada F dengan akta PPAT atau jual beli apabila F memang pembeli yang sebenarnya. Dasar peralihan tidak boleh dibuat seolah-olah jual beli padahal sebenarnya pemberian.
Pemegang hak milik perseorangan juga harus warga negara Indonesia (Pasal 21 UUPA). Pilihan akhir sebaiknya dikonsultasikan kepada PPAT karena berpengaruh pada akta, pajak, dan biaya.
Selain itu, bukti jual beli dari penjual kepada orang tua F perlu diperiksa. Bukti ini merupakan mata rantai peralihan hak yang menghubungkan pemilik tercatat pada petok D dengan keluarga F.
Langkah Pengurusan SHM
Alur umum yang dipaparkan mahasiswa meliputi:
-
Mengumpulkan dokumen (KTP, KK, petok D, bukti jual beli, dan bukti pembayaran PBB), serta meminta keterangan riwayat tanah dari desa/kelurahan.
-
Berkonsultasi dengan PPAT untuk menentukan dasar peralihan dan membuat akta (AJB atau hibah).
-
Mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan.
-
Menunggu pemeriksaan petugas, yaitu pengukuran, penelitian data, dan pengumuman.
-
Membayar kewajiban pajak dan biaya resmi, seperti PPh dan BPHTB.
-
Menerima SHM atas nama pemegang hak.
Untuk mencegah sengketa, warga disarankan menelusuri riwayat tanah, memastikan penjual berhak, mencocokkan batas tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan, serta mengumpulkan dokumen asli dan bukti pembayaran.
Penulis: Nazala Tuffahati
Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI















