Program 3 Juta Rumah Subsidi atau Rumah Rakyat

Pendahuluan

Tercatat pada 27 sampai 30 Agustus 2026, Danantara Indonesia mengadakan Danantara Housing Expo 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk, Tangerang. Pameran ini menghadirkan lebih dari dua ratus ribu unit hunian dari lebih dari dua ratus dua puluh pengembang, lengkap dengan skema pembiayaan yang menawarkan uang muka mulai satu persen, suku bunga mulai dua koma tujuh puluh lima persen, dan tenor sampai tiga puluh tahun.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam acara Danantara Housing Expo. Hal ini seakan menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan rakyat.

Peristiwa ini berkaitan erat dengan agenda besar pemerintah yang dikenal sebagai Program 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program unggulan dari delapan misi utama pemerintahan, kerap juga disebut Asta Cita.

Inti dari program ini adalah memperluas jangkauan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak sekaligus terjangkau, sambil mengangkat kembali geliat sektor properti di tanah air. Artikel yang saya tulis ini membahas kurang lebih seberapa jauh program itu sudah berjalan, skema seperti apa yang dipakai, serta hambatan yang benar-benar terasa di lapangan ketika prosesnya dilaksanakan.

Latar Belakang dan Skema Program

Program 3 Juta Rumah berjalan lewat dua skema utama. Yang pertama adalah pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi, disertai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang pada tahun anggaran 2026 ditargetkan untuk kurang lebih tiga ratus lima puluh ribu unit rumah.

Skema kedua agak berbeda karena berkaitan dengan pembelian rumah yang dibantu oleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Skema ini diarahkan bagi kawasan pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Jadi, kedua program ini dibuat supaya masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi bisa memiliki rumah yang cocok dengan situasi masing-masing.

Saat dijalankan, program ini memang melibatkan jaringan yang lumayan luas dan saling terhubung. Dalam pembagian perannya, Danantara Indonesia berperan sebagai penggerak investasi serta kolaborasi, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi pengatur sekaligus pelaksana kebijakan.

Sementara itu, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara menyiapkan dana untuk para calon pembeli rumah. Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang properti, termasuk pengembang swasta, turut berperan sebagai penyedia unit tempat tinggal.

Di samping itu, ada juga lembaga keuangan syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia, yang ikut serta dengan menawarkan skema pembiayaan berbasis syariah agar jangkauan program makin luas.

Perkembangan Terkini

Realisasi program ini sudah mulai terlihat di beragam daerah. Pada Maret 2026, contohnya, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bentuk kolaborasi pemerintah, Lippo Group, dan Danantara. Proyek ini disebut sebagai salah satu wujud nyata percepatan program di lapangan.

Memasuki pertengahan Agustus 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pengembang senior nasional untuk mempercepat pelaksanaan program. Dalam pertemuan tersebut, beberapa tantangan turut dievaluasi, mulai dari keterbatasan harga rumah, proses administrasi pertanahan, hingga kebutuhan peningkatan kuota rumah subsidi yang lebih berkualitas.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 23 Agustus 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sekaligus mendorong regenerasi pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas. Jadi, dengan adanya kolaborasi yang sama, sasaran yang sama, dan komitmen yang sama, diharapkan akan membuahkan output yang sempurna dan seperti yang diharapkan.

Di sisi lain, program ini juga bersinggungan dengan persoalan kebencanaan. Data per 19 Agustus 2026 mencatat bahwa bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyebabkan kerusakan pada hampir dua belas ribu rumah warga. Kondisi ini menambah beban sekaligus memperluas cakupan kebutuhan hunian yang harus dipenuhi melalui program perumahan nasional.

Analisis dan Tantangan

Dari sisi positif, Program 3 Juta Rumah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian terjangkau melalui pendekatan yang melibatkan banyak pihak sekaligus. Skema pembiayaan dengan uang muka yang rendah dan tenor panjang berpotensi membuka peluang kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang selama ini kesulitan mengakses kredit perumahan konvensional.

Kolaborasi lintas sektor, mulai dari badan usaha milik negara hingga pengembang swasta dan lembaga keuangan syariah, juga menunjukkan upaya membangun ekosistem yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, tantangan pelaksanaan program ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Persoalan administrasi pertanahan yang kerap berbelit menjadi salah satu hambatan utama yang sering terjadi dalam mempercepat pembangunan unit rumah baru.

Di samping itu, kebutuhan akan kuota rumah subsidi yang lebih berkualitas memperlihatkan bahwa aspek kuantitas semata tidak cukup. Kualitas bangunan dan lingkungan hunian juga perlu menjadi perhatian agar program ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Target tiga juta unit rumah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan pun tergolong ambisius. Akibatnya, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi eksekusi di lapangan, tidak hanya pada besarnya dukungan pembiayaan yang ditawarkan.

Penutup

Program 3 Juta Rumah menggambarkan usaha bermakna pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi rakyat Indonesia. Acara seperti Danantara Housing Expo 2026 memperlihatkan bahwa inisiatif ini terus mendapat dukungan dari beragam pihak, baik dalam hal pembiayaan maupun penyediaan hunian.

Akan tetapi, kesuksesan program ini akhirnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah dan semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, terutama yang berhubungan dengan administrasi lahan dan kualitas rumah yang dibangun.

Untuk ke depannya, keterbukaan data realisasi dan percepatan tahapan birokrasi menjadi dua aspek penting yang harus terus didorong agar target tiga juta rumah tidak sekadar angka, tetapi benar-benar menjadi solusi konkret bagi masyarakat.

Penulis: Dharis Salamah Mustofa (626104066043)
Mahasiswa Manajemen, Universitas Airlangga

Dosen Pengampu: Siti Nur Aisya Putri, S.Hum., M.Hum

Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi