Persoalan mahalnya biaya pendidikan tinggi kembali menjadi perhatian masyarakat setiap memasuki tahun ajaran baru.
Peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terbatasnya dana operasional yang dialami perguruan tinggi negeri maupun swasta sering kali menimbulkan diskusi mengenai komersialisasi pendidikan.
Pada satu sisi, perguruan tinggi dituntut untuk memperkuat kemandirian keuangan sekaligus meningkatkan mutu penelitian dan sarana pendukung pembelajaran.
Namun, pada sisi lainnya, mahasiswa beserta keluarganya harus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kemungkinan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk mencapai kemandirian finansial tanpa mengesampingkan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap pendidikan.
Salah satu pendekatan untuk memahami persoalan tersebut dapat ditemukan melalui penelusuran sejarah pemikiran ekonomi Islam.
Sebelum konsep dana abadi perguruan tinggi (University Endowment Fund) berkembang dalam sistem pendidikan modern di negara-negara Barat, peradaban Islam pada Abad Pertengahan telah menerapkan mekanisme pembiayaan pendidikan melalui instrumen keuangan sosial berupa wakaf.
Menelusuri Sejarah: Keberlanjutan Pembiayaan Al-Azhar dan Nizamiyyah
Dalam sejarah ekonomi Islam, kemandirian lembaga pendidikan dari pengaruh politik dan tekanan komersial berkaitan erat dengan keberadaan sistem wakaf produktif.
A.A. Islahi melalui karyanya History of Islamic Economic Thought (2014) menguraikan bahwa sejumlah institusi pendidikan terkemuka pada masa kejayaan Islam, termasuk Madrasah Nizamiyyah pada masa Dinasti Saljuk dan Universitas Al-Azhar pada masa Dinasti Fatimiyah, mampu menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya bagi mahasiswa.
Lembaga-lembaga tersebut juga menyediakan fasilitas asrama, beasiswa, serta remunerasi yang kompetitif bagi tenaga pengajar tanpa membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik.
Keberhasilan sistem tersebut didukung oleh pengelolaan aset produktif yang dilakukan secara profesional melalui mekanisme dana abadi berbasis wakaf (Waqf-Based Endowment Fund).
Aset berupa bangunan usaha, area pasar, lahan pertanian, hingga sarana perdagangan diwakafkan dengan ketentuan bahwa nilai pokoknya harus dipertahankan secara berkelanjutan.
Sementara itu, pendapatan dan surplus yang diperoleh dari pemanfaatan aset dalam kegiatan ekonomi riil digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional lembaga pendidikan.
Universitas Al-Azhar di Kairo menjadi salah satu contoh keberlanjutan institusi yang telah melewati berbagai periode sejarah selama lebih dari satu milenium.
Ketahanan tersebut berkaitan dengan fondasi pembiayaannya yang bertumpu pada aset wakaf produktif yang tidak diperkenankan untuk dijual atau dikurangi nilai pokoknya.
Baca Juga: Wakaf Uang dengan Mudah Via E-Commerce sebagai Optimalisasi Wakaf Uang di Indonesia
Peluang Wakaf Uang dan Landasan Hukum di Indonesia
Pengalaman historis tersebut dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.
Dari aspek hukum, pelaksanaan wakaf di Indonesia telah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Ketentuan mengenai wakaf uang menekankan pentingnya mempertahankan nilai pokok harta wakaf (Al-Ashlu) agar tidak dialihkan atau mengalami pengurangan.
Adapun manfaat dan hasil pengembangan aset tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan umum, termasuk pembiayaan sektor pendidikan.
Potensi penerapan wakaf uang di perguruan tinggi Indonesia juga memperoleh perhatian dalam berbagai penelitian.
Napitupulu dkk. (2021), melalui artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa penghimpunan wakaf uang di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berpotensi menjadi strategi untuk membentuk dana abadi yang berkelanjutan.
Selanjutnya, penelitian Nurnasrina dkk. (2026) yang dipublikasikan dalam INVEST Journal mengkaji penerapan wakaf uang pada sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, di antaranya IPB University, Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
Hasil penelitian tersebut menunjukkan potensi penghimpunan wakaf uang secara sistematis melalui kontribusi alumni, kegiatan filantropi, dan kerja sama dengan perusahaan.
Apabila dana yang terkumpul dikelola melalui investasi pada instrumen syariah dengan tingkat risiko rendah, wakaf uang berpotensi memberikan imbal hasil tahunan yang stabil.
Pendapatan investasi tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai penyangga keuangan perguruan tinggi untuk membantu membiayai pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mendukung kegiatan penelitian akademik, serta mengurangi ketergantungan kampus terhadap penerimaan UKT.
Mewujudkan University Endowment Fund yang Berkelanjutan
Kemandirian finansial perguruan tinggi semestinya tidak dibangun melalui peningkatan beban ekonomi mahasiswa.
Sebaliknya, perguruan tinggi perlu mengambil peran sebagai pengelola wakaf (Nazhir) yang mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.
Dukungan regulasi pemerintah, keterlibatan alumni, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan menerapkan strategi tersebut, konsep Kampus Merdeka dapat dimaknai secara lebih luas daripada sekadar keleluasaan dalam pengembangan kurikulum.
Konsep ini juga mencakup upaya mewujudkan kemandirian finansial perguruan tinggi melalui sistem pembiayaan yang berkesinambungan.
Model wakaf produktif yang telah dikembangkan dalam sejarah pendidikan Islam, sebagaimana tercermin dalam pengalaman Al-Azhar pada Abad Pertengahan, dapat menjadi salah satu rujukan dalam membangun masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Penulis: Muh. Islami Pasah
Mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi Syariah, IPB University
Editor: Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Daftar Pustaka
- Islahi, A. A. (2014). History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kementerian Agama RI & Badan Wakaf Indonesia. (2024). Laporan Potensi dan Akumulasi Wakaf Uang Nasional. Jakarta: BWI.
- Napitupulu, R. M., Lubis, R., & Nasution, H. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1224–1233.
- Nurnasrina, dkk. (2026). Cash Waqf in Indonesian Higher Education Institutions. INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi, 7(2).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Portal Badan Wakaf Indonesia (BWI).
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
