Tugas profesi seorang advokat pada dasarnya bukan sekadar memberikan bantuan hukum kepada klien. Lebih dari itu, advokat adalah representasi dari keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Profesi ini memastikan prosedur penanganan permasalahan hukum ditunaikan sesuai dengan koridor hukum dan etika. Setelah diambil sumpah menjadi advokat, Kode Etik Profesi Advokat melekat sebagai pedoman menjalankan tugas profesinya. Pedoman ini juga menjadi fondasi integritas dalam pendampingan hukum, sebagaimana cita-cita tujuh organisasi advokat dalam Komite Kerja sama Advokat Indonesia (KKAI) yang menetapkan kode etik itu pada tahun 2002.
Merujuk Pasal 2 Kode Etik Profesi Advokat, isinya menyebutkan bahwa, “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.” Secara rinci diuraikan bagaimana Kode Etik Profesi Advokat menjadi fondasi integritas profesi . Ada harapan agar kemuliaan profesi advokat—disebut sebagai officium nobile atau profesi yang mulia—tetap relevan.
Salah satu prinsip utama Kode Etik Profesi Advokat adalah keharusan mengutamakan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam semua aspek praktik hukum. Ini meliputi mulai dari hubungan dengan klien, hubungan dengan rekan sejawat, hingga cara melaksanakan tugas profesi advokat.
Kehadiran prinsip utama Kode Etik Profesi tersebut menjadi hal yang langka dalam dunia advokat Indonesia. Sejumlah oknum advokat yang mengambil peran dalam pusaran kasus korupsi akhir-akhir ini menjadi faktanya. Tampaknya banyak oknum advokat yang telah kehilangan etika profesinya. Perintangan proses penegakan hukum (obstruction of justice) dan middleman oleh advokat dalam kasus korupsi cukup sering menjadi tajuk utama pemberitaan nasional. Sebagai contoh, kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh seorang advokat atas kasus korupsi di Papua, kasus korupsi mantan ketua DPR RI yang sempat viral dengan benjol bakpao, serta keterlibatan oknum advokat sebagai perantara suap dalam kasus yang melibatkan hakim agung.
Berbagai pemberitaan tentang peran oknum advokat dalam pusaran kasus korupsi jelas bertolak belakang dengan slogan officium nobile atau profesi advokat sebagai profesi mulia. Kenyataan ini menjadi pukulan berat bagi organisasi advokat di Indonesia untuk menjaga kehormatan profesi advokat di Indonesia.
Integrasi Penegakan Kode Etik Advokat
Penting untuk diingat bahwa kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi Advokat dalam melakukan pendampingan adalah kunci menjaga integritas dalam sistem peradilan di Indonesia. Advokat yang mengutamakan prinsip-prinsip etika ini ikut memastikan bahwa keadilan dapat terwujud. Tidak hanya terwujud bagi kliennya, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.
Tidak jarang advokat dihadapkan pada dilema etis yang kompleks dalam melaksanakan tugas profesinya. Mereka mungkin menghadapi tekanan dari klien untuk bertindak di luar batas-batas etis atau dari pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu dalam suatu kasus. Dalam situasi demikian, advokat harus tetap teguh pada prinsip-prinsip moral dan etika mereka. Mereka harus berupaya teguh bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi yang sulit. Kode Etik Profesi Advokat memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menghadapi situasi-situasi dilematik ini. Pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas advokat jelas ditekankan dalam Kode Etik Profesi Advokat. Jika dijalankan, tidak akan lagi ada tajuk baru tentang peran oknum advokat dalam pusaran kasus korupsi.
Di sisi lain, kondisi dilema etis tersebut disambut dengan semakin menjamurnya organisasi advokat di Indonesia. Akibatnya tidak ada lagi efek jera dalam penegakan kode etik profesi advokat. Itu karena advokat yang telah diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat dapat berpindah ke organisasi advokat lainnya. Hal ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan. Seluruh komponen advokat yang berperan dalam organisasi advokat harus mempercepat integrasi penegakan kode etik oleh dewan kehormatan.
Baca juga: ASN atau Advokat: Mahasiswa Lulusan Hukum Lebih Baik Pilih Karier yang Mana?
Penulis: Rahim Bin Lasupu
Legal Manager di SF Consulting–SF Legal
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
- Tentang Penulis
- Artikel Lainnya
A legal professional with 14 years experience both law firm and startup company and licensed as an Indonesian lawyer (Peradi-Indonesian Bar of Association ).
I have extensive experience and expertise, particularly in the field of commercial and criminal litigation, industrial relations, anti-trust and competition, land acquisition and general corporate.
