ABSTRAK
Pesatnya pertumbuhan industri perawatan kulit di Indonesia tidak selalu dibarengi dengan kepatuhan yang memadai terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Salah satu kasus yang menonjol adalah pemasaran produk “White Tomato” oleh Dr. Richard Lee, di mana ditemukan ketidaksesuaian antara informasi pada label dan komposisi produk yang sebenarnya, termasuk adanya dugaan praktik pelabelan ulang yang berpotensi merugikan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif yang tersedia untuk konsumen.
Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui tinjauan terhadap peraturan terkait serta tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara penandaan, promosi, dan komposisi produk berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan label, keterangan iklan, maupun promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dengan demikian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta dapat dikenai sanksi administratif dan pidana berdasarkan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Lebih lanjut, perlindungan represif telah dilakukan melalui pembatalan iklan dan penghentian peredaran oleh BPOM. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif karena pengawasan preventif belum mampu mencegah pelanggaran sejak awal dan pemulihan kerugian konsumen belum terlihat jelas.
Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan pascaizin edar dan promosi digital agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku usaha.
Kata kunci: Perlindungan konsumen, White Tomato, pelabelan ulang, perlindungan hukum preventif dan represif, BPOM
ABSTRACT
The rapid growth of Indonesia’s skincare industry has not always been accompanied by adequate compliance with consumer protection laws. One notable case concerns the marketing of the “White Tomato” product by Dr. Richard Lee, in which discrepancies were found between the information stated on the label and the product’s actual composition, including an alleged relabelling practice that potentially harmed consumers.
This study aims to analyze the forms of consumer-rights violations and the legal responsibility of business actors for the losses arising from such conduct, as well as to examine the effectiveness of the preventive and repressive legal protection available to consumers. Using a normative juridical method, this study applies a statutory approach and a case approach by examining relevant regulations and administrative measures issued by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM).
The findings show that the discrepancy between the product’s labeling, promotional materials, and composition potentially violates consumers’ right to accurate, clear, and honest information, as stipulated in Article 4(c) of the Consumer Protection Law, as well as the prohibition against trading goods that do not conform to the information stated on their labels, in advertisements, or in promotional materials under Article 8(1)(f) of the Consumer Protection Law.
Accordingly, business actors may be held civilly liable under Article 19 of the Consumer Protection Law and Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and may also be subject to administrative and criminal sanctions under Articles 61 and 62 of the Consumer Protection Law.
Furthermore, repressive protection has been implemented through the discontinuation of advertising and the suspension of the product’s circulation by BPOM.
However, such protection has not been fully effective because preventive supervision failed to prevent the violation from occurring in the first place, while compensation for consumer losses has not yet been clearly realized. This study emphasizes the importance of post-market surveillance and supervision of digital promotions so that consumer protection does not end with the imposition of sanctions on business actors.
Keywords: consumer protection, White Tomato, relabelling, preventive and repressive legal protection, BPOM
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat mengakses informasi, berbelanja, dan mengambil keputusan konsumsi. Iklan, ulasan, dan promosi produk tersebar sangat cepat di dunia digital. Keputusan membeli sering dibuat dalam waktu singkat berdasarkan gambar dan klaim yang muncul di layar. Konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung dan bergantung pada informasi pelaku usaha. Perlindungan konsumen atas klaim produk yang tidak sesuai dengan fakta menjadi isu penting pada era digital (Marlina et al., 2025).
Konsumen menghadapi ketimpangan informasi. Konsumen tidak dapat menguji sendiri isi, keamanan, maupun efektivitas yang dijanjikan label dan iklan. Konsumen hanya mengandalkan keterangan pelaku usaha dan berada pada posisi tawar yang lemah.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengakui ketidakseimbangan hubungan pelaku usaha dan konsumen yang merugikan konsumen (Republik Indonesia, 1999).
Hukum hadir untuk menyeimbangkan hubungan kedua pihak. UUPK menjamin hak konsumen atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c). UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi tersebut (Pasal 7 huruf b). UUPK melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan komposisi pada label (Pasal 8 ayat (1) huruf e) atau dengan janji pada label, keterangan, iklan, atau promosi penjualan (Pasal 8 ayat (1) huruf f) (Republik Indonesia, 1999).
Overclaim adalah klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan (Marlina et al., 2025). Oetary (2025) menjelaskan overclaim sebagai klaim yang dilebih-lebihkan tentang manfaat produk tanpa dukungan bukti ilmiah, misalnya janji kulit cerah dalam tujuh hari.
Oetary (2025) membedakannya dari false claim, yaitu klaim yang sepenuhnya salah, misalnya klaim kandungan bahan yang tidak terdapat dalam produk. Tulisan ini memakai istilah overclaim dan klaim berlebihan secara bergantian dalam arti luas, yaitu klaim yang melebihi atau bertentangan dengan fakta produk. Praktik ini melanggar hak konsumen atas informasi dan mudah terjadi di dunia digital. Konsumen hanya melihat tampilan dan narasi penjual. Penelitian sebelumnya menunjukkan konsumen yang terjebak klaim berlebihan mengalami kerugian finansial dan kesehatan (Marlina et al., 2025).
Kajian lain menemukan kasus overclaim produk skincare bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK tentang informasi produk (Ghufriani & Winanti, 2025). Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar jujur dan bertanggung jawab dalam menjual produk (Republik Indonesia, 1999, Pasal 3 huruf e).
Norma hukum tidak otomatis memberikan perlindungan nyata. Marlina et al. (2025) mengidentifikasi tiga masalah utama: pengawasan dan regulasi yang kurang efektif, klaim palsu yang menyesatkan, dan kesulitan konsumen mengakses penyelesaian sengketa dan ganti rugi. UUPK telah menjadi dasar hukum.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi yang lemah, kesadaran konsumen yang rendah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efisien masih menjadi tantangan besar. Ada jarak antara hukum yang tertulis dan hukum yang dirasakan konsumen.
Pengawasan produk suplemen kesehatan dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM mengatur penandaan, periklanan, dan distribusi melalui sejumlah Peraturan BPOM. Klaim pemasaran harus sesuai dengan izin edar yang telah disetujui (BPOM, 2025).
Hadjon (1987) membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk: preventif untuk mencegah perselisihan dan represif untuk menyelesaikan perselisihan. Bentuk preventif dalam perlindungan konsumen berupa pengawasan penandaan dan iklan sebelum dan selama produk beredar, serta edukasi agar konsumen kritis terhadap klaim.
Bentuk represif berupa sanksi dan penyelesaian masalah setelah pelanggaran terjadi. Tanpa kedua bentuk itu, konsumen baru memperoleh perlindungan setelah mengalami kerugian.
Kasus produk White Tomato memperlihatkan jarak antara klaim dan realita. Kontroversi muncul pada akhir tahun 2024. Seorang dokter yang dikenal dengan sebutan “Dokter Detektif” melakukan penyelidikan independen dan menyatakan kandungan produk adalah L-glutathione, bukan tomat putih (Wakik, 2024).
BPOM mencatat suplemen kesehatan merek WT hanya diizinkan dengan klaim membantu memelihara kesehatan kulit. Produk itu diberi stiker bergambar tomat putih bertuliskan “White Tomato”. Komposisinya tidak mengandung ekstrak tomat putih. Pemasaran dan iklannya dilakukan secara berlebihan (BPOM, 2025).
BPOM membatalkan izin edar, mengeluarkan peringatan keras, memerintahkan penarikan produk dan penghentian iklan dari seluruh media, serta menghentikan peredaran produk (BPOM, 2025). Menurut BPOM, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Kesehatan, UUPK, dan berbagai Peraturan BPOM tentang penandaan, periklanan, dan distribusi suplemen kesehatan (BPOM, 2025).
Penelitian lain mengkaji kasus ini dari sisi etika bisnis dan profesi. Penelitian tentang kasus Skincare Athena menganalisis klaim berlebihan pada produk White Tomato dan DNA Salmon, serta praktik repackaging yang menyebabkan lonjakan harga.
Penelitian itu menyimpulkan penggunaan gelar medis untuk meningkatkan reputasi produk bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan UUPK. Ketidaksesuaian izin edar menunjukkan lemahnya pengawasan industri kosmetik (Ang et al., 2025). Temuan ini penting: kepercayaan konsumen sering dibangun oleh otoritas dan ketenaran pihak yang mempromosikan, bukan oleh bukti ilmiah produk.
Dampak kasus ini bagi konsumen nyata. Produk dilaporkan dijual dengan harga sekitar Rp1,5 juta (Ghufriani & Winanti, 2025). Konsumen membayar harga yang dipengaruhi klaim kandungan yang tidak ada dalam komposisi dan berpotensi mengalami kerugian finansial. UUPK telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban.
Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian dana atau penggantian produk (Pasal 19 ayat (1) dan (2)). Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan (Pasal 45 ayat (1) dan (2)). Pelanggaran larangan Pasal 8 diancam pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah (Pasal 62 ayat (1)) (Republik Indonesia, 1999).
Sanksi administratif BPOM berupa pencabutan izin edar dan penarikan produk merupakan perlindungan represif yang diterapkan setelah produk beredar. Menurut sebuah penelitian, tindakan administratif tersebut belum memberikan pemulihan langsung bagi konsumen yang dirugikan (Ghufriani & Winanti, 2025). Muncul pertanyaan tentang efektivitas perlindungan preventif sebelum produk dipasarkan luas dan efisiensi mekanisme pemulihan dalam menjangkau konsumen biasa.
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klaim berlebihan produk White Tomato perlu diteliti. Kasus ini menunjukkan pernyataan yang tidak sesuai kenyataan menyebar cepat di era digital. Kasus ini juga menguji apakah UUPK dan regulasi BPOM benar-benar melindungi konsumen melalui pencegahan dan pemulihan setelah kerugian terjadi. Kasus ini telah masuk ke ranah penegakan hukum pidana (detikHealth, 2026).
Penilaian tanggung jawab pidana pihak-pihak terkait menjadi wewenang pengadilan. Tulisan ini tidak menilai kesalahan individu. Tulisan ini menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah kajian hukum normatif yang mengeksplorasi data sekunder lewat tinjauan literatur. Metode yang diterapkan mengikuti klasifikasi Marzuki, mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan terkait UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, serta Regulasi BPOM; pendekatan studi kasus berkaitan dengan kasus White Tomato dan tindakan administrasi BPOM; serta pendekatan konseptual berdasarkan teori perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif yang dikemukakan oleh Hadjon.
Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan pernyataan resmi dari BPOM, bahan hukum sekunder berupa publikasi, jurnal, dan penelitian sebelumnya, serta sumber nonhukum yang berasal dari berita media. Semua bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif dengan cara mengaitkan norma yang berlaku dengan bukti kasus, kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif. Penelitian ini tidak mengkaji tanggung jawab pidana individu karena hal itu merupakan ranah pengadilan.
C. Rumusan Masalah
- Bagaimana bentuk pelanggaran hak konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam kasus overclaim produk White Tomato berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999?
- Bagaimana efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif terhadap konsumen atas ketidaksesuaian antara klaim dan kenyataan produk White Tomato?
II. PEMBAHASAN
1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam kasus overclaim produk White Tomato berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tindakan overclaim, yakni memasarkan produk White Tomato dengan janji manfaat atau kandungan yang tidak sesuai dengan realitas, merupakan bentuk ingkar kewajiban terhadap hak dasar konsumen.
a. Bentuk Pelanggaran
Pelaku usaha secara nyata mengabaikan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang transparan dan jujur (Pasal 4 huruf b). Selain itu, tindakan ini melanggar larangan tegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f, di mana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar serta dilarang menawarkan produk melalui janji-janji khasiat yang tidak pasti atau menyesatkan.
b. Tanggung Jawab Hukum (Product Liability)
Merujuk pada Pasal 19 UUPK, pihak produsen atau penjual wajib menanggung akibat hukum atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa pengembalian dana, penggantian produk, maupun kompensasi atas gangguan kesehatan. Di samping gugatan perdata, pelanggaran ini juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 62 UUPK berupa ancaman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2.000.000.000.
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif terhadap konsumen atas ketidaksesuaian antara klaim dan kenyataan produk White Tomato?
Menurut BPOM, suplemen kulit White Tomato (WT) dengan nomor izin edar SD211330691 telah melanggar ketentuan karena penandaannya diubah (relabelling) dengan tambahan stiker dan tulisan “White Tomato”, sekalipun komposisinya tidak memuat ekstrak white tomato, serta diedarkan dan diiklankan secara berlebihan.
Ditinjau dari UUPK, keadaan tersebut merugikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c) serta bertentangan dengan larangan memperdagangkan barang yang “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” (Pasal 8 ayat (1) huruf f). Keterangan yang tercantum pada label dan iklan sejatinya berfungsi sebagai janji yang mengikat pelaku usaha (Miru & Yodo, 2004).
Perlindungan hukum preventif berorientasi pada pencegahan timbulnya sengketa (Hadjon, 1987) dan diwujudkan lewat pengawasan sebelum produk beredar, pengaturan label dan iklan, serta edukasi bagi konsumen (Maulida et al., 2025).
Meskipun BPOM berwenang mengevaluasi produk sebelum diberi izin edar, mengambil sampel, menguji laboratorium, dan menyidik (Aziz, 2020), perkara WT memperlihatkan bahwa pengawasan pra-pasar belum menjamin kesesuaian informasi setelah izin diterbitkan. Laporan Samira Farahnaz ke Polda Metro Jaya pada 2 Desember 2024 mendahului pengumuman BPOM pada Maret 2025, sehingga pengungkapan pelanggaran tampaknya lebih dahulu digerakkan oleh peran serta publik ketimbang pengawasan pasca-pasar yang berjalan rutin.
Hal ini selaras dengan temuan Maulida et al. (2025) bahwa pengawasan terhadap konten promosi digital tidak selalu efektif dan bahwa belum terdapat kewajiban hukum untuk memeriksa seluruh produk di pasaran secara berkala. Mengingat konsumen menempati posisi lemah dalam memverifikasi informasi (Kristiyanti, 2008), mekanisme preventif yang menggantungkan diri pada kewaspadaan konsumen menjadi mudah goyah.
Perlindungan represif baru berjalan ketika pelanggaran telah terjadi, dengan sarana sanksi administratif, sanksi pidana, dan pemulihan kerugian (Maulida et al., 2025). BPOM menarik izin edar dan menghentikan peredaran WT, yang segera menghentikan jatuhnya konsumen baru sebagai korban, namun tidak mengembalikan kerugian konsumen yang telah membeli produk.
Pada ranah pidana, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2025 dan didakwa pada 18 Juni 2026 berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
Dilanjutkannya perkara seusai penolakan eksepsi pada 14 Juli 2026 mencerminkan keseriusan penegakan hukum; akan tetapi, hampir dua tahun telah berlalu sejak laporan awal dan putusan belum dijatuhkan.
Dari segi pemulihan, Pasal 19 UUPK membebankan kewajiban ganti rugi kepada pelaku usaha dan penyelesaian sengketa dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan (Pasal 45 ayat (2)) (Putri & Reykasari, 2023), tetapi sumber yang penulis telaah belum memuat informasi tentang gugatan konsumen atau penyelesaian melalui BPSK terkait WT. Dengan demikian, jalur represif dalam kasus ini tampak lebih menitikberatkan penghukuman pelaku usaha ketimbang pemulihan konsumen.
Secara keseluruhan, perlindungan preventif dan represif bagi konsumen WT bersifat saling melengkapi, tetapi keduanya belum sepenuhnya efektif. Dari sisi normatif, kerangka hukumnya sudah memadai. Namun, penerapannya terkendala oleh lemahnya deteksi dini dan pengawasan atas promosi digital (Maulida et al., 2025), padahal penegakan hukum yang tegas dibutuhkan agar pelaku usaha lebih berhati-hati (Ameliani et al., 2022).
Upaya preventif dapat dinilai lemah sebab pelanggaran baru terungkap setelah produk beredar, sementara upaya represif unggul dalam daya tekan sanksi, namun berjalan lambat dan belum berorientasi pada pemulihan konsumen. Karena itu, pengawasan pascaizin yang rutin perlu diperkuat dan mekanisme ganti rugi serta gugatan konsumen layak dimanfaatkan agar perlindungan tidak terhenti pada penghukuman pelaku usaha.
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Kasus produk White Tomato memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara penandaan, promosi, dan kondisi produk yang sebenarnya. Produk tersebut dipasarkan dengan tambahan tulisan dan stiker “White Tomato”, meskipun komposisinya tidak mengandung ekstrak tomat putih. Perbuatan tersebut merugikan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Pemasaran produk dengan keterangan yang tidak sesuai juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang tercantum pada label, keterangan, iklan, atau promosi.
Dengan begitu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran setiap informasi mengenai produk dan memberikan ganti rugi apabila ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini telah dilakukan melalui tindakan preventif dan represif, tetapi belum berjalan secara maksimal. Pengaturan mengenai izin edar, penandaan, dan iklan belum mampu mencegah perubahan informasi produk serta promosi berlebihan setelah produk beredar.
Pengawasan terhadap promosi digital juga belum cukup kuat untuk mendeteksi pelanggaran sejak awal. BPOM telah melakukan pembatalan izin edar, penarikan produk, penghentian iklan, dan penghentian peredaran. Tindakan tersebut dapat mencegah bertambahnya konsumen yang dirugikan, tetapi belum secara langsung memberikan pengembalian kerugian kepada konsumen yang telah membeli produk.
Proses hukum yang berjalan juga lebih menitikberatkan pada penindakan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab, sedangkan mekanisme pemulihan bagi konsumen belum terlihat jelas. Perlindungan hukum dalam kasus White Tomato memiliki dasar aturan yang cukup, tetapi penerapannya masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada pemberian sanksi dan penghentian peredaran produk.
B. Saran
BPOM perlu memperkuat pengawasan setelah produk memperoleh izin edar, terutama pada perubahan label, penggunaan stiker tambahan, serta klaim yang disampaikan melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik.
Pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar ketidaksesuaian antara informasi produk dan kondisi sebenarnya bisa diketahui lebih cepat. Kerja sama dengan platform digital juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat penghapusan iklan dan penghentian penjualan produk yang terbukti melanggar ketentuan.
Pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan komposisi, izin edar, dan manfaat produk yang bisa dibuktikan. Selain itu, penggunaan nama, gambar, atau klaim dalam promosi tidak boleh membuat konsumen memiliki pemahaman yang keliru mengenai kandungan dan manfaat produk.
Apabila produk terbukti tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan dan menimbulkan kerugian, pelaku usaha perlu memenuhi kewajiban ganti rugi kepada konsumen. Dengan demikian, penarikan produk dari peredaran saja tidak cukup karena konsumen yang telah membeli tetap memerlukan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.
Selanjutnya, konsumen perlu memeriksa nomor izin edar, komposisi, identitas produsen, dan informasi promosi sebelum membeli produk suplemen kesehatan. Konsumen juga perlu menyimpan bukti pembelian, kemasan, iklan, serta komunikasi dengan penjual apabila ingin mengajukan pengaduan atau tuntutan ganti rugi.
Lembaga penyelesaian sengketa konsumen perlu memberikan akses dan pendampingan yang mudah agar konsumen tidak hanya memperoleh perlindungan melalui penghentian produk, tetapi juga mendapatkan pemulihan atas kerugian yang telah dialami.
Penulis:
- Anisa Putri Fadhila (2420601095)
- Fitria Yogi Novana (2440601162)
- Oryza Villa Sativa (2440601177)
- Noviyan Elviyatul Karimah (2440601159)
- Muhammad Rechan Habibi (2420601074)
- Aulia Nisrina Mumtaz (2410601020)
Mahasiswa Hukum, Universitas Tidar
Dosen Pengampu: Dr. Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H.
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
Ang, F. V., Kelvin, Rorendry, & Fransiska, V. (2025). Pelanggaran etika bisnis dan profesi dalam kasus skincare Athena: Overclaim, repackaging, dan izin edar. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA), 2(2), 118–125. https://doi.org/10.62017/jimea.v2i2.4036
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2025, 11 Maret). Hasil tindak lanjut BPOM terhadap relabelling dan iklan suplemen kesehatan WT yang tidak sesuai ketentuan (Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.03.25.85 tanggal 9 Maret 2025). https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/hasil-tindak-lanjut-bpom-terhadap-relabelling-dan-iklan-suplemen-kesehatan-wt-yang-tidak-sesuai-ketentuan
detikHealth. (2026, 7 Januari). Deretan produk di balik ramai penetapan tersangka dr Richard Lee. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8295425/deretan-produk-di-balik-ramai-penetapan-tersangka-dr-richard-lee
Ghufriani, D. R., & Winanti, A. (2025). Business actors’ responsibility for consumer losses due to product content mismatch skincare products and packaging labels. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26(1), 138–150. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.62815
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. (Buku cetak, Surabaya; tidak tersedia daring.)
Marlina, H., Raspita, D., Novrianto, M., Bidari, C. D., & Ferdiansyah, M. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen atas overclaim produk skincare di platform e-commerce. Marwah Hukum, 3(1). https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9415
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288 dan https://peraturan.go.id/files/uu8-1999.pdf
Wakik, A. K. (2024, 17 Desember). Richard Lee dikecam netizen usai klaim kandungan tomat putih. RMOL. https://rmol.id/kesehatan/read/2024/12/17/648947/richard-lee-dikecam-netizen-usai-klaim-kandungan-tomat-putih
Santika, L. D., Akib, M., Umar, W., & Fajdriah Hamzah, I. (2024). “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(2), 1039–1045. (Membahas bentuk pelanggaran hak konsumen atas informasi produk berdasarkan UUPK dalam konteks klaim berlebihan digital).
Rahmawanty, R. A., dkk. (2025 / Publikasi Hukum Kontemporer). “Menjerat Overclaim: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Regulasi BPOM.” Jurnal Hukum dan Lingkungan / Rewang Rencang, Vol. Referensi Terkait. (Membedah bentuk pertanggungjawaban perdata dan administratif pelaku usaha akibat ketidaksesuaian klaim produk kecantikan).
Sanjaya, I. P. D. P. P., & Mayasari, I. D. A. D. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Dan Menyimpang.”
Fauziah, R., & Handayani, M. (2025). “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare yang Dijual Secara E-Commerce.” Jurnal Marwah Hukum, Vol. X (1), 45–58. (Menitikberatkan pada kewajiban hukum pelaku usaha dalam memberikan transparansi komposisi bahan aktif guna mencegah kerugian materiel konsumen).
Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 653–660. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2062
Aziz, A. (2020). Tugas dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka perlindungan konsumen. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), 193–214. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
Maulida, E., Abdi, M. M., & Nofrizal, D. (2025). Tinjauan yuridis dampak overclaim kosmetik terhadap konsumen. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(10), 2902–2913. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4736
Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen. RajaGrafindo Persada.
Putri, E. O., & Reykasari, Y. (2023). Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen (Studi analisis produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 1–19. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2012
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI















