Kerusakan Sebesar ini, Dicatat di Mana?
Pada Januari 2026, pemerintah mengajukan gugatan terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara yang diduga merusak lingkungan. Nilai gugatannya sekitar Rp4,84 triliun. Luas area yang rusak mencakup lebih dari 2.500 hektar, meliputi dua daerah aliran sungai, dan masyarakat yang tinggal di sana kini menghadapi risiko banjir dan longsor.
Angka tersebut membuat kita penasaran: di mana biaya-biaya semacam ini selama ini dicatat? Selama bertahun-tahun, akuntansi hanya menjawab satu pertanyaan yang sederhana: berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak yang keluar. Kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, serta risiko bencana tidak disebutkan dalam laporan laba rugi. Baru setelah tagihan itu diproses di pengadilan, semuanya menjadi kelihatan.
Karena itu, cara kita mencatat keuangan perlu berubah. Bukan untuk menghilangkan laba, tapi supaya laba tidak jadi satu-satunya hal yang dilihat. Dampak pada lingkungan dan masyarakat juga harus ikut dicatat dan dilaporkan.
Biaya yang Tak Pernah Dicatat
Dalam bidang ekonomi, biaya yang dibebankan kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi disebut sebagai eksternalitas. Kasus di Sumatera Utara adalah contoh nyatanya. Menurut KLH/BPLH, sekitar Rp4,66 triliun dari total gugatan tersebut adalah kerugian lingkungan, sedangkan biaya untuk memulihkan ekosistemnya berkisar Rp178 miliar. Artinya, kerugian yang dinilai pemerintah jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk memperbaikinya, dan sampai saat ini kerugian itu dibebankan kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan. Akuntansi konvensional memang tidak dibuat untuk menampilkan hal tersebut. Di situlah masalahnya.
Perlu diingat, perkara ini masih dalam proses gugatan dan belum ada putusan yang dikeluarkan. Tapi justru di situ pelajaran yang didapat: risiko sebesar ini seharusnya sudah dipikirkan sebelum memasuki pengadilan, bukan setelahnya.
Baca Juga: Manajemen Keuangan di Era Digital: Tantangan Likuiditas, AI, dan Pembiayaan Digital di Indonesia
Aturan Mulai Berubah
Kabar baiknya, arah perubahan mulai terlihat. Pada tanggal 1 Juli 2025, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia secara resmi menerapkan standar PSPK 1 dan PSPK 2. Standar ini menerapkan IFRS S1 dan S2 dari ISSB dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, laporan keberlanjutan kini tidak hanya menjadi tambahan, tapi mulai dianggap penting dan diurus dengan serius. OJK sudah memerintahkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk melaporkan laporan keberlanjutan secara bertahap sejak tahun 2017. Bagi para investor, laporan ini membantu mereka mengerti bagaimana isu keberlanjutan berdampak pada nilai dan masa depan keuangan perusahaan. Kasus di Sumatera Utara menunjukkan mengapa informasi tersebut penting untuk diberikan sebelum tagihan datang.
Aturan Baru Tidak Otomatis Menyelesaikan Masalah
Tapi ada beberapa catatan. Pertama, standar ini muncul dari pertanyaan tentang bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi perusahaan, belum tentu mempertanyakan bagaimana perusahaan memengaruhi bumi dan masyarakat. Pemberitaan IDX Channel membedakannya dari laporan yang menggunakan GRI, yang lebih menekankan pada dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Warga yang terkena banjir dan longsor tidak memperdulikan apakah kerusakan itu berpengaruh pada keuntungan perusahaan atau tidak.
Kedua, ada risiko greenwashing: laporan terlihat ramah lingkungan dan teratur, tetapi tidak diiringi perubahan nyata di lapangan. Ketiga, kesiapan masih jadi pekerjaan rumah. Banyak perusahaan masih harus membenahi sistem data keberlanjutan menjelang 2027. Kalau data disusun hanya untuk memenuhi tugas wajib, angka keberlanjutan bisa jadi tidak lebih nyata dari angka keuangan.Lalu, Apa Peran Akuntan?
Di sinilah peran akuntan jadi penting. Tugasnya tidak berhenti pada memastikan angka rupiah seimbang, tapi juga memastikan informasi keberlanjutan bisa dipercaya. Untuk mahasiswa akuntansi, artinya kita perlu belajar lebih dari sekadar menyusun jurnal: memahami risiko iklim, sosial, dan tata kelola, serta berani mempertanyakan data yang terlalu mulus.
Laporan yang Jujur Dimulai dari Kita
Laba tetap penting. Tidak ada perusahaan yang bisa bertahan tanpanya. Tapi laba yang diperoleh dengan mengorbankan sungai, hutan, dan rasa aman warga hanyalah separuh cerita. Laporan yang jujur seharusnya bisa menjawab pertanyaan sederhana: berapa harga yang dibayar bumi untuk angka-angka ini, dan siapa yang akhirnya menanggungnya?
Lalu, salah siapa? Jawabannya tidak sesederhana menunjuk satu perusahaan. Pengadilan yang akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perkara tertentu. Tapi di luar ruang sidang, ada kesalahan yang lebih sunyi: kebiasaan kita menilai sehat-tidaknya perusahaan hanya dari laba, sehingga kerusakan yang tak punya kolom di laporan ikut dianggap tidak ada.
Laba yang bagus belum tentu berarti perusahaan yang sehat. Selama dampak ke bumi tidak ikut dicatat, tagihannya akan terus datang belakangan, dan sering kali bukan perusahaan yang pertama menanggungnya. Tugas kita sebagai calon akuntan adalah memastikan laporan itu jujur sejak awal.
Penulis:
1. Syiffa Nurfajryah
2. Asyifa Ul Qulub
Mahasiswa Akuntansi Universitas Pamulang (Unpam)
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Siaran Pers No. SR.5/HUMAS/KLH-BPLH/1/2026, 15 Januari 2026: https://kemenlh.go.id/news/detail/negara-gugat-enam-perusahaan-perusak-lingkungan-di-sumatera-utara-rp484-triliun-menteri-lh-tidak-ada-toleransi-bagi-perusak-lingkungan
- Jawa Pos, “Standar Baru IAI Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Keberlanjutan Global”: https://www.jawapos.com/finance/2508110332/standar-baru-iai-perkuat-posisi-indonesia-di-panggung-keberlanjutan-global
- IDX Channel, “OJK Pastikan Standar IFRS untuk Laporan ESG Berlaku Efektif Mulai 1 Januari 2027”, Juli 2026: https://www.idxchannel.com/market-news/ojk-pastikan-standar-ifrs-untuk-laporan-esg-berlaku-efektif-mulai-1-januari-2027/2
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI















