Ketika Kampus Tak Lagi Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa

Ruang Aman bagi Mahasiswa
Ilustrasi Kampus (Sumber: MMI)

Kampus selama ini dikenal sebagai tempat mahasiswa menuntut ilmu, berdiskusi, menyampaikan pendapat, hingga mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Di tempat inilah mahasiswa belajar memahami demokrasi, kebebasan berpendapat, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Namun, bagaimana jika ruang yang seharusnya memberikan rasa aman justru berubah menjadi tempat yang membuat mahasiswa merasa terancam?

Peristiwa kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 menjadi perhatian publik setelah situasi di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM) memanas. Penggunaan gas air mata, pengerahan kendaraan taktis, serta penangkapan sejumlah mahasiswa memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat dalam menangani demonstrasi, terutama ketika situasinya sudah berada di sekitar lingkungan perguruan tinggi.

Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari pengamanan demonstrasi. Ada hal yang lebih mendasar untuk dipertanyakan: apakah tindakan pengamanan yang dilakukan sudah mempertimbangkan keselamatan mahasiswa dan menghormati kampus sebagai ruang pendidikan?

Pihak UGM melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, menyampaikan penolakan terhadap tindakan kekerasan aparat, termasuk penggunaan gas air mata dan kendaraan taktis di kawasan kampus. Dalam pemberitaan Republika pada 11 November 2026, UGM menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Kampus bukan sekadar bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Di dalamnya terdapat mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan berbagai aktivitas akademik yang seharusnya berlangsung tanpa ancaman kekerasan.

Ketika Kampus Kehilangan Rasa Aman

Menurut saya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dari peristiwa ini adalah hilangnya rasa aman di lingkungan pendidikan. Mahasiswa datang ke kampus untuk belajar, bukan untuk menghadapi situasi yang membuat mereka khawatir terhadap keselamatan diri sendiri.

Penggunaan gas air mata dalam penanganan demonstrasi tentu memiliki dampak yang tidak bisa dianggap sepele, terlebih jika penggunaannya berada dekat dengan lingkungan perguruan tinggi. Gas air mata dapat mengganggu pernapasan, menyebabkan iritasi mata, dan menimbulkan kepanikan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peserta demonstrasi, tetapi juga dapat mengenai mahasiswa, dosen, masyarakat, atau orang lain yang tidak terlibat dalam aksi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak cukup hanya berorientasi pada pembubaran massa. Aparat juga perlu mempertimbangkan siapa saja yang berada di sekitar lokasi dan bagaimana tindakan yang diambil dapat memengaruhi keselamatan mereka.

Memang, dalam sebuah demonstrasi, tidak semua situasi berjalan tertib. Ada kemungkinan muncul tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, atau bentrokan antara massa dan aparat. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Penanganan terhadap pelaku kerusuhan harus dibedakan dari perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat.

Hal inilah yang membuat persoalan penggunaan gas air mata di sekitar kawasan UGM perlu dievaluasi secara serius. Jangan sampai upaya menjaga ketertiban justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Aparat Memiliki Kewenangan, tetapi Bukan Tanpa Batas

Kehadiran aparat kepolisian dalam menjaga keamanan memang merupakan bagian dari tugas negara. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi warga, dan menangani tindakan yang melanggar hukum. Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas yang harus dipatuhi.

Dalam pemberitaan Kompas.com pada 11 November 2026, ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul Firdaus, menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, aparat tidak dapat memasuki lingkungan kampus secara sembarangan tanpa alasan hukum yang jelas.

Perlindungan tersebut berkaitan dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kampus harus memiliki ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menyampaikan gagasan, serta melakukan kritik tanpa adanya intervensi yang sewenang-wenang.

Meskipun demikian, otonomi kampus bukan berarti aparat sama sekali tidak boleh memasuki lingkungan perguruan tinggi. Dalam keadaan tertentu, seperti adanya tindak pidana atau kondisi darurat yang mengancam keselamatan, tindakan aparat tetap dimungkinkan sesuai ketentuan hukum. Persoalannya adalah bagaimana kewenangan itu digunakan secara tepat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah batas antara menjaga keamanan dan melakukan tindakan berlebihan harus benar-benar dipahami. Aparat tidak hanya dituntut untuk bertindak tegas, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengamanan.

Kritik Mahasiswa Bukan Ancaman bagi Negara

Ada satu hal yang sering kali terlupakan ketika membicarakan demonstrasi mahasiswa, yaitu alasan mengapa mahasiswa turun ke jalan. Demonstrasi pada dasarnya merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi ketika terdapat kebijakan atau persoalan yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah.

Mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui diskusi, tulisan, penelitian, maupun aksi demonstrasi, mahasiswa dapat menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan publik.

Karena itu, kritik mahasiswa seharusnya tidak langsung dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Pemerintah dan aparat seharusnya mampu membedakan antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak-pihak yang melakukan tindakan kekerasan.

Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, dalam pemberitaan Republika menyampaikan bahwa kritik dan protes mahasiswa seharusnya dipandang sebagai masukan bagi negara. Pandangan tersebut menarik untuk direnungkan. Sebab, negara justru membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan kritik agar kebijakan yang dibuat tidak berjalan tanpa pengawasan.

Jika setiap kritik hanya direspons melalui pendekatan keamanan, ruang demokrasi dapat semakin menyempit. Mahasiswa mungkin akan berpikir dua kali sebelum menyampaikan pendapat karena khawatir menghadapi tindakan yang mengancam keselamatan mereka.

Padahal, keberanian menyampaikan pendapat merupakan bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Kampus seharusnya menjadi tempat yang membentuk mahasiswa agar berani berpikir kritis, bukan lingkungan yang membuat mereka takut untuk berbicara.

Jangan Sampai Kekerasan Menjadi Hal yang Dianggap Biasa

Persoalan ini juga mengingatkan kita bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus selalu memiliki alasan yang jelas. Keamanan memang penting, tetapi keselamatan manusia tidak boleh ditempatkan sebagai hal yang dapat dikorbankan begitu saja.

Dalam pemberitaan Media Indonesia pada 11 November 2026, UGM menyampaikan bahwa terdapat delapan mahasiswa yang diamankan kepolisian setelah rangkaian demonstrasi tersebut. Pihak universitas juga menyatakan akan memberikan pendampingan hukum dan mengawal proses yang sedang berjalan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap mahasiswa ketika menghadapi persoalan hukum.

Sementara itu, pemberitaan Tempo melalui artikel berjudul “Alarm Bahaya Polisi dan Militer Masuk Kampus” turut mengangkat persoalan mengenai kehadiran aparat keamanan di lingkungan perguruan tinggi. Isu ini perlu menjadi bahan refleksi karena kampus memiliki fungsi yang berbeda dari ruang pengamanan publik.

Menurut saya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai apakah aparat benar-benar memasuki area kampus atau hanya berada di sekitar pintu masuknya. Perbedaan keterangan antara pihak universitas dan kepolisian justru perlu diselesaikan melalui pemeriksaan fakta yang terbuka. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa tindakan pengamanan di sekitar kampus tidak mengancam keselamatan sivitas akademika.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap penggunaan gas air mata, pengerahan kendaraan taktis, dan prosedur penanganan massa. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, tindakan aparat juga perlu dinilai berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya potongan video atau informasi yang beredar di media sosial.

Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang untuk Berpikir, Bukan Ruang untuk Takut

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang aparat kepolisian dan mahasiswa. Lebih jauh, peristiwa di sekitar UGM menjadi pengingat bahwa ruang pendidikan harus tetap dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan kebebasan akademik.

Aparat memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, sedangkan mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Keduanya seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi yang saling mengancam. Ketertiban dapat dijaga tanpa harus mengabaikan hak masyarakat, dan demonstrasi dapat berlangsung tanpa tindakan yang merugikan orang lain.

Kita tentu menginginkan lingkungan kampus yang aman, tetapi keamanan tidak seharusnya dibangun melalui rasa takut. Kampus harus tetap menjadi tempat mahasiswa bebas bertanya, berdiskusi, berbeda pendapat, dan menyampaikan kritik.

Sebab, ketika mahasiswa mulai takut menyuarakan pikirannya, yang terancam bukan hanya kebebasan akademik, tetapi juga masa depan demokrasi. Kampus bukan medan tempur, dan senjata bukan jawaban untuk membungkam suara dari ruang pendidikan.


Penulis: Fathimah Az Zahra
Mahasiswa Universitas Negeri Padang 


Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi


Referensi

  1. Republika (11 November 2026). UGM Tegas Tolak Aparat Masuk Kampus Bawa Gas Air Mata.

Republika Online

  1. Media Indonesia (11 November 2026). UGM Dampingi Mahasiswa yang Ditahan dan Lawan Aksi Kekerasan Aparat di Lingkungan Kampus.

Media Indonesia

  1. Kompas.com (11 November 2026). Mengapa Polisi Tak Boleh Masuk Kampus Sembarangan? Ini Penjelasan Ahli Hukum.

kgnow.com+1

  1. Tempo. Alarm Bahaya Polisi dan Militer Masuk Kampus.
  2. Polda DIY (11 November 2026). Polda DIY Tegaskan Polisi Tak Masuk Kampus UGM Saat Amankan Unjuk Rasa. Sumber tambahan untuk mengakomodasi keterangan pihak kepolisian.

 

⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI Logo WhatsApp Channel

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *