Menjaga Keamanan atau Menyalahgunakan Kewenangan?

penyadapan terhadap Presiden Prabowo
Ilustrasi Penyadapan

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, penyadapan bukan lagi sesuatu yang sulit dilakukan.

Melalui perangkat komunikasi dan sistem digital, percakapan seseorang dapat direkam, dipantau, bahkan disimpan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dalam kondisi tertentu, penyadapan memang dibutuhkan untuk membantu penegakan hukum.

Namun, bagaimana jika kewenangan tersebut justru digunakan tanpa prosedur yang jelas?

Persoalan inilah yang menjadi perhatian publik setelah munculnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kasus ini menjadi perbincangan karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan komunikasi seorang kepala negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar dan prosedur yang sah, persoalannya bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan juga menyangkut penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia pada 7 November 2026, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Kasus tersebut mulai terungkap pada 3 November 2026 dan melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian.

Perkembangan ini tentu menarik perhatian masyarakat karena pihak-pihak yang diduga terlibat justru berasal dari institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026.

Dalam pemberitaan detikNews pada 13 November 2026, terungkap bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.

Ia juga diduga memberikan arahan terkait target penyadapan kepada pihak-pihak tertentu.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Penyadapan Bukan Kewenangan Tanpa Batas

Pada dasarnya, penyadapan tidak selalu dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Dalam proses penegakan hukum, penyadapan dapat menjadi salah satu cara untuk mengungkap tindak pidana, terutama kejahatan yang sulit dibuktikan melalui metode penyelidikan biasa.

Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak berarti aparat dapat melakukan penyadapan sesuka hati.

Hukumonline dalam artikel berjudul Mengenal Tindak Pidana Penyadapan Ilegal yang diterbitkan pada 8 November 2026 menjelaskan bahwa penyadapan diperbolehkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tindakan tersebut harus memiliki alasan hukum dan dilakukan sesuai prosedur.

Salah satu prinsip penting yang harus dipenuhi adalah legalitas, yaitu setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang jelas.

Dari sini terlihat bahwa persoalan utama dalam kasus yang sedang terjadi bukan semata-mata mengenai siapa yang menjadi sasaran penyadapan.

Hal yang jauh lebih penting adalah apakah tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, untuk kepentingan penyidikan, serta melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila kewenangan penyadapan dapat digunakan tanpa pengawasan yang memadai, akan muncul risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Perangkat yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru berpotensi menjadi alat untuk mengawasi pihak lain demi kepentingan tertentu.

Kondisi seperti ini tentu tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa.

Ketika Aparat Penegak Hukum Justru Dipertanyakan

Ada hal menarik sekaligus memprihatinkan dari kasus ini.

Institusi kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum.

Namun, ketika muncul dugaan bahwa sejumlah pejabat di dalam institusi tersebut terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur yang sah, kepercayaan masyarakat tentu dapat dipertanyakan.

Masyarakat selama ini berharap aparat penegak hukum menjadi pihak yang memastikan aturan berjalan sebagaimana mestinya.

Karena itu, ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang yang memiliki jabatan penting, persoalannya tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan penjelasan kepada publik.

Harus ada pembuktian yang terbuka dan penegakan hukum yang tidak membedakan kedudukan seseorang.

Menurut saya, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana pengawasan terhadap kewenangan penyadapan dijalankan.

Jangan sampai jabatan dan kedudukan seseorang membuatnya merasa memiliki kekuasaan yang tidak dapat diawasi.

Dalam negara hukum, tidak seharusnya ada pihak yang berada di atas aturan, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan di dalam lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, publik juga perlu bersikap bijak dalam mengikuti perkembangan kasus ini.

Informasi yang beredar tidak seharusnya langsung dianggap sebagai kebenaran akhir sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Kritik terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan tetap penting, tetapi harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak berubah menjadi penghakiman terhadap pihak tertentu.

Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara Harus Berjalan Bersama

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo juga memperlihatkan bahwa persoalan privasi tidak hanya menjadi urusan individu.

Dalam konteks pejabat negara, komunikasi dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, kepentingan publik, hingga keamanan nasional.

Oleh sebab itu, penyadapan tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan risiko yang lebih luas.

Namun, perlindungan keamanan negara juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan segala bentuk pengawasan.

Negara memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan, tetapi kewenangan tersebut harus tetap dibatasi oleh hukum.

Jika tidak, alasan keamanan justru dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hak dan kebebasan seseorang.

Di sinilah pentingnya pengawasan yang kuat terhadap penggunaan teknologi pengintaian.

Setiap tindakan penyadapan harus memiliki tujuan yang jelas, dasar hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Selain itu, lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Rapat antara Kapolri dan Komisi III DPR yang membahas kasus ini merupakan salah satu bentuk perhatian lembaga legislatif terhadap persoalan tersebut.

Akan tetapi, pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat dan penyampaian keterangan.

Hasil penyelidikan harus ditindaklanjuti secara serius agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana perkara ini diselesaikan.

Jangan Sampai Hukum Hanya Tegas kepada Masyarakat Kecil

Salah satu hal yang paling penting dari kasus ini adalah bagaimana hukum diterapkan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Masyarakat tentu menginginkan penegakan hukum yang tidak hanya terlihat tegas terhadap masyarakat biasa, tetapi juga berlaku ketika dugaan pelanggaran melibatkan pejabat atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi.

Jika terbukti terjadi penyadapan tanpa prosedur yang sah, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, jika terdapat pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, haknya juga harus dihormati.

Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu ataupun menjatuhkan pihak lain.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak dibangun melalui pernyataan semata.

Kepercayaan lahir dari tindakan yang dapat dilihat dan dinilai secara langsung.

Transparansi, ketegasan, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo seharusnya tidak hanya menjadi perhatian karena melibatkan nama-nama besar di lingkungan kepolisian.

Lebih dari itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus selalu berjalan bersama tanggung jawab.

Teknologi dapat membantu negara menjaga keamanan, tetapi penggunaannya tidak boleh terlepas dari aturan hukum.

Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukan hanya keamanan komunikasi seorang presiden, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara.

Sebab, dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang memberikan seseorang kebebasan untuk bertindak di luar aturan.

Hukum seharusnya menjadi batas bagi kekuasaan, bukan justru menjadi sesuatu yang dapat dikesampingkan oleh mereka yang sedang berkuasa.


Referensi

  1. detikNews (13 November 2026). Terungkap Listyo Sigit End User Hasil-hasil Penyadapan. detiknews
  2. CNN Indonesia (7 November 2026). Fakta-fakta Terbaru soal Kasus Penyadapan terhadap Prabowo. CNNindonesia
  3. Hukumonline (8 November 2026). Mengenal Tindak Pidana Penyadapan Ilegal. hukumonline.com
  4. 20Detik (12 November 2026). Video: Kapolri-DPR Gelar Rapat Bahas Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo

Penulis: Fathimah Az Zahra
Mahasiswa Universitas Negeri Padang


Editor: Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi

⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI Logo WhatsApp Channel

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *