Istilah E-Government di Indonesia makin lama tersebar kepada masyarakat sejak dahulu. Hal ini sudah dikeluarkan oleh Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 yang berisi tentang mengembangkan dan mendayagunakan telematika di Indonesia untuk terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan.
Secara pengertian, E-Government sendiri merupakan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Baca juga:Â Perkembangan E-Government, Efektif atau Ancaman?
Perkembangan E-Goverment di Indonesia
Perkembangan E-Government di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, dengan beberapa contoh transformasi yang sudah dirasakan, di antaranya: layanan online, seperti pembayaran pajak, perizinan, dan pengaduan masyarakat aplikasi mobile, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan data terbuka, pemerintah semakin terbuka dalam menyediakan data publik pemanfaatan kecerdasan buatan, seperti chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia
Beberapa tantangan implementasi E-Government di Indonesia, antara lain: Kesenjangan digital, Kaum muda lebih fasih menggunakan teknologi. Untuk menjaga manfaat dan tercapainya tujuan e- government, pengelolaan perlu dilakukan secara cerdas dan profesional.
Selain itu, masyarakat juga perlu berhati-hati dan teliti saat mengakses situs apapun termasuk situs resmi pemerintah.
Kita juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan E-Government, dengan memanfaatkan layanan online yang tersedia, memberikan masukan kepada pemerintah, dan ikut serta menyebarkan informasi positif tentang E-Government, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.
Penulis: Liony AndiniÂ
Mahasiswa Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
