Hakim Korup, Polisi Terjerat Narkoba, Anak SD Bunuh Diri: Mahfud MD Bilang, “Ini Bukan Oknum, Ini Penyakit Negara!”
Bukan sekadar berita viral, ini adalah cermin nyata yang harus kita hadapi bersama.
Podcast “Terus Terang” bersama Mahfud MD kembali menjadi perbincangan hangat. Judul episodenya, “Hakim Ditangkap, Polisi Terseret Narkoba, Ada Apa dengan Negara Ini?” tampak seperti diskusi politik biasa. Namun, jika didengar dengan saksama, Mahfud mengajak kita menelusuri akar persoalan: mengapa negara ini terus terjebak dalam masalah yang sama.
Mulai dari tragisnya anak Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri karena tidak punya Rp10ribu untuk membeli buku, hingga aparat hukum yang terjerat narkoba dan korupsi, semuanya menunjukkan persoalan serius pada moral, integritas, dan mental penguasa.
Anak SD Bunuh Diri karena Rp10ribu, di Mana Peran Negara?
Bayangkan seorang anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar, memutuskan mengakhiri hidupnya hanya karena tidak mampu membeli pena dan buku seharga Rp10.000—lebih murah daripada segelas minuman kekinian.
Kasus tragis di Ngada, NTT ini bukan sekadar cerita sedih. Mahfud mengangkatnya sebagai bukti bahwa negara belum hadir di lapisan sosial paling bawah.
Bantuan sosial yang diklaim “untuk rakyat kecil” sering kali tidak tepat sasaran: data kacau, penyaluran meleset, dan pengawasan minim. Ini bukan hanya soal nominal, melainkan kegagalan sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi keluarga di tepi kemiskinan.
UUD 1945 jelas memandatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Jika seorang anak menyerah hanya karena Rp10ribu, pertanyaan besar pun muncul: apakah amanat konstitusi benar-benar dijalankan, atau sekadar berhenti di teks resmi?
“Kemiskinan bukan sekadar soal angka. Itu soal negara yang lalai menjaga hak paling dasar warganya.”
Polisi Terjerat Narkoba, Kepercayaan Publik Runtuh
Kasus dugaan aliran dana miliaran rupiah dari bandar narkoba yang menyeret oknum perwira polisi membuat publik muak. Ditambah lagi dengan kabar bahwa peredaran narkoba bisa menembus asrama polisi, kepercayaan masyarakat pun semakin tergerus.
Mahfud menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah oknum. Pola yang berulang menunjukkan adanya kerusakan sistemik di tubuh penegak hukum. Pemecatan satu-dua orang bukan solusi jangka panjang jika budaya kerja dan pengawasan internal tidak dibenahi total.
Hakim Korup, Keadilan Runtuh di Meja Hijau
Pengadilan seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun, ketika hakim tertangkap karena korupsi atau terlibat narkoba, fondasi kepercayaan publik terhadap hukum langsung retak. Mahfud menolak alasan gaji kecil sebagai pembenaran perilaku korup. Ia menekankan pentingnya sanksi tegas, pengawasan konsisten, dan perubahan budaya di lembaga peradilan.
Sila Kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan kehilangan maknanya jika pihak yang menegakkan hukum justru bermain-main dengan kejahatan.
Pejabat Rangkap Jabat, Konflik Kepentingan Nyata
Pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Bagaimana mereka bisa objektif dalam merumuskan kebijakan jika ada kepentingan bisnis pribadi yang mengintai di balik layar?
Good governance menekankan tiga pilar utama: bebas dari konflik kepentingan, transparan, dan akuntabel. Jika pilar ini diabaikan, kebijakan negara rawan dipolitisasi untuk menguntungkan segelintir elite, bukan masyarakat luas.
Baca juga: Peran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance
Pemimpin yang Diperlukan: Berani Mengambil Risiko Demi Rakyat
Mahfud menyoroti pentingnya pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan rakyat, bukan sekadar demi menjaga citra. Pemimpin ideal menurut Pancasila adalah mereka yang memiliki integritas dan keberanian moral.
Gus Dur menjadi contoh nyata: meski posisi politiknya tidak selalu aman, beliau berani mengambil langkah yang dianggap tepat untuk bangsa.
“Jika elite politik lebih fokus pada kenyamanan kelompok dan kekuasaan sendiri sementara rakyat menghadapi masalah yang sama terus-menerus, demokrasi kita bisa menjadi ritual lima tahunan tanpa substansi.”
Kesimpulan: Negara Sedang Sakit, Tapi Ada Harapan
Kasus anak SD bunuh diri, polisi terjerat narkoba, hakim korup, dan pejabat rangkap jabatan bukanlah peristiwa acak yang terpisah. Semua adalah potongan dari lukisan besar: hukum yang bisa dinegosiasikan, tata kelola yang berantakan, kepemimpinan yang ragu-ragu, dan nilai Pancasila yang lebih sering dipajang daripada dipraktikkan.
Pesan Mahfud sederhana tetapi mendalam:
“Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari kejelasan. Negara yang kuat tidak takut dievaluasi.”
Solusinya bukan sekadar menerbitkan aturan baru atau memberikan tunjangan yang lebih tinggi. Yang paling krusial adalah kejujuran, keberanian memimpin, dan kesungguhan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Negara ini memang sedang sakit. Namun, selama masih ada yang berani bicara apa adanya dan warga tetap kritis, selalu ada peluang untuk memperbaiki dan menyembuhkan luka bangsa.
Penulis: Ni Made Rista Putri
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
Editor: Nilam Indahsari
Editor Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
