Pada era ini, publik dianggap sebagai pengguna layanan yang memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, publik disediakan beberapa pilihan layanan karena pada konsep ini pelayanan publik dapat diserahkan ke beberapa pihak swasta namun tetap dalam koridor aturan main yang dibuat pemerintah.
Ciri NPM adalah: (1) Pendelegasian layanan kepada swasta; (2) Standar kinerja yang tegas dan terukur, termasuk tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan kuantitatif yang jelas; (3) Orientasi pertanggungjawaban kepada output; (4) Sistem manajemen desentralistik; (5) Transparansi; (6) Top down dan bottom up; (7) Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit.
Dengan demikian publik pun bukan lagi dianggap sebagai pelanggan yang dibiarkan memilih berbagai produk layanan yang berlaku pada sistem pasar, tetapi lebih diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk bersuara (voice) dari pada sekedar memilih (exit).
Penghargaan terhadap martabat manusia dijadikan roh dalam pelayanan publik, para administrator lebih banyak mendengarkan dari pada memberi petunjuk serta lebih banyak melayani (serving) daripada mengarahkan (steering), warga negara dilibatkan bahkan didorong untuk wajib terlibat dalam proses pemerintahan serta para warga bekerja sama untuk mendefinisikan dan mengatasi masalah bersama dengan jalan kooperatif yang saling menguntungkan.
Dalam paradigma ini kapasitas organisasi pelayanan publik (Public service organization atau PSO) atau profesional yang diperlukan adalah kapasitas dalam membangun networks antar organisasi dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, sehingga jenis-jenis pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan kepanjangan tangan anggota masyarakat ataupun organisasi masyarakat secara sukarela (Community service organization).
Pergeseran Nilai Administrasi Negara Old Public Administration New Public Management New Public Service New Public G politik Teori ekonomi, rational choice, gaya manajemen sektor swasta masyarakat demokratis, masyarakat beradab, teori organisasi humanistik, teori administrative post modern Institution dan teori Networks Fokus Sistem Politik Organisasi Masyarakat Organisasi dan masyarakat Perilaku overnance Orientasi Nilai Rezim penguasa dan prosedur Efisiensi Demokrasi dan Efisiensi Dasar Teoritis Sistem birokrasi, dikotomi administrasi dan Pemisahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemerintahan terpusat pelayanan pemerintah dengan outsourcing dan marketing menanamkan semangat pelayanan masyarakat, kerja sama dengan sektor ketiga kemandirian masyarakat, kepentingan masyarakat, pemerintahan yang polisentrik mekanisme Alokasi Sumber Daya Hirarkis Pasar, kontrak klasikal pemerintah dan masyarakat Networks dan kontrak dengan relasi Peran Warga Negara Penerima layanan sebagai Pengguna layanan Pelayanan oleh masyarakat Partisipasi dalam pengambilan keputusan Sumber: diadaptasi dari Runya, et al., 2015 dan Osborn, 2010.
Perubahan pendekatan Administrasi Negara merepresentasikan pula pergeseran nilai dalam praktik administrasi publik beserta dimensi-dimensinya, baik dalam aspek organisasional maupun interaksional dengan masyarakatnya.
Pertama, administrasi negara sebagai pengorganisasian kebijakan dan program pemerintah juga perilaku pegawai (yang bukan dipilih secara politis) yang secara formal memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.
Kedua, administrasi negara adalah semua proses, organisasi, dan individu (yang bertindak menduduki jabatan dan memiliki peran) terkait pelaksanaan hukum dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Lebih tepatnya, administrasi negara merupakan keseluruhan instrumen lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan dasar hukum dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, melalui berbagai dimensinya yang meliputi bidang manajemen, anggaran, sumber daya manusia, struktur dan prosedur.
Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nila-nilai kultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara bangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
Penulis:Â Kandina Bahagia
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Ika Ayuni Lestari    Â
Bahasa: Rahmat Al Kafi
