Penyelewengan-penyelewengan aparat penegak hukum menjadi masalah yang mendalam di Indonesia. Penyelewengan tersebut membuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi menurun. Kinerja aparat negara tak jarang mendapatkan respon yang buruk dari masyarakat.
Hal ini dikarenakan masyarakat merasa dalam proses penegakan hukum, aparat dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat bertanya-tanya apakah penegakan hukum oleh aparat negara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
Penurunan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat menimbulkan masalah baru. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang rendah membuat masyarakat enggan melaporkan kasus tindak kejahatan atau bekerja sama dalam penyelidikan dikarenakan masyarakat sudah meragukan kinerja dan keadilan masyarakat.
Hal tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, kurangnya sikap keadilan dalam penegakan hukum membuat masyarakat mencari alternatif lain untuk menegakkan keadilan seperti melakukan protes massa, demonstrasi, atau aksi-aksi lain yang dapat mengancam stabilitas negara.
Mengatasi penyelewengan-penyelewengan aparat penegak hukum menjadi sarana untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pemerintah perlu membuat atau menguatkan undang-undang tentang tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum.
Peraturan tersebut harus berisi ketentuan yang jelas mengenai integritas dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan tidak kalah penting lagi, apabila terdapat aparat yang melanggar undang-undang tersebut maka harus diproses dengan tegas tanpa pandang bulu dan harus diproses dengan transparan.
Cara lain yang bisa dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan aparat penegak hukum yaitu dengan transparan dalam menegakkan hukum. Meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan merupakan salah satu langkah penting untuk mengawasi penyelewengan aparat penegak hukum di Indonesia.
Transparansi ini membuat masyarakat mudah mengakses tentang kasus hukum, putusan hakim, dan proses hukum. Meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan bukan berarti hanya memberikan informasi kepada masyarakat namun juga memastikan bahwa proses hukum berjalan terbuka dan sesuai dengan keadilan.
Transparansi ini juga dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam mengamati dan mengidentifikasi apakah terjadi penyelewengan atau ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh para aparat penegak hukum
Penulis:Â
Restu Adi
Mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro
Editor:Â Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
