Pontianak, 16 Mei 2025 – Hujan deras yang mengguyur Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir kembali menyebabkan genangan di berbagai titik kota. Fenomena tahunan ini sekali lagi menyoroti ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan keberadaan ruang terbuka hijau di kota.
Menurut data dari Dinas PUPR Kota Pontianak, lebih dari 60% wilayah kota sudah terbangun, sementara ruang terbuka hijau hanya mencakup sekitar 12% dari total luas wilayah.
Hal ini jauh dari standar yang ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan proporsi ruang terbuka hijau minimal 30%. Pengurangan ruang hijau ini turut memperburuk masalah drainase yang sudah ada.
Siti Halizah, Peserta Intermediate Training LK2 HMI Cabang Mempawah Tingkat Nasional menyampaikan pembangunan di Pontianak tanpa memperhatikan drainase menjadi akar penyebab banjir terutama saat musim penghujan.
“Salah satu akar penyebab banjir adalah berkurangnya kapasitas resapan air. Dengan semakin banyaknya lahan yang digunakan untuk bangunan dan infrastruktur, tanah yang sebelumnya dapat menyerap air kini terhalang oleh beton dan aspal. Pada akhirnya, genangan air menjadi tak terelakkan, apalagi di saat curah hujan tinggi.”
Baca Juga: Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak Laksanakan KKM di Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir
Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini telah memulai upaya untuk memperbaiki sistem drainase, namun hal ini tak akan cukup tanpa adanya perubahan dalam perencanaan tata ruang kota.
Sebuah perubahan yang tak hanya berpihak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan yang mampu menghadapi perubahan iklim dan ketimpangan ruang terbuka hijau.
Perencanaan tata ruang kota yang baik perlu dilakukan untuk mengurangi risiko banjir, oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami peran penting perencanaan tata ruang dalam penanganan banjir dan bekerja sama untuk menciptakan perencanaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sebagai penulis sekaligus mahasiswa yang cukup memperhatikan isu ini, saya merasa perlu adanya dorongan kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, dan LSM, untuk terus menekan pemerintah agar kebijakan tata ruang lebih berorientasi pada keseimbangan ekologi. Tanpa langkah yang berani dan integratif ini, kita akan terus terjebak dalam siklus banjir yang tak berujung.
Penulis: Siti Halizah
Peserta Intermediate Training LK2 HMI Cabang Mempawah Tingkat Nasional
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
