Penduduk disekitar dengan adanya program transmigrasi tentunya menuai perdebatan. Dikarenakan akan menimbulkan masalah baru bagi penduduk lokal dan penduduk transmigrasi tentunya program ini bagus bagi pemerataan wilayah di wilayah Indonesia.
Tentunya ini ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, pemerintah perlu mengkaji lagi program transmigrasi ini. Agar dapat diterima oleh masyarakat lokal. Tentunya peran pemerintah dan masyarakat lokal sangat diperlukan agar program ini bisa berjalan dengan baik.
Transmigrasi adalah pemidahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah alin yang kurang padat peduduk yang di tetapkan dalam wilayah republik Indonesia guna kepentingan Negara.
Program transmigrasi yang mau diterapkan oleh presiden Prabowo Subianto itu melanjutkan programnya Soeharto. Dulu Tanah Papua penuh dengan warga trans. Sekarang ini jangan terjadi lagi. Indonesia harus tahu bahwa tanah Papua ini bukan tanah kosong
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama ke Papua.
Tujuannya, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia. Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar, kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri.
Menurut saya, transmigrasi masih dibutuhkan di Papua. Yang menjadi permasalahannya, penyiapan transmigrannya, dan orang asli Papua. Karena, orang yang dikirim ke Papua adalah orang yang memiliki daya juang tinggi. Selain itu, berhadapan dengan masyarakat Papua yang tingkat peradaban seperti itu.
Kemudian, ada dampak positif juga dari program transmigrasi di Papua. Di mana kehadiran transmigran yang melakukan hal baik, ditiru orang Papua, misalnya kebiasaan bertani. Di Jayapura, masyarakat Papua mulai bisa menanam sawi, kangkung, tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tapi dijual.
Untuk itu, pemerintah pusat harus hati-hati dan meningkatkan komunikasi dengan Gubernur Papua, “Pelaksanaan transmigrasi harus diatur dengan baik,” katanya. Menurut dia, program transmigrasi yang diselenggarakan atau disponsori oleh pemerintah justru gampang solusinya, yaitu pemerintah tidak perlu menyelenggarakan transmigrasi.
Kalau ini dilakukan terus atau berjalan terus, saat bersamaan ada kebijakan pemutihan dan dijadikan penduduk Papua, akan terjadi apa yang selama ini dikeluhkan sebagian masyarakat Papua, yang dikenal dengan de-Papuanisasi, di mana jumlah penduduk Papua makin lama, makin sedikit dibandingkan dengan pendatang
Kemudian ada dampak negatif dari program transmigrasi di papua. Menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar Transmigrasi memang membutuhkan anggaran yang cukup besar, karena untuk mendukung program ini pemerintah harus menyiapkan kebutuhan bagi transmigran seperti rumah, biaya hidup, dan sebagainya.
Meskipun transmigrasi swadaya dan bedol desa juga memebutuhkan anggaran negara, anggaran untuk keduanya masih terbilang kecil jika dibanding anggaran dana transmigrasi umum.
Penduduk lokal di daerah tujuan transmigrasi merasa terpinggirkan. Fasilitas yang didapatkan oleh para transmigran, seperti lahan, rumah, biaya hidup, dan biaya transportasi, dapat menyebabkan masyarakat lokal di daerah tujuan transmigrasi merasa cemburu dan terpinggirkan.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perlakukan yang adil bagi transmigran maupun penduduk lokal, karena apabila tidak ditangani dengan baik, tujuan transmigrasi untuk bisa mempersatukan bangsa akan gagal tercapai. Justru yang sebaliknya memicu terjadinya konlifk antarsuku
Secara keseluruhan, dampak transmigrasi di Papua sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini dijalankan, dengan mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan program transmigrasi membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi lokal dan partisipasi aktif dari masyarakat Papua.
Penulis: Steven Wandikbo
Mahasiswa Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
