Kurikulum adalah rencana pelajaran, bahan ajar, dan pengalaman belajar yang telah direncanakan sebelumnya. Program tersebut menjadi acuan bagi seluruh pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Perubahan kurikulum sekolah tidak lepas dari perkembangan era digital.
Era digitalisasi saat ini menjadi salah satu tolak ukur munculnya program merdeka belajar. Selain itu, penerapan konsep pendidikan di Indonesia selama ini seringkali tidak sesuai dengan keadaan siswa dan guru.
Oleh karena itu, gagasan program merdeka belajar yang dikemukakan Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan Indonesia saat ini.
Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim mencetuskan gagasan perubahan program, khususnya program belajar mandiri. Program belajar mandiri merupakan salah satu konsep program yang menuntut kemandirian siswa.
Kemandirian dalam arti setiap peserta didik mempunyai kebebasan dalam mengakses ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal. Program ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan juga memerlukan kreativitas guru dan siswa.
Kemunculan kurikulum merdeka belajar menunjang tersebarluasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dan secara geografis maupun sosiokultural sangat heterogen, pada beberapa wilayah penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T).
Permasalahan penyelenggaraan pendidikan, utamanya di daerah 3T antara lain adalah masalah pendidik, seperti kekurangan jumlah, distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi di bawah standar (under qualification), kurang kompeten (low competencies), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched).
Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana prasarana belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masih kurang.
Impelementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan yang ada di Indonesia seringkali tidak menjangkau hingga seluruh pelosok negeri, keberhasilan yang diproklamirkan pemerintah pada masyarakat hanya milik beberapa daerah saja seperti jawa, bali dan sebagian sumatera.
Namun sebagian lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, potret-potret kesenjangangan yang terjadi dari berbagai kebijakan yang ada terkesan tertutupi oleh pencapaian prestasi di beberapa wilayah saja.
Terutama di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, tingginya angka putus sekolah, akibat sulitnya menjangkau sekolah di wilayah tersebut, buruknya fasilitas yang ada serta kualitas dan kuantitas guru yang tersedia.
Maka kebijakan yangg diambil pemerintah dirasa tidak adil bagi rakyat di wilayah itu, apalagi mereka yang berada di perbatasan melihat negara tetangga sebagai pembandignnya.
Untuk menuntaskan masalah-masalah pendidikan yang ada, diperlukan kebijakan yang menyeluruh bukan hanya yang bersifat parsial, dan kebijakan yangg diambil bukanlah sebuah program ‘trial and error’.
Reformasi kebijakan pendidikan yang mendasar dan lebih fokus memperhatikan kondisi aktual di tengah masyarakat dan memberikan prioritas yang tinggi untuk pendidikan masyarakat yang kurang mampu dan kurang pintar, untuk kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Penulis: Rojwa Azaria Rosyida
Mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Surabaya
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
