Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Nusa Tenggara Barat (NTB) selalu menjadi ajang yang menarik perhatian. Selain karena dinamisnya perebutan kekuasaan di tingkat lokal, Pilkada NTB juga mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi masyarakat daerah tersebut.
Namun, meskipun Pilkada di NTB telah berjalan dengan berbagai perbaikan dalam aspek prosedural dan teknis, satu masalah klasik yang tak kunjung hilang adalah praktik politik uang yang masih menghantui setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Politik uang, atau pemberian uang dan barang dengan tujuan memengaruhi pilihan politik pemilih, memang bukan hal baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Di NTB, praktik ini seolah menjadi fenomena yang tak terhindarkan setiap kali Pilkada digelar. Tidak hanya berdampak pada kualitas demokrasi, tetapi juga merusak integritas dan kesucian pemilu itu sendiri.
Penyebab dan Dampak Politik Uang
Ada beberapa faktor yang mendorong berkembangnya politik uang di NTB. Pertama, ketimpangan ekonomi yang masih terasa di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan, menjadikan sejumlah masyarakat rentan untuk tergoda dengan iming-iming uang atau barang.
Di tengah kesulitan ekonomi, tawaran materi dari kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada sering kali dianggap sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan sesaat.
Kedua, rendahnya kesadaran politik dan pendidikan politik di kalangan sebagian besar masyarakat juga berkontribusi pada munculnya praktik ini.
Banyak pemilih yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon pemimpin, melainkan lebih terfokus pada nilai materi yang diberikan dalam bentuk uang atau barang. Hal ini menciptakan sebuah siklus di mana politik uang menjadi alat untuk memenangkan hati pemilih, meski tidak selalu dengan cara yang sah atau adil.
Dampak dari politik uang ini sangat merugikan. Pertama, ia menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan karena pemilih yang tergoda oleh uang akan memilih bukan berdasarkan kualitas calon pemimpin, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi dan materi sesaat.
Ini bisa menyebabkan calon yang terpilih bukanlah orang yang paling layak atau memiliki visi terbaik untuk daerah tersebut, melainkan yang memiliki sumber daya lebih untuk membeli suara.
Selain itu, politik uang juga memperburuk citra politik lokal dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Masyarakat jadi semakin apatis terhadap politik, merasa bahwa suara mereka tidak dihargai atau bahkan dijual dengan harga yang sangat murah.
Akibatnya, kualitas demokrasi di NTB menjadi tercemar, dan proses Pilkada lebih banyak dipandang sebagai transaksi daripada pemilihan pemimpin yang sah.
Pemberantasan Politik Uang di NTB
Untuk mengatasi masalah politik uang yang masih mengakar di NTB, dibutuhkan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Pertama, penegakan hukum harus diperkuat. Aparat penegak hukum dan Bawaslu perlu lebih tegas dalam menangani kasus politik uang, termasuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku politik uang dan pihak yang terlibat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga sangat penting, agar praktik curang ini bisa diminimalisir.
Kedua, pendidikan politik harus terus digalakkan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap praktik politik uang.
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya memilih berdasarkan kapabilitas calon pemimpin, bukan karena pemberian materi. Partai politik dan calon kepala daerah juga harus lebih mengedepankan ide dan gagasan untuk pembangunan daerah, bukan sekadar membeli suara demi kemenangan sesaat.
Selain itu, media juga memainkan peran penting dalam menyuarakan pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Melalui program-program edukasi dan kampanye yang menekankan pada pentingnya kualitas pemilihan dan pemimpin, media dapat membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
Politik uang adalah tantangan besar yang masih mengancam kualitas Pilkada di NTB. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatifnya, masalah ini masih mengakar kuat, terutama di daerah-daerah yang rentan secara ekonomi dan politik. Untuk menciptakan Pilkada yang lebih bersih dan demokratis, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, media, serta aparat penegak hukum. Hanya dengan kesadaran kolektif dan usaha bersama, praktik politik uang di NTB dapat diminimalisir, sehingga setiap pemilihan dapat benar-benar mencerminkan pilihan rakyat yang berdasarkan pada harapan dan aspirasi untuk masa depan daerah yang lebih baik.
Penulis: Muhammad Zulfiqar Azmi Azizi
Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Mataram
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
