Kepemimpinan Sherly Tjoanda di Maluku Utara: Capaian, Kebijakan, dan Tantangannya

Sherly Tjoanda menjadi salah satu kepala daerah yang mendapat perhatian publik setelah terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2024. Perjalanan politiknya terbilang tidak biasa karena pencalonannya berlangsung setelah meninggalnya sang suami, Benny Laos, yang sebelumnya maju sebagai calon gubernur.

Delapan partai politik pengusung pasangan Benny Laos–Sarbin Sehe kemudian mengusulkan Sherly sebagai calon pengganti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara menetapkan Sherly sebagai calon gubernur setelah proses penelitian dokumen, klarifikasi, dan tanggapan masyarakat selesai dilakukan.

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Mochtar Alting ketika itu menyatakan:

“Sherly Tjoanda memenuhi syarat menjadi Cagub Malut berpasangan dengan Cawagub Sarbin Sehe.”

Sumber: ANTARA – KPU Tetapkan Sherly Tjoanda Cagub Malut

Sherly kemudian memenangkan Pilkada Maluku Utara dan menjalankan pemerintahan bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Kehadirannya sebagai gubernur bertepatan dengan periode ketika Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Namun, pertumbuhan tersebut perlu dibaca secara proporsional. Perkembangan ekonomi sebuah provinsi tidak dapat langsung dianggap sebagai hasil kebijakan seorang kepala daerah karena dipengaruhi struktur industri, investasi, ekspor, pertambangan, kondisi ekonomi nasional, hingga kebijakan pemerintah pusat.

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara yang Sangat Tinggi

Salah satu perkembangan paling menonjol selama 2025 adalah tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi daerah tersebut tumbuh 34,58 persen secara year-on-year pada triwulan I 2025. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada periode tersebut mencapai Rp28,88 triliun.

BPS menyatakan:

“Ekonomi Maluku Utara Triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 34,58 persen (Y-on-Y).”

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara – Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025

Angka tersebut memang tinggi, tetapi penting melihat sumber pertumbuhannya. BPS mencatat bahwa dari sisi produksi, industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 75,30 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen ekspor tumbuh 51,17 persen.

Pada triwulan II 2025, perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh tinggi, yakni 32,09 persen secara year-on-year. PDRB atas dasar harga berlaku pada periode tersebut mencapai sekitar Rp31,5 triliun.

BPS mencatat:

“Ekonomi Maluku Utara triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 32,09 persen.”

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara – Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025

Data terbaru memberikan gambaran yang lebih lengkap. Sepanjang 2025, ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17 persen. Industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 62,64 persen, sedangkan ekspor barang dan jasa tumbuh 40,13 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Maluku Utara tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan figur gubernur. Struktur industri pengolahan dan aktivitas ekspor mempunyai peran penting dalam menjelaskan tingginya pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan Mengubah Pertumbuhan Menjadi Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kabar positif, tetapi angka pertumbuhan PDRB bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Tantangan pemerintah daerah adalah memastikan aktivitas ekonomi tersebut memberikan manfaat yang semakin luas kepada masyarakat.

Pertumbuhan industri membutuhkan keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan UMKM, penerimaan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, tantangan pemerintahan Sherly Tjoanda bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pembangunan yang inklusif.

Hal tersebut penting terutama karena pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat dipengaruhi sektor-sektor tertentu. Ketergantungan berlebihan terhadap beberapa komoditas atau industri juga dapat menjadi risiko apabila terjadi perubahan harga komoditas, permintaan ekspor, maupun kebijakan industri pada masa mendatang.

Kepemimpinan Sherly Tjoanda Perlu Dinilai dari Kebijakan Publik

Popularitas seorang kepala daerah tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menilai kualitas pemerintahan.

Penilaian terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda sebaiknya ditempatkan pada indikator yang dapat diverifikasi, seperti kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas.

Pendekatan seperti ini juga penting agar pembahasan mengenai kepala daerah tidak berubah menjadi glorifikasi individu.

Keberhasilan pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, pekerja, masyarakat, hingga kondisi ekonomi nasional dan global.

Demikian pula ketika terdapat persoalan pembangunan, evaluasinya perlu didasarkan pada data dan kebijakan, bukan sekadar persepsi terhadap figur pemimpin.

Transparansi dan Akuntabilitas Tetap Menjadi Tantangan

Sherly memiliki latar belakang yang berbeda dibandingkan banyak kepala daerah yang telah lama berkarier dalam politik. Kondisi tersebut dapat memberikan perspektif baru dalam pemerintahan, tetapi sekaligus membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan.

Pemerintah daerah mengelola anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, perizinan, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, potensi konflik kepentingan perlu dicegah melalui mekanisme tata kelola pemerintahan yang transparan.

Namun, berbeda dengan artikel sebelumnya, keberadaan latar belakang bisnis tidak boleh langsung digunakan untuk menyimpulkan adanya konflik kepentingan atau persoalan dalam pengadaan pemerintah tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Evaluasi harus didasarkan pada dokumen, keputusan pemerintah, hasil pemeriksaan lembaga berwenang, atau sumber jurnalistik yang kredibel.

Penghargaan Transformasi Pembangunan Daerah

Pada 28 November 2025, Sherly Tjoanda menerima Anugerah Bakti Nusantara 2025 kategori Transformasi Pembangunan Daerah. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 Nusantara TV.

Setelah menerima penghargaan, Sherly mengatakan:

“Janji saya adalah lima tahun ke depan saya akan memperjuangkan mereka.”

Sumber: Nusantara TV – Sherly Tjoanda Raih Anugerah Bakti Nusantara 2025

Penyebutan penyelenggara penting agar pembaca memahami konteks penghargaan tersebut. Penghargaan dari sebuah institusi media tidak perlu digambarkan sebagai ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan.

Kinerja pemerintah daerah tetap perlu dinilai menggunakan indikator pembangunan dan data resmi.

Tantangan Pemerintahan Sherly Tjoanda ke Depan

Tingginya pertumbuhan ekonomi memberikan modal penting bagi Maluku Utara, tetapi sekaligus menciptakan tantangan baru.

Pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur antardaerah, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pengembangan UMKM, dan pemerataan pembangunan menjadi sejumlah bidang yang penting diperhatikan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan perlu terus diperkuat agar pembangunan yang berlangsung cepat tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.

Masyarakat juga perlu memperoleh ruang untuk mengawasi penggunaan anggaran dan mengevaluasi kebijakan pemerintah berdasarkan hasil yang dapat diukur.

Kepemimpinan Sherly pada akhirnya tidak cukup dinilai berdasarkan popularitas, penghargaan, maupun tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada satu periode.

Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan pemerintahannya mempertahankan pembangunan dalam jangka panjang dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat Maluku Utara secara lebih luas.

Kesimpulan

Sherly Tjoanda memulai kepemimpinannya di tengah situasi politik yang tidak biasa. Setelah Benny Laos meninggal dunia ketika masih berstatus calon gubernur, partai-partai pengusung mengajukan Sherly sebagai calon pengganti. KPU kemudian menetapkannya sebagai calon gubernur setelah persyaratannya dinyatakan memenuhi ketentuan.

Pada tahun pertama pemerintahannya, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. BPS mencatat ekonomi daerah tersebut tumbuh 34,17 persen sepanjang 2025, dengan pertumbuhan kuat pada industri pengolahan dan ekspor.

Namun, data tersebut perlu dibaca secara objektif. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diklaim sebagai keberhasilan seorang gubernur karena dipengaruhi banyak faktor struktural.

Tantangan terbesar pemerintahan Sherly justru terletak pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, perjalanan pemerintahan Sherly Tjoanda masih perlu dinilai secara berkelanjutan berdasarkan data, kebijakan, transparansi, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Penulis: Diska Leniken
Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi