Sinau Politik Bareng Wakil Walikota Ca-Ji

Mahasiswa Untag 1945 surabaya diberikan kesempatan untuk menghadiri praktikum kuliah lapangan yang dihadiri oleh Wakil Walikota Surabaya Ir. Armuji yang sering disapa dengan sebutan Cak Ji, 23 Juni 2025.

Dalam kesempatan ini kami mengobservasi sistem pemerintahan tentang koalisi dan oposisi oleh karena itu di dalam artikel ini kami menemukan bahwa dalam sistem pemerintahan demokratis, koalisi dan oposisi adalah dua elemen utama yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi politik. 

Koalisi biasanya terbentuk dari partai-partai yang mendukung pemerintah untuk memastikan stabilitas dalam pengambilan kebijakan, sementara oposisi hadir sebagai kekuatan penyeimbang yang bertugas mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Keseimbangan antara keduanya menjadi indikator sehat tidaknya demokrasi suatu negara, termasuk di Indonesia, di mana dinamika koalisi dan oposisi sering kali mencerminkan arah politik nasional ke depan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami membuat artikel yang di dasarkan praktikum yang kami lakukan

Di dalam suatu pemerintahan tentu saja memiliki partai politik sebagai alat pendukung, oleh karena partai politik yang ada akan membuat 2 kelompok besar yang biasa kita kenal dengan oposisi dan koalisi.

Baca Juga: Suara Konstitusi: Mengurai Isu Terkini Hukum Tata Negara dan Tata Kelola Negara di Indonesia

Dilihat dari situasi politik yang sedang terjadi maka bisa dilihat kursi DPRD yang ada di Kota Surabaya didominasi oleh pihak koalisi maka berdasarkan hal ini bisa dikatakan pihak oposisi tidak ada sama sekali sehingga pihak yang bertugas sebagai pengawas dan pengkritik pemerintah sudah tidak ada. 

Sebagaimana yang diketahui kehadiran oposisi juga diperlukan saat pembuatan keputusan agar adanya pihak yang memberikan kritikan terhadap keputusan pemerintah, sehingga ketidakmunculan oposisi dapat membuat keputusan tersebut langsung dikeluarkan. 

Kesimpulan

Pemerintahan Kota Surabaya saat ini berada dalam situasi politik yang relatif stabil, dengan dominasi koalisi partai pendukung di legislatif.

Kondisi ini memberikan keuntungan dalam hal kelancaran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program-program strategis, seperti digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Baca Juga: Desain Konstitusi di Era Digital: Tantangan Hukum Tata Negara Modern

Kuatnya dukungan politik memungkinkan pemerintah kota bergerak lebih cepat dan efisien dalam mengeksekusi rencana pembangunan.

Meski demikian, peran oposisi tetap dibutuhkan sebagai pengawas dan penyeimbang, agar setiap kebijakan yang diambil tetap transparan, akuntabel, dan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Surabaya.

Penulis:
1. Anisa Syarah Anggun Tiara Dewi
2. Ramadiva Safitri Candra
3. Indah Virginia
4. Muhammad Rifky Alfiansyah
5. Neysha Ozora Rombepayung
6. Achmad Risky Nazar Effendi
Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen pengampu: Rizkya Dwijayanti, S.IP,M.IP

Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru di Google News