Perang Rusia-Ukraina, yang meletus sejak tahun 2022 tidak hanya memengaruhi lanskap geopolitik global, tetapi juga mulai menimbulkan gelombang gejolak baru di dalam negeri sejumlah negara Eropa Timur. Salah satu kasus paling menarik dan kontroversial datang dari Slovakia, sebuah negara kecil di jantung Eropa yang kini menjadi cerminan tarik-menarik antara penegakan hukum, transisi politik, dan dampak konflik Ukraina.
Kasus Jaroslav Naď: Hukum atau Politik?
Jaroslav Naď, mantan Menteri Pertahanan Slovakia yang dikenal sebagai pendukung kuat Ukraina, kini tengah menghadapi penyelidikan hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan senjata saat masih menjabat. Tuduhan ini muncul tak lama setelah perubahan pemerintahan ke tangan Robert Fico, sosok yang membawa agenda lebih hati-hati dan cenderung pragmatis terhadap Rusia.
Naď pernah memainkan peran penting dalam pengiriman bantuan militer ke Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara S-300 dan jet tempur MiG-29. Namun kini, ia menyebut proses hukum terhadapnya sebagai bentuk “penyerangan politik yang disamarkan sebagai hukum”—sebuah klaim yang memperuncing ketegangan antara kelompok pro-Ukraina dan pemerintahan baru yang mengedepankan realisme politik.
Transformasi Politik Slovakia
Pemerintahan Robert Fico membawa paradigma baru dalam kebijakan luar negeri Slovakia. Dari yang sebelumnya sangat vokal mendukung Ukraina, kini Slovakia mengambil posisi yang lebih berhitung. Meski tidak secara terbuka membelot dari NATO atau Uni Eropa, sikap ini mencerminkan dinamika internal yang kompleks: antara menjaga stabilitas domestik dan menanggapi ekspektasi komunitas internasional. Perubahan semacam ini tidak unik bagi Slovakia. Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko juga mengalami perdebatan serupa. Perang Ukraina telah memunculkan dua kutub besar dalam politik Eropa Timur: mereka yang mendukung sepenuhnya perjuangan Ukraina atas dasar nilai demokrasi dan hak kedaulatan, serta mereka yang memilih pendekatan “kepentingan nasional dulu” dengan menimbang dampak sosial-ekonomi jangka panjang.
Antara Supremasi Hukum dan Polarisasi Politik
Pemerintah Slovakia menegaskan bahwa penyelidikan terhadap Naď dilakukan berdasarkan hukum, bukan motif politik. Kantor Kejaksaan Khusus bahkan menyatakan bahwa semua warga, termasuk mantan pejabat tinggi, tunduk pada hukum yang sama. Namun, realitas politik tidak sesederhana itu. Di tengah polarisasi yang semakin dalam, proses hukum yang menyasar tokoh oposisi atau mantan pejabat seringkali menimbulkan kecurigaan. Apakah ini bentuk pelurusan hukum atau instrumen balas dendam politik? Apakah kritik terhadap kebijakan negara akan selalu disandingkan dengan risiko kriminalisasi?
Demokrasi di Tengah Tekanan Geopolitik
Kasus Jaroslav Naď menegaskan bahwa konflik internasional seperti perang Ukraina tidak hanya berdampak di medan tempur, tetapi juga mengguncang dinamika politik dalam negeri negara-negara lain. Bagi mahasiswa, ini jadi pelajaran penting: bahwa hubungan internasional sangat berkaitan erat dengan arah politik domestik, termasuk soal penegakan hukum dan kebebasan berpendapat. Perubahan kekuasaan yang memicu perubahan kebijakan luar negeri memang sah dalam sistem demokrasi. Namun, ketika disertai dengan kriminalisasi tokoh-tokoh dengan pandangan berbeda, muncul kekhawatiran akan menyempitnya ruang demokrasi.
Slovakia kini diuji: apakah hukum tetap berdiri netral, atau menjadi alat kekuasaan? Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu terus bersikap kritis, memahami bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud jika hukum berjalan tanpa tekanan politik, dan perbedaan pandangan tetap dijaga sebagai kekuatan, bukan sebagai sebuah ancaman.
Penulis: Meilani Nadhira Putri
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Universitas Andalas
Dosen Pengampu: Rifki Dermawan, S.Hum., M.Sc.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
