Militer di negara demokrasi sering kali menjadi topik yang kontroversial dan menimbulkan berbagai opini. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, peran militer dalam sebuah negara demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperdebatkan.
Beberapa orang berpendapat bahwa militer harus dipindahkan sepenuhnya dari politik, sedangkan yang lain berpendapat bahwa militer memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik.
Sebagian besar negara demokrasi modern memiliki sistem militer yang terpisah dari kekuasaan politik. Militer di negara demokrasi harus bekerja di bawah pengawasan sipil dan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga demokrasi di negara tersebut.
Baca Juga: Banyaknya Penegak Hukum yang Melanggar Hukum, Mau Jadi Apa Negara Ini?
Namun, terdapat beberapa negara demokrasi di mana militer memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat terjadi karena sejarah negara tersebut, seperti misalnya Indonesia dan Turki yang memiliki pengalaman kudeta militer yang cukup sering terjadi di masa lalu.
Meskipun demikian, sebagian besar negara demokrasi memandang bahwa militer harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga sipil yang bertanggung jawab atas keamanan nasional. Militer harus tetap mempertahankan independensinya sebagai lembaga keamanan nasional dan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.
Dalam sebuah negara demokrasi, militer tidak boleh menjadi institusi yang menciptakan ketakutan palsu, tetapi membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara hidup tenang dengan kebebasan dan kedaulatannya tanpa ancaman dan intimidasi.
Untuk melaksanakan peran ini, militer harus memiliki disiplin dan struktur khusus organisasinya sendiri. Namun, disiplin dan struktur khusus militer harus terbuka bagi warga negara yang kedaulatannya dijamin oleh militer.
Fungsi militer dalam negara demokrasi adalah menjaga kedaulatan teritorial sebagai ekspresi kedaulatan warga negaranya. Fungsi pertahanan yang dilakukan oleh militer harus ditempatkan dalam rangka menjamin kedaulatan negara dan keberlangsungannya. Militer harus menindak serius mereka yang ingin melanggar kedaulatan rakyat.
Dalam negara demokrasi, profesionalisme militer penting untuk diterapkan sebagai penghalang untuk membatasi kerja dan kegiatan militer itu sendiri. Tindakan-tindakan ini efektif dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan kebingungan antara militer dan sipil.
Baca Juga: Penegakan Hukum di Indonesia: Hasil Pengupayaan Kewajiban Warga Negara
Menurut Huntington dalam artikelnya The Soldier and The States: The Theory and Politics of Civil-Military Relations menyebutkan terdapat tiga aspek utama yang perlu difokuskan dalam menerapkan militer yang profesional.
Pertama, keahlian (expertise), artinya profesionalisme dapat diwujudkan oleh orang yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Praktisi profesi militer harus mendapatkan pengalaman di bidangnya.
Kedua, tanggung jawab sosial (social responsibility), penting bahwa seseorang dengan kemampuan profesionalisme-dalam hal ini seorang militer, untuk bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat.
Ketiga, kelompok atau institusi (corporateness), loyalitas berperan penting dalam meningkatkan semangat dan kekompakan prajurit (Luis dan Moncayo, n.d.).
Ketiga ciri tersebut, menurut Huntington, dapat diungkapkan dengan istilah “the military mind“, yang memanifestasikan dirinya sebagai ideologi yang mencakup pengakuan militer profesional atas keunggulan pemerintahan sipil.
Itu membuat militer mematuhi negarawan sipil. Oleh karena itu, menurut Huntington, tentara yang mengintervensi bidang politik justru melanggar aturan etika profesi militer. Intervensi politik oleh militer dapat menyebabkan kemerosotan hubungan masyarakat menuju “masyarakat pra-etorian”.
Jika militer memiliki peran yang terlalu besar dalam mengambil keputusan politik, hal ini dapat mengancam kestabilan demokrasi. Militer dapat mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta dapat mengambil keputusan politik yang bertentangan dengan kehendak rakyat.
Oleh karena itu, negara demokrasi harus memastikan bahwa militer memiliki peran yang terbatas dalam pengambilan keputusan politik. Militer harus bekerja di bawah pengawasan sipil dan tidak boleh terlibat dalam kebijakan politik yang tidak berkaitan dengan keamanan nasional.
Baca Juga: Konflik Sipil di Sudan Menyebabkan Banyaknya Pengungsi
Negara demokrasi harus memastikan bahwa militer menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.
Penting juga untuk dicatat bahwa militer harus mewakili kepentingan nasional secara keseluruhan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Militer harus mempertahankan independensinya dan tetap netral dalam situasi politik yang kompleks.
Selain itu, negara demokrasi harus memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi militer. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa militer memahami prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta mampu memenuhi tugasnya dengan profesionalisme dan integritas.
Negara demokrasi juga harus memastikan bahwa militer memiliki kendali yang cukup atas penggunaan teknologi modern, seperti misalnya drone dan senjata nuklir. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan teknologi ini untuk kepentingan politik atau untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam konteks global, militer juga harus mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam situasi internasional yang kompleks. Militer harus mampu bekerja sama dengan militer dari negara lain dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.
Secara keseluruhan, militer di negara demokrasi harus mempertahankan independensinya sebagai lembaga keamanan nasional dan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Negara demokrasi harus memastikan bahwa militer menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum, serta memiliki kendali yang cukup atas penggunaan teknologi modern. Militer juga harus mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam situasi internasional yang kompleks dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.
Militer memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di negara demokrasi. Namun, militer juga harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga independensinya sebagai lembaga keamanan nasional.
Baca Juga: Membangun Kebersamaan untuk Indonesia yang Lebih Baik
Dalam opini saya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga peran dan fungsi militer dalam konteks negara demokrasi.
Pertama, militer harus tetap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik. Militer harus bekerja di bawah pengawasan sipil dan tidak boleh mempengaruhi kebijakan politik yang tidak berkaitan dengan keamanan nasional.
Hal ini penting untuk menjaga independensi militer dan memastikan bahwa pengambilan keputusan politik berada di tangan wakil rakyat yang terpilih secara demokratis.
Kedua, militer harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Militer harus melindungi kebebasan dan hak-hak masyarakat, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak-hak minoritas.
Militer juga harus memperhatikan hak-hak sipil dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Ketiga, militer harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas keamanan nasional. Militer harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan memenuhi standar internasional dalam menjaga keamanan nasional.
Selain itu, militer juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi modern dan perubahan situasi keamanan yang kompleks.
Contoh kasus militer dalam negara demokrasi seperti kudeta di Turki pada tahun 2016: Pada bulan Juli 2016, sekelompok tentara Turki melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Namun, militer Turki secara resmi mengutuk tindakan ini dan menegaskan bahwa mereka akan mematuhi perintah dari pemerintah yang sah. Ini menunjukkan bahwa di negara demokrasi seperti Turki, militer memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.
Baca Juga: Analisis Politik Identitas di Indonesia
Kesimpulannya, militer memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di negara demokrasi. Namun, militer juga harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan independensinya sebagai lembaga keamanan nasional.
Negara demokrasi harus memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi militer, serta memastikan bahwa militer memahami prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Militer harus bekerja bersama.
Penulis: Raisha Nurmala S.
Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Referensi
https://kumparan.com/anggita-raissa/profesionalisme-militer-di-negara-demokrasi-1xtXR6JKuD9/full
Huntington, S. P. (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Harvard University Press.
https://thecolumnist.id/artikel/militer-dan-demokrasi-442
