Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
Kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada di daerah yang merupakan tantangan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan pembangunan.
Pembiayaan pembangunan merupakan hal penting dimana usaha pemerintah pusat yang menyediakan dana pembiayaan pembangunan di berbagai wilayah, entah wilayah pusat ataupun wilayah daerah.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dibiayai oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana asas dekosentrasi dan pemerintah daerah provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa sebagai pelaksana asas desentralisasi.
Penyelenggara asas desentralisasi dibiayai oleh APBD. Pembiayaan pembangunan juga bersumber dari pajak daerah yang meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.
Selain itu, ada juga yang bersumber dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retrubusi perizinan tertentu. Ada juga yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Seluruh pemerintahan daerah di Indonesia baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota setiap tahunnya bertanggungjawab atas penganggaran yang dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Salah satu kabupaten yang ada di Indonesia adalah kabupaten Banyuwangi.
Pada tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi menyiapkan dana anggaran APBD sebesar kurang lebih Rp. 3.303.248.422.552,00. Anggaran tersebut di sahkan pada tanggal 28 November 2022 pada rapat paripurna yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi.
APBD ini bersumber dari pendapatan daerah. Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 3.185.840.664.265,00 pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 576 Miliar Rupiah dan pendapatan transfer sebesar Rp. 2,5 Triliun Rupiah dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 59 Miliar Rupiah.
Adapun anggaran belanja daerah yang diproyeksi sebesar Rp. 3.2 Triliun Rupiah yang meliputi belanja operasi sebesar Rp. 1,9 Triliun Rupiah, Belanja Modal sebesar Rp. 811 Miliar Rupiah, Belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 Miliar, Belanja transfer sebesar Rp. 420 Miliar dan surplus kabupaten Banyuwangi diproyeksi sebesar Rp. 46 miliar rupiah dan pembiayaan netto sebesar Rp. 279 miliar rupiah.
Pada rapat paripurna tersebut bupati Kabupaten banyuwangi yaitu Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi masih fokus untuk tahap pembangunan infrastuktur yang sempat tertunda atau terhentikan dikarenakan adanya dampak Covid-19, dan masih fokus pada bidang kesehatan guna mengentaskan masalah pandemic Covid-19 yang ada di Kabupaten banyuwangi, dan juga fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat Banyuwangi.
Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki program yaitu pembangunan jalan poros kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mengalokasikan anggaran sekitar 170 Miliar di tahun 2023, untuk pembangunan dan perbaikan ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di Banyuwangi.
Infrastuktur jalan menjadi salah satu poin penting untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk itu Pemkab Banyuwangi melalui Dinas PJ CKPP memprioritaskan pembangunan infrastuktur jalan guna peningkatan perekonomian masyarakat menuju masyarakat Banyuwangi lebih baik.
Pada program kali ini pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mentargetkan tahun 2023 pembangunan infrastuktur jalan dan perbaikan jalan sepanjang 222,139 KM dan juga pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan pembangunan jembatan sebanyak 26 jembatan yang bertempat di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa “Untuk inftastuktur jalan kita prioritaskan pada jalan poros antar kecamatan. Baik paving, aspal maupun betonisasi jalan. Ini semua akan kita akan pacu di tahun 2023“.
Bupati Banyuwangi meninjau langsung pembangunan jalan yang dimana berlokasi pada jalur lintas timur sepanjang 6,6 Km yang dimana pembangunannya rampung dibangun pada akhir tahun 2022. Bupati juga mengatakan bahwa pembangunan jalan yang belum sempat rampung pada tahun 2022 akan di rampungkan pada tahun 2023.
Selain pembangunan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi juga mengadakan pembangunan jembatan rusak yang diakibatkan oleh bencana banjir. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi merencanakan 26 jembatan yang di bangun pada tahun 2023.
Selain dari program pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran juga digunakan untuk program pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh dampak covid-19.
Salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi Covid-19 adalah ekonomi, maka di tahun 2023 memprioritaskan kegiatan yang mendorong percepatan perekonomian masyarakat, termasuk program pada karya, bansos, pendampingan UMKM dan sebagainya, termasuk didalamnya harga kebutuhan pokok, untuk menjaga daya beli masyarakat.
Salah satu strategi Pemulihan Ekonomi Banyuwangi yaitu dengan Program Banyuwangi Rebound. Banyuwangi rebound merupakan usaha-usaha untuk membangkitkan kembali ekonomi setelah pandemi.
Selanjutnya usaha-usaha tersebut dibagi menjadi bagian-bagian seperti UMKM sehingga dengan banyuwangi rebound ini banyak usaha-usaha untuk mengangkat Sektor UMKM kembali dan dengan adanya program Banyuwangi Rebound dalam sektor UMKM, bisa memberdayakan UMKM kembali dan menunjang peningkatan perekonomian kembali.
Karena perekonomian secara nasional banyak didukung oleh UMKM. Program ini tidak hanya ada dalam sektor UMKM saja tetapi program ini juga ada pada sektor pariwisata yang bisa memulihkan kembali perekonomian di banyuwangi.
Bupati Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini adalah salah satu prioritas pembanguan tahun 2023 yang pada tahun lalu sempat di hentikan karena pemerintah sedang fokus untuk program-program pemulihan perekonomian yang disebabkan oleh dampak covid- 19 yang ada di kabupaten Banyuwangi.
Oleh karena itu, Pemkab banyuwangi terus berupaya pada pembiayaan pembangunan dan mendorong percepatan perekonomian masyarakat guna peningkatan perekonomian masyarakat menuju masyarakat Banyuwangi lebih baik.
Penulis: Wanda Dwi Fristanti
Mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
