Saat ini, dunia disibukkan dengan berita Covid-19 atau virus Corona. Hampir semua media memberitakan tentang ganasnya Covid-19. Covid-19 telah banyak memakan korban jiwa, sehingga pemerintah di setiap negara yang terdampak Covid-19 kalang kabut memikirkan cara untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Berbagai kebijakan pun mulai diterapkan demi meminimalisir penyebaran Covid-19.
Dari banyaknya negara yang diserang oleh Covid-19, Indonesia menjadi salah satu dari negara tersebut. Tercatat sejak diumumkan pasien positif virus Corona pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 27,549 kasus. Korban meninggal dunia mencapai 1,663 kasus dan 7,935 telah dinyatakan sembuh.
Salah satu kebijakan yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Sejak diberlakukan PSBB, kondisi ekonomi di Indonesia semakin terpuruk. Selain itu, penerapan PSBB juga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam beraktivitas.
Pemerintah mulai kewalahan menghadapi wabah virus Corona yang semakin hari semakin banyak masyarakat yang terinfeksi oleh virus tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahpun tidak mampu menghentikan penyebaran virus Corona.
Kebijakan-kebijakan tersebut hanya mampu mencegah sedikit penyebaran virus Corona, tetapi berdampak besar di bidang ekonomi dan politik Indonesia. Ekonomi dan politik Indonesia seperti berada di bibir jurang. Dengan memikirkan dampak-dampak tersebut, akhirnya pemerintah memilih jalan untuk berdamai dengan virus Corona.
Terlebih lagi WHO (World Health Organization) atau organisasi kesehatan dunia telah menyatakan bahwa virus Corona tidak bisa dihilangkan dari lika-liku kehidupan saat ini. Pemberitahuan tersebut tentunya membuat pemerintah Indonesia berpikir ulang mengenai strategi-strategi yang akan dilakukan dalam penanggulangan virus tersebut.
Penerapan kebijakan PSBB tidak bisa diterapkan dalam jangka panjang sampai vaksin berhasil ditemukan, karena hal tersebut akan membuat perekonomian dan politik indonesia semakin terpuruk. Apalagi penemuan vaksin hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang belum berujung. Akhirnya, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melahirkan metode new normal di Indonesia. New normal adalah perubahan perilaku atau tatanan baru untuk melakukan aktivitas normal tetapi tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
Pemerintah memilih metode new normal untuk diterapkan di Indonesia karena melihat ada ancaman baru selain krisis kesehatan, yang juga akan menyebabkan krisis ekonomi sampai krisis politik. Hal ini merupakan ancaman serius yang menyebabkan Indonesia seperti benang kusut. Menyelesaikan satu masalah tetapi kemudian muncul masalah lainnya.
Jika pemerintah masih tetap menerapkan kebijakan PSBB, maka sebuah ancaman baru akan muncul. Berawal dari ancaman krisis ekonomi hingga menyebabkan krisis politik. Hal tersebut akan menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa terelakkan. Apalagi jumlah korban PHK yang semakin bertambah menjadi awal dari krisis ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin terlihat jelas.
Krisis ekonomi kemudian menjadi peluang lahirnya krisis politik karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin. Awal dari krisis politik adalah tidak stabilnya ekonomi yang akan berbuntut panjang. Oleh karena itu, peran saling membantu antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi yang berujung menjadi krisis politik. Jika krisis politik menjadi nyata, maka energi dan biaya negara akan terkuras.
PSBB juga tidak mungkin terus dilakukan karena banyak orang yang tetap harus keluar rumah untuk menghidupi keluarganya. Masyarakat tidak mungkin tetap bersembunyi di rumah dalam jangka waktu yang tidak pasti. Masyarakat juga tidak mungkin selalu dibatasi aktivitas sosial dan ekonominya dengan tetap berada di rumah saja. Sejatinya, setiap orang perlu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya untuk kelangsungan hidupnya. Jika PSBB masih terus dilakukan, tentunya akan memicu kekacauan sosial.
New normal menunjukkan semangat pemerintah untuk kembali memulihkan roda perekonomian dan menjadi salah satu strategi penanggulangan krisis politik. Namun, penulis menyarankan kepada pemerintah jika metode new normal diterapkan, maka akan lebih baik jika protokol kesehatan di bidang perekonomian benar-benar diperketat agar tidak menambah kenaikan angka positif.
Penulis juga menyarankan jika new normal diterapkan untuk memulihkan perekonomian Indonesia, maka sebaiknya metode new normal difokuskan pada sektor perekonomian, tetapi tidak berlaku untuk sektor lainnya. Contohnya, seperti sektor pendidikan. Hal ini untuk menekan laju pertumbuhan kenaikan angka positif virus Corona.
Jadi, pemerintah tidak hanya fokus untuk memulihkan perekonomian, tetapi juga fokus untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tumpang tindih antara perekonomian dengan kurva kenaikan angka positif virus Corona. Jadi, diharapkan metode new normal ini benar-benar bisa memulihkan perekonomian Indonesia tanpa memunculkan masalah lainnya.
Reka Arya Nanda
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala
Editor: Diana Intan Pratiwi
Baca juga:
New Normal: Langkah Tepat Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi?
Siapkah Indonesia Terapkan New Normal?
Analisis Dampak New Normal terhadap Ekonomi dan Politik
