Hubungan Indonesia-China telah mencapai puncaknya dengan Kemitraan Strategis Komprehensif sejak 2013, ditandai dengan lonjakan perdagangan bilateral hingga 147,78 miliar dolar AS pada 2024 (data Bea Cukai China).
Investasi China melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, membawa harapan pembangunan infrastruktur.
Namun, di balik gemerlap kerja sama ini, muncul bayang-bayang: apakah Indonesia sedang menjalin kemitraan yang setara atau justru terjebak dalam pengambilalihan bertahap oleh raksasa ekonomi Asia ini?
Ekonomi menjadi sorotan utama. Ekspor Indonesia ke China, seperti nikel dan batubara, melonjak hingga 71,09 miliar dolar AS pada 2024, namun impor dari China (76,69 miliar dolar AS) menciptakan defisit perdagangan.
Produk China membanjiri pasar lokal, mengancam industri tekstil Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh pelaku usaha di platform X.
Ketergantungan pada investasi China juga memicu polemik, terutama ketika tenaga kerja asing mendominasi proyek strategis, memicu sentimen bahwa keuntungan ekonomi lebih mengalir ke Beijing daripada rakyat Indonesia.
Geopolitik menambah kompleksitas. Di Laut Natuna Utara, klaim China melalui “sembilan garis putus-putus” menantang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Insiden kapal nelayan China dan penemuan Seaglider di perairan Indonesia mencerminkan ancaman terhadap kedaulatan maritim.
Meski Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982 (UU 17/1985) dan memperkuat aliansi dengan negara seperti anggota AUKUS, ketegangan ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral jauh dari harmonis.
China juga memperluas pengaruh melalui soft power. Lomba Pidato Bahasa Indonesia di Beijing pada April 2025 menunjukkan upaya membangun kedekatan budaya.
Namun, seperti yang dianalisis oleh Bantarto Bandoro, ini bisa menjadi bagian dari strategi China untuk memengaruhi dinamika politik regional, menempatkan Beijing sebagai pusat pengambilan keputusan di Asia.
Indonesia, dengan politik bebas-aktifnya, harus berhati-hati. Kerja sama dengan China menawarkan peluang, tetapi tanpa strategi yang cerdas, Indonesia berisiko kehilangan otonomi ekonomi dan geopolitik.
Pemerintah perlu memperkuat industri lokal, menegakkan kedaulatan maritim, dan membangun resiliensi teknologi untuk menghindari jebakan ketergantungan.
Seperti nasihat Bung Hatta, Indonesia harus “mendayung di antara dua karang”— memanfaatkan peluang tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Hubungan ini bukan sekadar kemitraan, tetapi ujian bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan di tengah ambisi global China.
Tanpa kewaspadaan, keseimbangan yang diidamkan bisa berubah menjadi dominasi yang merugikan.
Penulis: Alvito M. H. Tiris
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
Bea Cukai China. (2024). Laporan Perdagangan Bilateral China-Indonesia Tahun 2024. Beijing: General Administration of Customs of the People’s Republic of China.
Bandoro, Bantarto. (2025). Soft Power China di Asia Tenggara: Implikasi bagi Indonesia.” Jurnal Kajian Wilayah, 15(2), 45-62.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik di Indo-Pasifik. Jakarta: Kemenlu RI.
United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). New York: United Nations.
Laporan Media: Antara News. (2025, Januari 15). “Ketegangan di Laut Natuna Utara: Indonesia Perkuat Patroli Maritim.” Diakses dari https://www.antaranews.com.
Laporan Media: Kompas. (2025, April 20). “Lomba Pidato Bahasa Indonesia di Beijing: Upaya China Perluas Soft Power.” Diakses dari https://www.kompas.com.
Postingan X: @PelakuUsahaTextilID. (2024, November). “Impor tekstil China bikin industri lokal kolaps. Pemerintah harus bertindak!” Diakses pada 20 Mei 2025.
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
Sangat menambah wawasan dan awareness