Kita semua tau bahwasannya debat merupakan salah satu metode kampanye yang diatur oleh undang-undang. Dan itu adalah tahapan yang sangat penting dan harus dilaksanakan dalam masa kampanye.
Karena di sana, masyarakat akan tau siapa sebenarnya calon kandidat yang paham akan keadaan NTB, dan mempunyai ancang-ancang untuk memajukan dan mensejahterakan NTB.
Di sana juga, masyarakat akan sangat memantau acara debat tersebut, di mana masyarakat akan menilai bagaimana pasangan calon kandidat dalam menjawab pertanyaan, melempar pertanyaan, bahkan memberikan tanggapan terkait dengan jawaban-jawaban dari paslon-paslon lain.
Semua itu akan sangat amat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat dan yang sangat menarik di sini yaitu terkait dengan tema yang sudah ditentukan:
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memajukan daerah
- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- Menyelesaikan persoalan daerah
- Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota provinsi dengan nasional, serta
- Memperkokoh Negara Kesatuan Republic Indonesia
Akan tetapi, pada saat sedang berlangsungnya debat pilkada, pembahasannya malah banyak diluar itu, entah itu saling menjelekkan satu sama lain, bahkan tergantikan dengan jawaban-jawaban ngawur yang sangat diluar konteks, dan yang lainnya.
Sama halnya dengan debat NTB tahun ini, di mana paslon 03 melemparakan pertanyaan kepada paslon 01 tentang alokasi anggaran/utang provinsi yang sebanyak 1,3 T, karna paslon 01 merupakan wakil gubernur priode 2018-2023, akan tetapi paslon 01 dengan entengnya hanya menjawab “itu bukan wewenang saya, sayakan wakil gubernur” padahal disana seharusnya selaku wakil juga harus tau jelas tentang alokasi anggaran tersebut.
Sama halnya juga dengan paslon 03 yang asal nyeketuk tentang pertumbuhan ekonomi NTB, beliau dengan lantang menyebutkan bahwa “pertumbuhan ekonomi NTB terendah di Indonesia dan belum bisa keluar dari daftar 10 Provinsi dengan ekonomi terendah di Indonesia”.
Padahal data yang ada, kualitas pertumbuhan ekonomi di NTB biasanya tinggi biasanya rendah, dan itu adalah hal yang lumrah terjadi, dan juga NTB bukan termasuk di 10 provinsi dengan ekonomi terrendah di Indonesia. Itu membuktikan bahwa paslon 03 belum paham betul tentang apa yang terjadi di NTB.
Selain melihat dari bahasa verbal yang dikeluarkan oleh tiap paslon, tentunya masyarakat juga akan melihat dari bahasa non verbal yang di perlihatkan oleh paslon saat debat tersebut sedang berlangsung, terlebih pada saat break, yang di mana, mungkin mereka anggap pada saat itu tidak akan terlalu disorot masyarakat.
Akan tetapi malah sebaliknya, di sana masyarakat akan memperhatikan betul etika yang mereka pergunakan, entah itu bagaiman cara duduk, berdiri, minuum dan bahkan bahasa-bahasa non verbal lainnya. Itu sebenarnya hal yang terlihat kecil dan sepele, akan tetapi sebenarnya kita bisa melihat calon pemimpin itu dari hal-hal kecil dan sederhana.
Lalu, jika jawaban ngawur, asal bicara saat debat sedang berlangsung, termasuk etika komunikasi yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat, akan tetapi malah sebaliknya, bahkan etika komunikasi tersebut tidak begitu diperlihatkan.
Lantas bagaimana kita bisa meyakinkan diri dalam memilih pemimpin bijak yang bisa dipercaya bisa mensejahterakan rakyat?
Penulis: Lu’luil Maknun
Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Mataram
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
