Indonesia Darurat Hoaks: Mengapa Informasi Palsu Mudah Menyebar?

Di era digital, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Satu unggahan di media sosial, pesan WhatsApp, atau video pendek dapat diteruskan berkali-kali sebelum seseorang sempat memeriksa apakah informasi tersebut benar.

Kemudahan tersebut tentu membawa manfaat. Masyarakat dapat memperoleh berita, pengetahuan, dan informasi dari berbagai sumber tanpa harus menunggu media cetak atau siaran televisi. Namun, kecepatan distribusi informasi juga membuat hoaks dan disinformasi lebih mudah beredar.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut misinformasi dan disinformasi sebagai persoalan yang dapat mengganggu kohesi sosial dan kehidupan berbangsa. Pada 2024, Komdigi mencatat 1.923 konten hoaks yang teridentifikasi.

Karena itu, persoalannya bukan hanya seberapa cepat kita mendapatkan informasi, tetapi juga seberapa cermat kita memeriksa informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.

Mengapa Hoaks Mudah Menyebar?

Hoaks tidak selalu hadir dalam bentuk berita yang sepenuhnya dibuat-buat. Informasi menyesatkan juga dapat muncul melalui potongan video, foto lama yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa baru, judul yang provokatif, atau informasi yang sengaja dilepaskan dari konteks aslinya.

Media sosial membuat persoalan tersebut semakin kompleks. Pengguna bukan hanya menjadi pembaca, tetapi juga dapat menjadi penyebar informasi hanya dengan menekan tombol share.

Komdigi pada 2026 juga menyoroti bagaimana algoritma media sosial dapat memengaruhi informasi yang diterima pengguna sekaligus membentuk persepsi. Dalam kondisi penetrasi internet yang semakin luas, kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi menjadi semakin penting.

Ada beberapa alasan mengapa sebuah informasi palsu dapat menarik perhatian:

judulnya dibuat mengejutkan atau menakutkan;
informasi berkaitan dengan isu yang sedang ramai;
informasi sesuai dengan keyakinan atau prasangka pembaca;
menggunakan foto atau video yang terlihat meyakinkan;
disebarkan oleh orang yang dikenal;
pembaca tidak memiliki kebiasaan memeriksa sumber.

Karena itu, informasi yang banyak dibagikan belum tentu merupakan informasi yang benar.

Hoaks Tidak Hanya Berkaitan dengan Politik

Hoaks sering mendapat perhatian besar ketika berkaitan dengan politik dan pemilu. Namun, penyebaran informasi palsu tidak berhenti pada persoalan politik.

Informasi menyesatkan juga dapat berkaitan dengan kesehatan, bantuan pemerintah, pendidikan, bencana, keamanan, hingga penipuan digital.

Contohnya, Komdigi pernah mengidentifikasi informasi palsu mengenai pendaftaran Program Indonesia Pintar melalui akun Telegram. Informasi tersebut diklarifikasi sebagai hoaks karena mekanisme pendaftaran yang sebenarnya tidak menggunakan akun Telegram sebagaimana narasi yang beredar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hoaks dapat muncul dalam persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kewaspadaan tidak hanya diperlukan ketika menghadapi isu politik.

Mengapa Kita Tidak Boleh Langsung Mempercayai Informasi?

Salah satu masalah dalam penyebaran hoaks adalah kecenderungan masyarakat untuk bereaksi sebelum melakukan verifikasi.

Informasi yang membuat seseorang marah, takut, terkejut, atau merasa sangat senang justru perlu diperiksa lebih hati-hati. Emosi dapat membuat seseorang lebih mudah mengambil keputusan untuk membagikan informasi tanpa memeriksa konteksnya.

Misalnya, sebuah video lama dapat kembali beredar dengan keterangan seolah-olah peristiwa tersebut baru terjadi. Tanpa memeriksa tanggal dan sumber asli video, seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar.

Karena itu, kebiasaan membaca tidak cukup hanya dengan membaca judul. Kita perlu memahami isi, sumber, waktu publikasi, dan konteks informasi.

Hal ini berkaitan erat dengan literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat dan internet, tetapi juga kemampuan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Cara Memeriksa Informasi Sebelum Membagikannya

Melawan hoaks tidak selalu membutuhkan kemampuan teknis yang rumit. Ada beberapa pemeriksaan sederhana yang dapat dilakukan sebelum meneruskan sebuah informasi.

1. Periksa sumber informasi

Pertama, lihat siapa yang menerbitkan informasi tersebut.

Apakah berasal dari media yang jelas? Apakah ada nama penulis? Apakah lembaga yang disebut dalam berita benar-benar pernah mengeluarkan pernyataan tersebut?

Jika sumbernya tidak jelas, jangan terburu-buru menganggap informasi itu benar.

2. Periksa tanggal publikasi

Tanggal menjadi bagian penting dalam memeriksa informasi.

Berita lama dapat kembali viral ketika terjadi peristiwa yang memiliki kemiripan. Padahal, konteksnya mungkin sudah berbeda.

Karena itu, jangan hanya bertanya, “Apakah berita ini benar?” tetapi juga tanyakan, “Apakah informasi ini benar untuk konteks yang sedang terjadi sekarang?”

3. Jangan hanya membaca judul

Judul yang provokatif dapat membuat pembaca langsung mengambil kesimpulan.

Baca isi artikel secara keseluruhan. Periksa apakah isi berita benar-benar mendukung judulnya.

Jika hanya menemukan tangkapan layar judul atau potongan informasi, cari sumber aslinya.

4. Bandingkan dengan sumber lain

Jangan bergantung pada satu unggahan ketika informasinya menyangkut persoalan penting.

Bandingkan informasi dengan media kredibel, situs resmi lembaga pemerintah, atau sumber primer lainnya.

Komdigi sendiri mengimbau masyarakat untuk memverifikasi informasi, termasuk informasi kesehatan, melalui sumber resmi dan kredibel.

5. Periksa foto dan video

Foto dan video dapat memberikan kesan bahwa sebuah informasi benar. Namun, materi visual juga dapat digunakan kembali dalam konteks yang berbeda.

Sebuah video yang benar-benar terjadi tidak otomatis membuktikan bahwa narasi yang menyertainya juga benar.

Contohnya, Komdigi pernah mengklarifikasi video lama yang digunakan kembali dengan narasi seolah-olah berkaitan dengan demonstrasi UU Pilkada 2024. Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata merupakan rekaman wawancara dari 2020 dengan konteks berbeda.

6. Jangan langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi

Jika sebuah informasi belum dapat dipastikan kebenarannya, tidak ada kewajiban untuk meneruskannya.

Justru dengan tidak membagikannya, kita membantu menghentikan rantai penyebaran informasi yang belum jelas.

Peran Pendidikan dalam Menghadapi Hoaks

Penanganan hoaks tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sekolah, perguruan tinggi, keluarga, media, organisasi masyarakat, dan platform digital juga memiliki peran dalam membangun kebiasaan masyarakat untuk memeriksa informasi.

Mahasiswa, misalnya, dapat menjadi bagian dari upaya tersebut dengan membiasakan diri menggunakan sumber yang kredibel dalam mengerjakan tugas maupun ketika membagikan informasi di media sosial.

Guru dan dosen juga dapat mengajarkan cara membedakan fakta, opini, informasi menyesatkan, dan sumber yang dapat dipercaya.

Komdigi pada 2026 menekankan bahwa guru dan orang tua perlu mendampingi anak menghadapi hoaks, penipuan digital, serta manipulasi informasi berbasis AI yang semakin sulit dikenali.

Artinya, literasi digital tidak cukup diberikan sekali melalui seminar. Ia perlu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah dan Masyarakat Sama-Sama Memiliki Peran

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan klarifikasi, edukasi, dan mekanisme penanganan terhadap informasi yang melanggar hukum.

Namun, masyarakat juga tidak dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab tersebut kepada pemerintah.

Setiap pengguna internet memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang ia sebarkan.

Semakin banyak orang melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, semakin kecil peluang informasi palsu menyebar luas.

Sebaliknya, jika setiap orang hanya berpikir bahwa “yang penting saya teruskan dulu”, sebuah informasi yang belum terbukti dapat berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar.

Bagaimana dengan Aspek Hukumnya?

Penyebaran informasi palsu melalui sistem elektronik juga memiliki konsekuensi hukum tertentu. Namun, penting untuk tidak menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa setiap hoaks otomatis dikenai satu pasal yang sama.

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur beberapa bentuk perbuatan yang berkaitan dengan informasi elektronik.

Misalnya, Pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai distribusi atau transmisi informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (3) juga mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Ketentuan pidananya juga terdapat dalam Pasal 45A. Karena ketentuan hukum dapat berubah dan penerapannya bergantung pada unsur perbuatan yang dilakukan, pembaca sebaiknya merujuk pada teks resmi UU Nomor 1 Tahun 2024 ketika membutuhkan informasi hukum yang lebih lengkap.

Dengan demikian, memahami hukum penting, tetapi pencegahan tetap dapat dimulai dari tindakan sederhana: jangan menyebarkan informasi yang belum diverifikasi.

Tabayun: Tidak Terburu-Buru Menyebarkan Informasi

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, prinsip memeriksa kebenaran informasi sebenarnya bukan sesuatu yang baru.

Dalam tradisi Islam dikenal konsep tabayun, yaitu sikap memeriksa dan memastikan informasi sebelum mengambil kesimpulan atau bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan digital saat ini. Ketika menerima informasi yang mengejutkan atau berpotensi menimbulkan konflik, seseorang seharusnya tidak langsung bereaksi.

Berhenti sejenak, memeriksa sumber, mencari konteks, dan memastikan kebenarannya merupakan bentuk tanggung jawab terhadap orang lain.

Nilai budaya yang mengajarkan kehati-hatian dalam bertutur dan menghormati sesama juga dapat menjadi modal sosial untuk menghadapi persoalan informasi palsu.

Indonesia Tidak Cukup Hanya Melawan Hoaks

Persoalan hoaks tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghapus satu per satu informasi palsu.

Yang lebih penting adalah membangun masyarakat yang memiliki ketahanan digital.

Ketahanan tersebut berarti masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang belum terverifikasi, mampu mengenali manipulasi informasi, dan bersedia mencari sumber yang lebih kredibel sebelum mengambil keputusan.

Pemerintah juga perlu terus memperkuat edukasi dan klarifikasi. Pada saat yang sama, kampus, sekolah, keluarga, media, dan masyarakat perlu membangun kebiasaan yang sama.

Karena itu, melawan hoaks bukan sekadar pekerjaan pemerintah. Setiap pengguna internet memiliki peran.

Sebelum menekan tombol share, luangkan waktu untuk bertanya:

Siapa sumbernya? Kapan informasi itu dibuat? Apa konteksnya? Apakah ada sumber lain yang mengonfirmasi?

Jika jawabannya belum jelas, lebih baik berhenti menyebarkannya.

Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang mampu mengakses informasi dengan cepat, tetapi juga masyarakat yang mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan.

Suresity May
Mahasiswa Sampoerna University