Sistem perundang-undangan di Indonesia, sebagai fondasi utama dalam penerapan keadilan dan kepastian hukum, menghadapi sejumlah tantangan yang rumit dan mendasar.
Kekurangan yang ada tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan isu struktural dan budaya yang berpengaruh terhadap kinerja sistem hukum itu sendiri.
Salah satu kekurangan yang paling signifikan adanya peraturan yang saling tumpang tindih. Banyaknya undang-undang tidak harmonis atau bertentangan menyebabkan munculnya kebingungan dalam hal hukum.
Situasi ini menyulitkan masyarakat serta pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan mereka, karena tidak ada kepastian mengenai peraturan yang ada.
Di samping itu, proses pembuatan undang-undang yang lambat dan rumit membuat regulasi tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Korupsi merupakan isu yang sangat serius dalam sistem hukum di Indonesia. Tindakan korupsi yang melibatkan berbagai tingkat aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, mengganggu integritas sistem hukum itu sendiri.
Korupsi menimbulkan ketidakadilan, di mana individu yang memiliki kekuasaan atau uang dapat mengubah arah proses hukum, sedangkan masyarakat kecil yang tidak memiliki akses tersebut menjadi korban ketidakadilan.
Lambatnya jalan proses hukum juga menjadi perhatian. Banyaknya kasus yang menumpuk dan kekurangan tenaga kerja yang cukup mengakibatkan pemyelesaian perkara terhambat. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Proses hukum yang berlarut-larut menciptakan ketidakpastian dan menambah beban psikologis bagi para pihak yang terlibat.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada kualitas penegak hukum. Profesionalisme yang kurang, integritas yang rendah, dan minimnya pemahaman terhadap hukum menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya.
Aparat penegak hukum yang tidak memiliki kemampuan atau moralitas yang baik dapat dengan mudah dipengaruhi atau disuap oleh pihak-pihak tertentu, sehingga keadilan menjadi terganggu.
Ketidaksetaraan akses terhadap keadilan juga merupakan merupakan isu yang serius. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau menghadapi kendala ekonomi sering kali menemukan kesulitan dalam mendapatkan layanan hukum.
Biaya yang tinggi, minimnya informasi, dan jarak yang jauh dari institusi hukum membuat mereka tersisih dalam sistem peradilan. Situasi ini menciptakan kesenjangan sosial dan memperburuk ketidakadilan.
Independensi institusi peradilan sering kali terhambat oleh campur tangan politik dan kepentingan pribadi. Pengaruh dari pihak luar dapat merusak neutralitas hakim dalam memutuskan perkara.
Hal ini menimbulkan rasa skeptis di masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, karena dianggap tidak lagi berdasarkan pada fakta dan keadilan, melainkan pada kepentingan tertentu.
Selain itu, minimnya keterbukaaan dalam praktik hukum juga menjadi permasalahan. Proses pengambilan keputusan yang tertutup dan tidak melibatkan masyarakat menyebabkan ketidakpastian dan kecurigaan.
Masyarakat merasa diabaikan dalam proses yang berdampak pada kehidupan mereka, sehingga mereka merasa teralienasi dan merasa kehilangan kendali atas sistem hukum yang ada.
Untuk menangani berbagai kelemahan tersebut, dibutuhkan perubahan menyeluruh dalam sistem peradilan di Indonesia. Perubahan ini harus mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kualitas lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi, dan perbaikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan
Selain itu, pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika harus ditanamkan sejak dini, agar tercipta generasi yang memiliki karakter dan integritas tinggi dalam menegakkan hukum.
Keterlibatan masyarakat memiliki peranan krusial dalam reformasi ini. Masyarakat perlu bergerak aktif dalam memantau perlaksanaan hukum, memberikan saran yang membangun dan menuntut keterbukaan serta pertanggungjawaban dari pihak penegak hukum.
Dengan cara ini, sistem hukum di Indonesia dapat berfungsi dengan baik, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan beretika.
Kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia bukanlah masalah yang mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan kerjasama dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar dan berkelanjutan.
Hanya dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat beroperasi dengan baik, sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Rafael Ulung Lintang Setyawan
Mahasiswa Hukum Universitas Negeri Tidar
Editor: Ika Ayuni Lestari
