Di dataran tinggi Sumatra Barat, kata galodo memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar istilah.
Ia merujuk pada banjir bandang yang datang tiba-tiba, membawa lumpur, batu, dan puing-puing dari wilayah hulu menuju permukiman di bawahnya.
Berbeda dengan banjir biasa, galodo sering datang tanpa banyak peringatan dan meninggalkan kerusakan yang sulit dipulihkan.
Dalam satu dekade terakhir, kejadian seperti ini semakin sering terjadi, memunculkan pertanyaan mendesak tentang apa yang sebenarnya mendorong pola tersebut.
Meskipun curah hujan ekstrem sering disebut sebagai pemicu langsung, terdapat persoalan yang lebih mendasar dan struktural di baliknya: deforestasi.
Hilangnya tutupan hutan di Sumatra telah secara signifikan mengubah keseimbangan ekologis, mengubah lanskap yang dulunya melindungi menjadi wilayah berisiko tinggi.
Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan; ia merupakan sistem kompleks yang mengatur siklus air, menstabilkan tanah, dan mengurangi risiko bencana.
Di wilayah pegunungan seperti Sumatra Barat, hutan berfungsi sebagai penyangga alami.
Akar pohon mengikat tanah, sementara kanopi memperlambat jatuhnya air hujan sehingga memungkinkan air meresap secara bertahap ke dalam tanah.
Ketika hutan ditebang, baik untuk pertanian, penebangan kayu, maupun pembangunan infrastruktur, pertahanan alami ini hilang.
Air hujan mengalir cepat di permukaan alih-alih terserap.
Akibatnya adalah meningkatnya limpasan air, erosi tanah, dan pada akhirnya longsor serta banjir bandang.
Dalam konteks galodo, deforestasi bertindak sebagai faktor pengganda yang memperkuat kecepatan dan daya rusak aliran air dan material.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa Sumatra telah kehilangan jutaan hektare tutupan hutan dalam beberapa dekade terakhir.
Antara tahun 2001 hingga 2022 saja, pemantauan berbasis satelit menunjukkan penurunan yang konsisten pada kawasan hutan primer, terutama di wilayah dengan ekspansi perkebunan dan aktivitas pertambangan.
Kehilangan ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan kontributor langsung terhadap meningkatnya kerentanan manusia.
Banjir dan galodo yang melanda berbagai wilayah Sumatra Barat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kejadian besar pada akhir 2025, menunjukkan skala masalah yang semakin meningkat.
Banyak komunitas terisolasi, infrastruktur rusak, dan mata pencaharian terganggu.
Di beberapa daerah, sungai meluap dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa batu besar dan batang pohon ke kawasan permukiman.
Data meteorologi memang menunjukkan intensitas hujan yang tinggi saat kejadian tersebut.
Namun, curah hujan serupa di masa lalu tidak selalu menghasilkan dampak yang begitu parah.
Hal ini menunjukkan bahwa degradasi lingkungan telah mengurangi kemampuan alam untuk menghadapi tekanan alami.
Kesaksian masyarakat setempat memperkuat hal ini.
Warga sering mengamati perubahan perilaku sungai, peningkatan sedimentasi, serta frekuensi longsor kecil yang mendahului bencana besar.
Semua ini merupakan tanda peringatan bahwa lanskap sedang berada dalam tekanan.
Selain faktor lingkungan, persoalan deforestasi di Sumatra juga sangat terkait dengan tata kelola.
Lemahnya penegakan regulasi penggunaan lahan, tumpang tindih perizinan, serta penebangan ilegal turut mempercepat hilangnya hutan.
Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada pertimbangan lingkungan, menghasilkan keputusan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
Bencana yang terus berulang tanpa perbaikan tata kelola yang nyata perlahan menggerus kepercayaan publik.
Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi korban, tetapi juga menjadi pihak yang mempertanyakan keseriusan negara dan aktor-aktor terkait dalam melindungi mereka.
Ketika kebijakan dianggap tidak transparan dan penegakan hukum terlihat lemah, muncul persepsi bahwa risiko bencana bukan lagi semata akibat alam, melainkan akibat kelalaian yang berulang.
Dalam situasi ini, kepercayaan publik tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi terkikis sedikit demi sedikit setiap kali bencana datang tanpa perubahan yang berarti.
Kondisi tersebut memicu krisis kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
Ketika bencana terjadi, muncul pertanyaan: apakah ini bisa dicegah? Apakah peringatan diabaikan? Siapa yang bertanggung jawab?
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjawab persoalan ini.
Tanpa keduanya, upaya mitigasi bencana akan dianggap sekadar reaktif dan tidak menyentuh akar masalah.
Dampak galodo tidak hanya berupa kerusakan fisik.
Bencana ini mengganggu pendidikan, memaksa keluarga mengungsi, dan menciptakan kesulitan ekonomi jangka panjang.
Petani kehilangan hasil panen, usaha kecil terhenti, dan akses terhadap layanan dasar menjadi terbatas.
Selain itu, dampak psikologis sering kali terabaikan.
Hidup dalam ancaman bencana yang datang tiba-tiba menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Di wilayah rawan bencana, ketahanan tidak hanya berarti membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan rasa aman dan stabilitas.
Mengatasi persoalan galodo dan deforestasi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.
Reboisasi dan konservasi hutan harus menjadi prioritas, terutama di daerah aliran sungai yang kritis.
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga dapat menjadi solusi, dengan memberdayakan warga lokal untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.
Di sisi lain, penegakan hukum lingkungan harus diperkuat.
Ini mencakup pemantauan perubahan penggunaan lahan, penindakan terhadap aktivitas ilegal, serta memastikan setiap proyek pembangunan melalui kajian lingkungan yang ketat.
Teknologi juga dapat berkontribusi. Sistem peringatan dini, prakiraan cuaca yang lebih akurat, dan pemantauan geospasial dapat membantu masyarakat bersiap menghadapi potensi bencana.
Namun, teknologi harus didukung oleh kelembagaan yang kuat dan keterlibatan masyarakat.
Ancaman galodo yang terus berulang di Sumatra menuntut peninjauan ulang model pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar konsep abstrak—melainkan kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko bencana dan menjamin kesejahteraan jangka panjang.
Pelajaran dari Sumatra sangat jelas. Alam tidak lagi mampu menanggung dampak eksploitasi tanpa kendali.
Pada titik ini, persoalan yang dihadapi tidak lagi semata krisis lingkungan, tetapi juga krisis kepercayaan.
Ketika masyarakat tidak lagi yakin bahwa kebijakan dibuat untuk melindungi mereka, maka legitimasi akan melemah dan upaya mitigasi menjadi kurang efektif.
Tanpa kepercayaan, bahkan kebijakan yang baik pun berisiko ditolak atau diabaikan.
Oleh karena itu, memulihkan hutan harus berjalan seiring dengan memulihkan kepercayaan publik, melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan nyata masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Seiring hilangnya hutan, batas antara bencana alam dan bencana akibat ulah manusia semakin kabur.
Galodo bukan sekadar fenomena alam; ia mencerminkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya.
Deforestasi telah mengubah lanskap yang dulunya melindungi menjadi sumber ancaman.
Tanpa tindakan tegas, bencana ini akan terus berulang dengan intensitas yang semakin besar.
Langkah ke depan membutuhkan komitmen bersama, dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.
Melindungi hutan, memperkuat tata kelola, dan memprioritaskan keberlanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk memutus siklus bencana.
Di Sumatra, tanda-tanda peringatan sudah terlihat.
Pertanyaannya adalah apakah kita akan mengindahkannya sebelum galodo berikutnya datang.
Penulis: Neneng Isnaniah
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
⚡ Baca Lebih Cepat Artikel MMI di Ponsel Anda!
Ikuti Channel WhatsApp
Media Mahasiswa Indonesia (MMI):
KLIK DI SINI
