Indonesia merupakan negara berkembang di mana ekonominya pun masih bisa dikatakan rendah. Masih banyak ditemui keluarga-keluarga yang kurang mampu sehingga anak mereka pun tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
Sehingga pemerintah memutar otak bagaimana cara membantu mereka yang kurang mampu agar bisa tetap bersekolah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan program yang bernama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah, pemerintah memberikan bantuan tunai pendidikan kepada mahasiswa yang kurang mampu di Perguruan Tinggi berupa uang saku selama delapan semester dan keringanan biaya pendidikan seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Baca Juga: Belajar dari Gap Year: Pro Kontra Menunda Berkuliah Setelah Lulus SMA
Target penerima program ini adalah mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin seperti para peserta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Kartu Keluarga Harapan (PKH), dan yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Namun tentu saja mereka harus mempunyai potensi akademik.
Yang sangat disayangkan adalah banyak mahasiswa dari keluarga golongan menengah ke atas, yang mendapatkan KIP-K. Banyak kasus mahasiswa yang memalsukan data persyaratan untuk dapat mendaftar program KIP-K ini. Sedangkan yang benar-benar membutuhkan tidak mendapat KIP-K.
Banyak ditemui mahasiswa penerima KIP-K yang berbanding terbalik dengan kehidupan sosialnya (kurang mampu). Hal ini pasti membuat geram mahasiswa lain yang menerima KIP-K maupun non KIP-K.
Mungkin sempat terbesit di pikiran anak non KIP-K, “Aku aja yang anak non KIP-K kehidupanku biasa, barang-barang yang aku punya juga seadanya tapi anak penerima KIP-K malah barang-barangnya branded, kehidupannya lebih hedon dari pada anak non KIP-K”.
Baca Juga: Tips Mudah Kuliah Sambil Kerja
Dan bahkan menurut saya yang juga merupakan mahasiswa melihat kondisi yang sama ketika di lapangan, bahkan penerima KIP-K anak-anaknya dalam hal akademik tergolong biasa saja. Banyak yang tidak memiliki prestasi apapun dan nilai pas-pasan.
Jadi menurut saya penentuan target dari penerima KIP-K perlu direvisi lagi dan lebih diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan keirian mahasiswa lain. Pihak penyelenggara pun dapat lebih bisa memastikan bagaimana keadaan kondisi ekonomi mahasiswa pendaftar.
Dan bagi yang melanggar atau melakukan penipuan seperti memalsulkan data persyaratan KIP-K harus diberi tindakan tegas dan hukuman agar tersangka jera dan mahasiswa lain takut untuk melakukan hal tersebut.
Penulis: Wilda Eka Prasetyani
Mahasiswa Jurusan Management Universitas Negeri Malang
Editor: Ika Ayuni Lestari
Bahasa: Rahmat Al Kafi
