Krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia telah menghadapi tantangan besar dalam beberapa dekade terakhir. Isu-isu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lambannya penanganan kasus hukum menjadi penyebab utama merosotnya reputasi lembaga-lembaga penegak hukum.
Fenomena ini tidak hanya merusak rasa keadilan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara. Artikel ini akan membahas penyebab utama krisis ini serta menawarkan solusi untuk mengatasinya.
Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, dari kepolisian hingga hakim, telah menjadi masalah yang sulit untuk diberantas. Kasus-kasus suap untuk mempengaruhi putusan atau memperlambat proses hukum sering terungkap di media. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum bisa diperdagangkan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, banyak kasus hukum yang ditangani dengan kurangnya transparansi, baik dalam tahap penyidikan maupun pengambilan keputusan. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi yang melibatkan kepentingan tertentu.
baca juga: Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia
Sistem hukum Indonesia juga sering dianggap tidak adil, dengan hukum lebih keras terhadap masyarakat kecil, sementara pelaku kejahatan dari kalangan elit seringkali mendapat perlakuan khusus. Selain itu, proses hukum yang berlangsung lama tanpa hasil yang jelas memperburuk kondisi ini. Penundaan yang tidak wajar seringkali disebabkan oleh masalah internal, seperti kurangnya sumber daya atau adanya tekanan politik.
Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, dibutuhkan peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal. Lembaga penegak hukum perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberdayakan untuk mengawasi dan menyelidiki tindakan yang melanggar hukum di dalam lembaga-lembaga penegak hukum.
Selain itu, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan etika dan integritas sejak awal. Pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai keadilan dan profesionalisme dapat membantu membangun karakter aparat yang bertanggung jawab.
Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu juga merupakan solusi penting. Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi, baik terhadap masyarakat kecil maupun elit. Hal ini memerlukan komitmen dari pemimpin lembaga penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara konsisten.
Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses hukum dapat meningkatkan transparansi, seperti dengan mengadakan sidang virtual yang terbuka untuk umum atau menerapkan sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat.
Peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media harus terus menyuarakan ketidakadilan dan mendukung reformasi hukum. Dengan adanya pengawasan yang kuat dari masyarakat, lembaga penegak hukum akan terdorong untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel.
Krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan mengatasi akar masalah, seperti korupsi, ketidaktransparanan, dan ketidakselarasan, serta menerapkan solusi yang konkret, lembaga penegak hukum dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Upaya ini memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Jika berhasil, Indonesia akan dapat mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.
Penulis:
- Thurraya Safa Bahira
- Salwa
- Muh. Shafaat Al Kindi
- Putra Alvinsyah Harun
- Nofryano Da Conceciao Ximenes
Mahasiswa Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: Salwa Alifah Yusrina
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
