Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4,95% pada triwulan III-2024, konsep bisnis mulai bergeser dari yang sekadar mengejar profit menuju pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan ekonomi yang tercermin dari indeks gini 0,379 menjadi pengingat bahwa tanggung jawab ekonomi perusahaan harus dibangun dengan visi jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai Rp 5.638,9 triliun pada triwulan III-2024 menyimpan tantangan tersendiri. Data Badan Pusat Statistik mengungkap kesenjangan yang masih berbeda jauh antara perkotaan dan perdesaan, dengan indeks gini 0,399 di perkotaan dan 0,306 di pedesaan.
Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab ekonomi yang berkelanjutan dari sektor perusahaan besar.
Muhammad Yunus menyatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang membuat keuntungan, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif di masyarakat. Prinsip ini telah dibuktikan oleh Pertamina melalui program Pertamina Village yang membina 62 desa melalui 131 program lintas sektor.
Dominasi Pulau Jawa yang berkontribusi 56,84% terhadap perekonomian nasional menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan. Di sinilah peran vital tanggung jawab ekonomi berkelanjutan perusahaan untuk memastikan dampak positif dapat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.
Program pengembangan ekowisata Pertamina telah menjangkau 2.255 penerima manfaat sebagai bukti bahwa pemberdayaan ekonomi harus bersifat menyeluruh.
Implementasi tanggung jawab ekonomi berkelanjutan membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.
Keberhasilan mendirikan 29 bengkel mandiri melalui program peningkatan kapasitas wirausaha menunjukkan bahwa pemberdayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Sektor swasta juga mulai menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab ekonomi mereka melalui penerapan praktik bisnis berkelanjutan.
Baca Juga:Â PIK 2: Antara Keuntungan Ekonomi dan Kegelisahan Masyarakat
Program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan UMKM telah membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat di berbagai daerah.
Pemerintah berperan sebagai regulator melalui berbagai program strategis seperti transisi energi, insentif sektor ramah lingkungan, dan pengembangan instrumen pembiayaan hijau. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen serius pemerintah terhadap penanganan masalah iklim.
Pemerintah mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan pemahaman tentang praktik bisnis berkelanjutan di kalangan pelaku usaha. Diperlukan juga pengembangan infrastruktur pendukung seperti teknologi ramah lingkungan dan sistem distribusi yang efisien.
Tantangan implementasi tanggung jawab ekonomi berkelanjutan mencakup kebutuhan akan investasi signifikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Namun, manfaat jangka panjang dari pendekatan ini jauh melampaui biaya yang dikeluarkan.
Perusahaan yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga membangun ketahanan bisnis mereka sendiri.
Kolaborasi multi-stakeholder dan komitmen jangka panjang menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dengan penekanan pada tanggung jawab ekonomi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, Indonesia bergerak menuju sistem ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Baca Juga:Â Presiden Prabowo Subianto Tingkatkan Swasembeda Pangan dan Ekonomi Biru
Penguatan regulasi juga menjadi aspek penting dalam mendukung implementasi praktik bisnis berkelanjutan. Pemerintah perlu menyediakan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasinya.
Sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat harus diterapkan untuk memastikan program-program pemberdayaan berjalan sesuai tujuan. Transparansi dalam pelaporan dampak sosial dan lingkungan juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik.
Pelibatan akademisi dan lembaga penelitian dalam mengkaji efektivitas program pemberdayaan ekonomi akan membantu mengembangkan model yang lebih baik kedepannya.
Penulis:Â Silvia Bunga Lestari
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang
Editor: I. Khairunnisa
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News
