Akhir-akhir ini, isu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia.
Hal ini telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan terkait kualitas serta ketersediaan produk minyak bumi dan gas tersebut.
Peristiwa ini dipicu oleh beberapa hal, seperti permintaan yang tinggi, distribusi kurang merata, praktik penimbunan gas oleh oknum tertentu bahkan praktik pengoplosan serta penimbunan BBM demi meraih keuntungan banyak.
Dari permasalahan tersebut, tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Banyak pelaku usaha dan rumah tangga mengalami kesulitan, sehingga menjadikan antre panjang dimana-mana. Begitu pula dengan BBM yang terjadi demikian.
Negara rugi dan ekonomi dapat terancam. Akibatnya, keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” belum sepenuhnya terwujud.
Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, Pancasila dapat menjadi solusi nyata yang dapat diterapkan baik dalam kebijakan negara maupun dalam menghadapi sikap masyarakat.
Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menegaskan bahwa setiap individu harus bertindak dengan moralitas yang tinggi, termasuk dalam sektor ekonomi dan distribusi sumber daya.
Jika nilai ini diterapkan, maka kesadaran akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam distribusi BBM akan meningkat, sehingga praktik-praktik seperti pengoplosan dan penimbunan dapat diminimalkan.
Baca juga: Pentingnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membentuk Generasi Muda
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, semangat Persatuan Indonesia juga menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga stabilitas energi nasional.
Jika hanya satu pihak yang berjuang sementara yang lain abai atau bahkan mencari keuntungan pribadi, maka masalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, peran aktif semua elemen masyarakat sangat diperlukan, baik dalam pengawasan distribusi maupun dalam melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, dalam Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menekankan serta mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus melalui pertimbangan matang, melibatkan berbagai pihak, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi distribusi energi, memastikan subsidi BBM tepat sasaran, serta membangun sistem yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Partisipasi masyarakat juga sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
Lebih lanjut, di dalam Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mengamanatkan bahwa subsidi harus berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat. Subsidi yang diberikan harus tepat sasaran agar benar-benar membantu kelompok masyarakat yang berhak atau membutuhkan, demi terciptanya keadilan sosial.
Tantangan sosial seperti kenaikan harga BBM, pengoplosan bahan bakar, dan ketidakadilan dalam distribusi energi menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
Jika dibiarkan, permasalahan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam kebijakan negara dan perilaku masyarakat.
Baca juga: Inflasi Menaikkan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi
Selain itu, dalam mengelola sumber daya energi, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menjadi landasan moral bagi semua pihak yang terlibat.
Mengutamakan kepentingan pribadi dengan melakukan penimbunan atau memainkan harga demi keuntungan sesaat adalah tindakan yang tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan energi harus dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa, Pancasila memiliki peran krusial dalam menyelesaikan permasalahan BBM dan gas elpiji yang tengah dihadapi masyarakat.
Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Selain itu, transparansi dan etika dalam pengelolaan sumber daya harus menjadi prinsip utama agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.
Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan energi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memastikan stabilitas dan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.
Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, diharapkan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa.
Penulis: Maulana Al Harwiji
Mahasiswa Pendidikan Kimia , Universitas Negeri Yogyakarta
Editor: Anita Said
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Ikuti berita terbaru di Google News
